By: Saffana Afra (Aktivis Mahasiswa)
Pada Sabtu, 9 November 2024, para peternak sapi perah menggelar demonstrasi dengan aksi mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau industri pengolahan susu (IPS). Peternak yang terdampak juga menggelar aksi dengan membuang 50.000 liter atau 50 ton susu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winong, Boyolali. (Kompas.com)
Hal serupa juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Kejadian tersebut merupakan bagian dari protes yang dilakukan oleh PT Nawasena Satya Perkasa (NSP), sebuah perusahaan pengepul susu, terkait pembatasan kuota kiriman susu ke pabrik pengolahan. Kiriman susu yang sebelumnya mencapai 70 ton per hari kini dibatasi menjadi 40 ton per hari. Pembatasan kuota ini terjadi seiring dengan adanya impor susu sapi yang marak dilakukan belakangan ini. industri pengolahan susu (IPS) lebih suka impor bubuk susu atau skim daripada menyerap susu segar dari peternak lokal. (TribunJatim.com)
Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor peternakan, khususnya peternakan sapi perah. Namun, belakangan ini, peternak sapi menghadapi tantangan yang semakin berat. Salah satu masalah yang mencuat adalah kebijakan impor yang diterapkan oleh pemerintah, yang diduga menjadi salah satu penyebab utama kesulitan peternak dalam menyalurkan susu sapi ke industri pengolahan susu. Kondisi ini jelas merugikan para peternak sapi.
Negara seharusnya hadir untuk melindungi nasib para peternak melalui kebijakan yang berpihak pada mereka. Ini penting agar peternak bisa tetap berdaya saing dan tidak terhimpit oleh kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan pihak luar. Negara seharusnya memastikan bahwa industri pengolahan susu dapat menampung hasil produksi susu lokal secara adil, tanpa mengabaikan produk dalam negeri demi susu impor.
Peran negara tidak hanya sebatas pada pengaturan kebijakan, tetapi juga dalam menyediakan dukungan yang memadai bagi peternak untuk memperbaiki mutu hasil susu mereka. Hal ini akan memberikan jaminan kepada peternak untuk terus mengembangkan usaha mereka, tanpa khawatir hasil susu mereka tidak diterima di pasar.
Sayangnya, dibalik kebijakan impor yang diterapkan, terdapat dugaan keterlibatan kelompok pemburu rente yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Mereka adalah pihak-pihak yang memanfaatkan kebijakan impor untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, seringkali dengan menekan rakyat kecil agar tidak dapat bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan pasar, dimana rakyat menjadi korban dari kebijakan yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraannya.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, keuntungan seringkali menjadi tujuan utama, yang mengarah pada kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan para pengusaha besar daripada rakyat kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam sistem ekonomi yang hanya mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan keadilan sosial. Pemburu rente ini hanya memperburuk situasi ekonomi yang sudah sulit, tanpa peduli dengan penderitaan rakyat dan malah berpihak pada kapitalis.
Berbeda dari sistem kapitalisme, Islam dengan sistem bernegaranya (khilafah) menawarkan solusi yang lebih berpihak pada kesejahteraan umat, termasuk bagi para peternak. Dalam sistem khilafah, negara akan berdiri di tengah umat dan mengutamakan kemaslahatan umat melalui penerapan syariat Islam yang memprioritaskan keadilan dan keberlanjutan ekonomi.
Negara khilafah akan berusaha secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya alam dan manusia yang ada. Negara khilafah akan memastikan bahwa tidak ada pihak yang mencari untung di tengah penderitaan rakyat. Peternak akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik melalui kebijakan yang berpihak pada mereka, baik dalam hal kualitas produk maupun akses ke pasar yang adil. Dengan demikian, diharapkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dapat terwujud, menguntungkan seluruh rakyat dan menghindari eksploitasi yang merugikan.
Tags
Opini
