Oleh : Kartika Septiani
Presiden Prabowo Subianto menyerukan pengentasan kemiskinan dalam konferensi tingkat tinggi (ktt), G20 di Brazil. Terdapat poin-poin yang Presiden Prabowo Subianto sampaikan, salah satunya masalah kemiskinan dan kelaparan dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan dan agenda transisi megara2 berkembang. (antaranews.com 22/11/2024).
Pengentasan kemiskinan dan kelaparan sudah menjadi program pemerintah dari tahun ke tahun. Namun, kenyataannya tidak pernah terwujud. Karena sejatinya, mengatasi kemiskinan di dalam sistem demokrasi kapitalis, hanyalah ilusi belaka.
Di dalam sistem kufur ini, rakyat dimiskinkan secara sistematis. Pemerintah menjadi boneka dan berpihak pada para pemodal. Rakyat miskin bertambah miskin. Sedangkan yang kaya bertambah kaya.
Pemerintah yang harusnya mengayomi dan mengurus rakyat, menjamin segala kebutuhan rakyat terpenuhi, dan menyejahterakan rakyat. Justru sebaliknya. Negara ini mempunyai sumber daya alam yang amat besar. Dimulai dari pertambangan hingga berlimpahnya kebutuhan pangan. Jika sumber daya alam tersebut dikelola oleh negara dengan baik, akan terjamin lah kesejahteraan rakyat.
Namun, banyaknya sumber daya alam tersebut malah dikuasai oleh para kapitalis asing, seperti tambang emas freeport di Papua, yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Padahal, penduduk lokal disana, hidup jauh dari kata layak. Pembangunan jor-joran menyebabkan banyak lahan hijau habis, yang berakibat banjir dan lahan pertanian terendam sehingga petani merugi.
Beginilah bukti nyata sebuah negara dengan sistem yang memisahkan Al-Quran dan Sunnah dari kehidupan. Al-Quran dan Sunnah seharusnya menjadi aturan hidup yang diterapkan oleh negara. Aturan Allah dan Rasul-Nya adalah aturan terbaik. Mengatur sistem ekonomi negara dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Negara menjamin kesejahteraan rakyat. Hasil sumber daya alam akan diberikan seluruhnya untuk kepentingan rakyat.
Saat daulah islam masih berdiri, 14 abad lamanya dengan aturan islam yang diterapkan, rakyat sejahtera. Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada satu pun rakyat yang berhak menerima zakat. Ini menjadi bukti, terjamin dan sejahtera nya rakyat saat itu. Wallahualam
Tags
Opini
