Oleh : Ade Irma
Peternak sapi perah melakukan aksi membuang susu segar. Dewan Persusuan Nasional (DPN) mencatat ada 200 ton susu segar per hari yang dibuang.
Ketua DPN Teguh Boediyana menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan lantaran industri pengolah susu membatasi penyerapan susu yang dihasilkan peternak sapi perah. "Tindakan tidak menyerap susu segar dari peternak sapi perah adalah sebagai akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi usaha peternak sapi perah rakyat dan menjamin kepastian pasar dari susu segar yang di hasilkan," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (CNBC Indonesia, 10/11/2024).
Berbagai Aksi buang dan mandi air susu sapi dilakukan peternak. Seperti yang terjadi di Boyolali dan kota lainnya.
Aksi ini dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan sebagai bentuk protes mereka lantaran banyaknya hasil panen susu yang ditolak masuk Industri Pengolahan Susu (IPS) dengan dalih adanya pembatasan masuk susu mentah ke pabrik. Menurut Sriyono Bonggol, selalu koordinator aksi, impor susu menjadi salah satu penyebab utama masalah ini (9-11-2024).
Ironi memang, di negeri yang katanya “gemah ripah loh jinawi”, impor masih selalu dijadikan solusi. Ini dilakukan di tengah program swasembada pangan yang selalu dijanjikan.
Semestinya dengan adanya program terbaru makan siang bergizi gratis, susu sapi tentunya sangat dibutuhkan. Pemerintah seharusnya lebih gencar lagi memperhatikan para peternak susu, membimbing, dan mengarahkan mereka agar bisa memproduksi susu dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Dari sini terlihat jika negara belum sungguh-sungguh dalam meriayah rakyatnya.
Di satu sisi, memberi pinjaman lunak untuk mendorong rakyat berwirausaha. Namun di sisi lain, negara juga kecanduan impor sehingga mematikan usaha rakyat. Jika sudah begini, rakyat tidak lagi mau bergerak. Akibatnya, kemiskinan akan makin melonjak. Lantas, bagaimana bisa negeri ini menjadi mandiri?
Kebijakan impor diduga ada keterlibatan para pemburu rente untuk mendapatkan keuntungan dari impor susu. Inilah salah satu kebijakan buruk dalam sistem ekonomi kapitalisme, karena berpihak pada para pengusaha.
Berbeda dengan aturan Islam bila ditegakkan dalam sebuah institusi, sistem Islam akan berdiri di tengah umat, menyolusi dengan syariat demi mewujudkan kemaslahatan umat. Negara secara mandiri akan memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Hal ini mencegah merebaknya orang-orang yang mencari untung di tengah penderitaan rakyat.
Tanggung jawab penuh negara hanya bisa terwujud oleh penerapan sistem Islam dalam Khilafah yang melahirkan kebijakan dan pemerintah yang berperan sebagai raa’in (pengurus rakyat). Apabila impor terpaksa dilakukan, akan disertai dengan kebijakan transfer analisis dan teknologi sehingga produk dalam negeri juga bisa berkembang. Ini karena Khilafah tidak akan menggantungkan kebutuhan publik pada importasi.
Khilafah akan memiliki program jelas supaya peternakan dalam negeri tidak hancur, terus eksis, bahkan bisa berkembang. Selain itu, dapat lebih mengoptimalkan pendidikan terkait peternakan dan sarana kemajuan teknologi. Yang paling inti, mengubah mindset bahwa negara harus bisa mandiri dan berdaulat khususnya dari sisi ketahanan pangan sehingga potensi peternakan dalam negeri bisa maju.
Jadi, selain memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan produk dalam negerinya, Khilafah akan menetapkan standar tegas untuk melindungi warga negaranya. Khilafah akan memaksimalkan potensi sumber daya yang luar biasa untuk senantiasa ditingkatkan dan tersalurkan dengan optimal sehingga mandiri dalam memproduksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sungguh berbeda dengan kebijakan-kebijakan dalam sistem kapitalisme yang oportunis dan berdasarkan untung/rugi atau motif ekonomi dan politik saja. Kapitalisme juga jauh dari pemikiran tentang kemajuan produk, pertanian, dan peternak lokal demi kemandirian atau produksi yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Apalagi, ketika terjadi ketergantungan terhadap produk impor, kita akan sangat mudah sekali diembargo dan sangat tergantung dengan negara lainnya. Wallahualam.
Tags
Opini
