Pelayanan Transportasi Belum Merata, Rakyat Hidup Sengsara




Oleh: Ika Mustaqiroh, S.Pd.I



Pembangunan infrastruktur transportasi belum merata di berbagai pelosok daerah, padahal transportasi merupakan elemen penting penghubung antar wilayah yang mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan, akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan dan menjadi urat nadi ekonomi rakyat. 

Sebagaimana yang terjadi di jalan Kampung Bergang, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, yang berlumpur. Warga  menghadapi kesulitan besar akibat kondisi jalan yang berlumpur dan licin saat hujan. Jalan tanah yang menjadi akses utama menuju desa ini berubah menjadi berlumpur setiap kali diguyur hujan, sehingga sulit dilalui oleh kendaraan maupun pejalan kaki. Kondisi ini sangat memengaruhi aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan belanja. (gayo.tribunnews.com/2024/11/18)

Selain itu, jalan yang rusak di Kejuron Timur, Kecamatan Pasrepan Jawa Timur tak pernah ada perbaikan sejak 2008 hingga ratusan warga Rejoso mengungsi. Warga sudah bosan menanti perbaikan hingga melakukan urunan untuk memperbaiki jalan. (wartabromo.com/2024/12/09). Viral juga perjuangan dua bidan di Kampar, Riau. Mereka naik alat berat ke Posyandu untuk memeriksa ibu hamil karena jalanan rusak parah tidak bisa dilewati dengan kendaraan roda dua. (www.tribunnews.com/regional/2024/11/22)

Jalan rusak bukan saja menghambat aktivitas publik, tetapi sampai menimbulkan bahaya baik materi maupun nonmateri. Bahaya materi yang timbul akibat jalan rusak antara lain kerusakan kendaraan, seperti lebih cepat rusaknya ban kendaraan (mobil maupun motor) dibandingkan jika jalan mulus. Adapun bahaya nonmateri akibat jalan rusak seperti terjadinya kecelakaan yang menimbulkan luka-luka fisik hingga hilang nyawa.

Jalanan rusak seharusnya tidak boleh terjadi. Lambannya pemerintah dalam memperbaiki dan membangun infrastruktur jalan membuat rakyat sengsara. Tak ditanggapinya usulan perbaikan jalan oleh rakyat yang berulang bahkan diajukan setiap tahun menjadi bukti abainya penguasa atas kebutuhan rakyat. 

Karakteristik geografis dan topografi Indonesia yang beragam dan keterbatasan anggaran pembiayaan sering disebut-sebut sebagai kendala utama. Padahal problem sebenarnya adalah gagalnya negara atau kepemimpinan sekuler dalam mengurus dan menjaga umat/rakyat. 

Selama ini penguasa menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator kepentingan pemodal sekaligus sebagai pebisnis yang menghitung pemenuhan hak rakyat dengan hitungan untung rugi. Infrastruktur transportasi hanya akan dibangun jika ada keuntungan ekonomi dengan skema investasi. Misalnya pembangunan jalan tol, rel kereta cepat. Sementara jalanan pelosok daerah tidak diutamakan. 

Kelalaian negara yang terjadi saat ini hanya bisa diakhiri dengan adanya Khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan syariat dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.” (Al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 226). Di dalam Khilafah, pembangunan infrastruktur merupakan bentuk pelayanan negara kepada publik. Khalifah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendesak dibutuhkan oleh publik yang jika ditunda pembangunannya akan menimbulkan bahaya atau dharar pada publik.

Mari kita tengok Khalifah Umar bin Khaththab, ia adalah pemimpin yang memperhatikan kenyamanan dan keamanan jalan umum bagi rakyatnya. Beliau pernah mengatakan. ‘Seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah Swt., Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya?. Oleh karena itu, Khalifah akan berupaya mencegah terjadinya dharar karena Nabi saw. bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daruquthni,

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

“Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada memudaratkan (membahayakan, baik diri sendiri maupun orang lain).”

Khalifah juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas rakyatnya sebagaimana sabda Nabi saw. yang diriwayatkan Bukhari,

اَلإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.”

Oleh karena itu, kita berharap masalah jalanan rusak ini segera berakhir dan tidak membuat masyarakat sengsara lagi. Wallahua'lam

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak