Oleh : Isna
Bencana telah terjadi di seluruh tanah air dalam beberapa minggu terakhir, termasuk di Mojokerto, banjir yang akibat luapan Sungai yang melanda Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, sejak Sabtu (7/12/2024) memaksa ratusan warga mengungsi. (detik.com 13/12/24).
Tidak hanya itu banjir juga melanda di berbagai wilayah termasuk Sukabumi. Jumlah titik bencana di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan curah hujan yang tinggi telah melanda wilayah tersebut dalam dua hari terakhir. Berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukabumi, tercatat sebanyak 33 kejadian bencana alam. Secara rinci, kejadian tersebut terdiri dari 13 lokasi tanah longsor, 9 lokasi banjir, 7 lokasi angin kencang, dan 4 lokasi pergerakan tanah. Bencana-bencana ini tersebar di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi
Bencana alam tidak hanya terjadi secara alami atau disebabkan oleh faktor alam saja, tetapi juga dapat disebabkan oleh ulah manusia. Sebut saja salah satunya bencana banjir. Pembuangan sampah sembarangan, penggundulan hutan yang berlebihan, dan pembangunan daerah aliran sungai menyebabkan bencana banjir, yang tentunya mengakibatkan kerugian yang besar.
Padahal, saat ini segala bencana, termasuk banjir, erat kaitannya dengan keinginan manusia. Penataan ruang dan pembangunan daerah yang sewenang-wenang berdasarkan kepentingan oligarki dan swasta, tanpa perencanaan yang matang dan menyeluruh, tentu akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini berlaku selama sistem kehidupan manusia masih berdasarkan sistem kapitalis liberal yang berdasarkan prinsip pemisahan agama dan kehidupan.
Negara seharusnya menjadi instrumen utama pengendalian pembangunan justru diabaikan. Negara-negara dengan sistem kapitalis cenderung hanya fokus pada keuntungan dan mengabaikan dampak lingkungan, termasuk perencanaan kota secara keseluruhan dalam berbagai bentuk, seperti: Konversi lahan, pembangunan perkotaan, destinasi wisata, dan sebagainya.
Kerusakan terjadi dimana-mana dan berdampak pada semua orang, termasuk alam. Alam pun nampaknya enggan dikelola menurut sistem kapitalisme dan kesombongan sekuler. Kerusakan alam ini disebabkan oleh tangan manusia, jadi jangan salahkan alam jika sedang marah. Akibatnya terjadilah bencana yang membuat masyarakat menderita.
Upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh negara tampak kurang responsif, sehingga masyarakat yang menjadi korban bencana alam berada dalam keadaan terombang-ambing dan menderita. Selain itu, minimnya pasokan makanan dan layanan kesehatan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, semakin memperburuk situasi masyarakat dalam menghadapi bencana.
Bencana selayaknya dipahami sebagai peringatan dari Allah SWT untuk menunjukkan kekuasaan-Nya, terutama ketika manusia enggan taat kepada ketentuan-ketentuan-Nya. Fenomena ini seharusnya menjadi sarana muhasabah bagi setiap Muslim, terkhusus di Negara Indonesia. Seperti halnya pada masa Umar bin Khattab, beliau mengingatkan kaum Muslimin untuk menjauhi perbuatan maksiat dan segera bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat dan pemimpin saat ini untuk melakukan muhasabah kolektif dan kembali kepada penerapan hukum-hukum Allah secara komprehensif dalam kerangka sistem Islam, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Dengan tegaknya Khilafah, individu-individu yang memiliki ketakwaan tinggi dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islami akan terbentuk. Dalam konteks ini, tidak akan ada individu yang bersifat tamak dan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok untuk menguasai sumber daya, karena Khilafah akan mengatur sistem kepemilikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), tata kelola pembangunan, pemanfaatan lahan, pariwisata, dan sektor-sektor lain akan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terpenting adalah menjaga kelestarian serta mencegah terjadinya kerusakan pada alam dan lingkungan sekitar.
Wallahualam bissawab
