Oleh : Azaera A (Pelajar Kota Bogor)
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan salah satu program unggulan Prabowo Subianto selaku presiden Indonesia yaitu program makan bergizi gratis akan serempak berjalan pada 2 Januari 2025.
Program MBG ini akan dijalankan dengan melibatkan peran TNI, koperasi, BUMDes, dan mitra operasional lainnya yang dipercaya dapat menyukseskan program tersebut. Penerima program makan bergizi akan diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta. (KabarDKI.com, 24/10/2024)
Melihat isi perencanaan program yang telah dirancang, mayoritas warga pasti berfikir bahwa pengadaan program MBG akan membuat negeri ini menjadi lebih baik. Pasalnya, keterlibatan banyak pihak dalam proses produksi, pengurusan distribusi, dan lainnya pasti akan menyerap banyak sekali tenaga kerja. Dimana seluruh pihak yang berkontribusi pastinya akan mendapat timbal balik yang sesuai dengan kinerja mereka.
Selain menyerap tenaga kerja, program MBG ini juga diharapkan dapat menghasilkan generasi emas yang kuat dan sehat. Generasi seperti inilah yang memang dibutuhkan negeri untuk meneruskan perjuangan para pejuang dalam menjaga keutuhan negara. Sungguh cemerlang dan mulia tujuan dari program ini.
Dibalik segala perencanaan program di atas, Kepala Badan Gizi Nasional kita justru belum dapat memastikan berapa anggaran yang disiapkan untuk satu porsi makanan bergizi gratis. Hal ini pun mengundang pertanyaan menggelitik terkait akankah program MBG ini bisa terlaksana sesuai harapan? Atau justru sebaliknya, hanya menghasilkan kekecewaan.
Berbagai kekhawatiran menerpa, mulai dari makanan yang mungkin akan jauh dari harapan, hingga penggelembungan dan penyalahgunaan dana oleh para elit terkait. Belum lagi kekhawatiran akan pembebanan dana APBN atas anggaran berjalan tentunya akan jadi perhitungan tersendiri.
Semua kekhawatiran di atas muncul sebab kondisi ekonomi negeri yang jelas sedang tidak baik-baik saja. Bukan rahasia umum jika kelengseran Presiden terdahulu telah meninggalkan banyak sekali PR, salah satunya hutang yang menggila hingga mencapai lebih dari 8.500 triliun per Juli 2024 (CNBC Indonesia, 16/8/2024).
Selain hutang, menjamurnya korupsi, meningkatnya pajak, tingginya biaya pendidikan dan kesehatan nyatanya menjadi bukti jelas bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Dengan segala masalah di atas wajar-wajar saja jika banyak warga yang mempertanyakan keberlangsungan program ini.
Lagipula, terkait ketersediaan lapangan kerja baru guna memfasilitasi program ini nyatanya tidak serta merta menguntungkan rakyat. Pasalnya, selama negeri ini masih memakai sistem kapitalisme. Maka sistem rekrutmen dan upah akan diperlakukan sama saja. Tidak ada yang berbeda, bahkan bisa jadi justru akan dibayar lebih murah lagi dengan catatan bahwa yang dikerjakan adalah program pemerintah.
Keuntungan mungkin akan didapatkan, namun hanya untuk segelintir orang. Yakni orang-orang berkepentingan, yang terdiri dari pemenang vendor dan sejawatnya. Notebene bukan lagi orang yang berkebutuhan, melainkan perusahaan-perusahaan besar.
Program MBG ini ibarat tambal sulam kapitalisme dalam menyelesaikan problem generasi, khususnya kecukupan gizi. Yang akan diuntungkan tetaplah korporasi. Jauh berbeda dengan sistem Islam, dimana kebijakan negara memang sudah seharusnya memastikan seluruh masyarakatnya terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada yang disebut stunting atau bahkan mati kelaparan. Negara Islam tidak perlu program khusus yang sangat dasar seperti itu.
Semua kebutuhan akan disediakan dengan adil bagi seluruh rakyatnya. Karena sesungguhnya peran negara adalah menjamin kesejahteraan masyarakat. Serta, dengan pejabat yang amanah sebagai buah keimanan yang kuat, akan mencegah adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya termasuk memperkaya diri pribadi. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan sistem kapitalisme dalam kehidupan dan semangat bergerak menjadi negara maju bersama Islam.
Wallahu A'lam bish Shawwab
Tags
Opini
