Oleh: Julifiani amarul Faiza
Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya. Muncul saran agar iuran naik, tetapi berdasarkan perhitungan terbaru, iuran BPJS naik hingga 10% pun tidak cukup dan masih berpotensi menyebabkan defisit dana jaminan sosial.
Beban yang dibayarkan lebih tinggi dibandingkan dengan iuran yang di dapat,BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun
(Bisnis.com 06/12/24).
Kesehatan di Tangan Penguasa Kapitalisme
Jaminan kesehatan yang menggunakan sistem saat ini yang berdalih mendapatkan jaminan kesehatan fasilitas dan layanan yang layak namun tidak semua warga negara dapat mengaksesnya.
Fasilitas yang diberikan oleh negara ini standarnya bukan dari pemerintah untuk rakyat melainkan sebagian dari rakyat untuk rakyat sendiri karena pada dasarnya biaya kesehatan atau BPJS sekarang ini diambil dari potongan gaji.
Kesehatan yang berada di wilayah pelosok pun masih sangat terbatas karena kebanyakan terkonsentrasi lebih di perkotaan dan kurang nya pemerhati terhadap masyarakat yang berada di wilayah pelosok.
Kesehatan yang berada di bawah sistem sekulerisme kapitalisme lah yang menyebabkan permasalahan kesehatan yang gagal, karena tidak semua orang mendapatkan jaminan kesehatan.
Permasalahan ekonomi masyarakatlah yang juga menjadi faktor kesehatan, karena kebanyakan rumah sakit hanya melayani yang berduit, ekonomi yang semakin menurut dan pendapatan yang tidak seberapa pun alhasil tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dengan baik.
Maka dari itu timbullah perkataan "orang miskin dilarang sakit"
karena didalam kapitalisme kesehatan merupakan bidang bisnis sehingga para kapitalisme berlomba-lomba menyediakan harga yang mahal demi meraup keuntungan yang banyak.
Disinilah peran penguasa negara dalam sistem kapitalisme hanya sebagai regulator dan fasilitator terhadap urusan kesehatan masyarakat, dan negara tidak memastikan fasilitas kesehatan dapat di akses oleh siapapun.
Mereka merasa sudah cukup hanya memberikan layanan berupa BPJS kesehatan dan masyarakat membayar dengan iuran perorang, negara pun mempersilahkan para kapitalisme untuk menguasai masalah kesehatan mulai dari industri perobatan, alat kesehatan hingga jaringan apotek dan rumah sakit.
Kesehatan di Dalam Negara Khilafah
Negara akan memastikan kesehatan rakyat terpenuhi dan menanggung semua fasilitas kesehatan serta memberikan upah yang sebanding dengan jasa dokter tersebut, negara juga memastikan kesehatan hingga ke pelosok-pelosok.
Negara juga melakukan upaya untuk mencegah rakyat sakit mulai dari mengajar pola hidup bersih dan sehat ala Islam dengan mempermudahkan penyediaan rumah, lingkungan yang bersih, serta air yang bersih untuk pengunaan sehari-hari dan memperhatikan gizi yang baik untuk rakyat.
Negara mempermudah akses semua mulai dari pendidikan kesehatan bahkan kesehariannya secara gratis negara menjamin kesejahteraan rakyat lahir dan batinnya bahkan bukan hanya Islam yang dapat merasakannya, orang kafir pun dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh daulah khilafah ini.
bahkan Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa layanan kesehatan pada masa Khilafah luar biasa bagus dan benar-benar gratis. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, ia berkata, “Saya pernah sakit keras pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab. Khalifah Umar memanggil dokter untukku.” (HR Al-Hakim).
Semua ini adalah bentuk tanggung jawab pemimpin untuk rakyat nya memberikan kehidupan yang mensejahterakan rakyatnya serta bertanggung jawab penuh atas amanah yang berada pada dirinya.
والله أعلمُ بالـصـواب
Tags
Opini
