oleh: ummu pijar
Sebanyak 22.000 kepala keluarga (KK) di Jawa Barat (Jabar) belum teraliri listrik. Jika memenangi Pilkada Jabar 2024, calon gubernur (cagub) Jawa Barat (Jabar) nomor urut 4 Dedi Mulyadi menargetkan dalam dua tahun pemerintahannya seluruh warga Jawa Barat akan mendapat aliran listrik.
Dedi menyampaikan hal itu saat menanggapi pertanyaan panelis dalam debat Pilkada Jabar 2024, Sabtu (23/11/2024). Pertanyaan panelis merujuk pada program Jabar Caang (terang), yang meski sudah gencar disosialisasikan, tetapi hingga kini masih ada 22.000 KK belum teraliri listrik.
Panelis pun menantang Dedi Mulyadi program dan strategi apa yang disiapkan untuk mengatasi hal tersebut jika terpilih menjadi gubernur pada Pilkada Jabar 2024. "Begini, saya punya pengalaman membuat seluruh warga bisa teraliri listrik. Caranya manfaatkan kebijakan fiskal," ungkap Dedi Mulyadi jika memenangi Pilkada Jabar 2024.
Dia menyatakan, pihaknya akan memanfaatkan dana pemerintah untuk membantu warga yang belum teraliri listrik. Selain itu, banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk membangun listrik mandiri.
Dedi menyebutkan, sumber daya alam, seperti air, maupun angin bisa dikelola untuk menghasilkan listrik sehingga bisa menerangi kawasan terpencil. "Ini tinggal dimaksimalkan oleh desa, atau badan usaha milik desa untuk membuat listrik sendiri," ujarnya.
Dedy Mulyadi meyakini, dengan berbagai strategi tersebut dalam dua tahun pemerintahanya seluruh wilayah jawa barat sudah tertaril listrik, jika terpilih pada Pilkada Jabar 2024.
Listrik merupakan kebutuhan penting yang seharusnya dipenuhi oleh negara. namun hal ini tidak terwujud Karena liberalisasi tata kelola listrik pada sumber energi primer dan layanan listrik, yang berorientasi mendapatkan keuntungan. Akibatknya penyediaan listrik di pedesaan tidak terlalu diperhatikan karena mahalnya biaya. penyediaan hajat hidup ini dilakukan oleh korporasi sehingga harga listrik niscaya mahal. Negara lepas tangan menjamin pemenuhan kebutuhan dharuri rakyatnya. Bahkan Negara justru memalak rakyat melalui tata kelola listrik yang kapitalistik ini. Dalam islam, listrik adalah milik umum, harus dikelola negara dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk listrik gratis atau murah ( mudah dijangkau). Islam melarang penyerahkan pengelolaanya kepada swasta. negara lah yang bertanggungjawab memastikan setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan listrik nya, dengan harga listrik murah bahkan gratis, layanan merata sampai ke pelosok. Dalam mengelola layanan listrik ini, negara menyediakan sarana prasarana terbaik sehingga memudahkan rakyat dalam mengaksesnya.
wallahu a'lam bishshawab...
Tags
Opini
