Oleh : Heni Lestari
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini menyarankan agar pemerintah mendesentralisasikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Tidak hanya itu, meski anggaran yang dialokasikan untuk program andalan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pelibatan pemerintah daerah juga dapat mengurangi potensi diintervensinya pelaksanaan program MBG oleh 'bandit-bandit' atau pihak yang hanya mengambil untung.
Menurut Didik, anggaran jumbo dan banyaknya peluang dari pengadaan pasokan bahan baku makanan sampai distribusi MBG inilah yang banyak diincar para bandit.
"Program ini sudah diincar oleh bandit-bandit. Nanti pasokan dagingnya dari suatu perusahaan, yang itu terkait dengan pimpinan DPR, atau ketua partai. Wah ini berat sekali. Menurut saya, makan siang gratis ini harus ada elemen ekonomi politiknya, antara diserahkan kepada daerah atau UMKM dengan didesentralisasikan," ujarnya, dalam Diskusi Publik Indef: Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis, secara daring di akun YouTube Indef, dikutip Jumat (18/10/2024).
Prabowo memang sebelumnya telah sering mengungkapkan bahwa program ini akan melibatkan pengusaha lokal dan UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Namun, sebagai keseriusan, presiden terpilih tersebut harus kembali mengeluarkan statemennya dan menetapkan aturan khusus. Sehingga, pelibatan UMKM dalam program MBG bukan hanya janji manis belaka.
"Sehingga ini tidak outsourcing yang sifatnya nasional dikuasai oleh beberapa orang, ini sudah berat kalau seperti itu, dan memang tradisi kita sudah seperti itu. Ini peluang kong kalikong. Peluangnya presiden terpilih, nanti elemen-elemen yang dekat dengan Presiden, menggosok-gosok kemudian nanti jadi terpusat. Nanti mengimpor daging, mengimpor sapi, setengah juta untuk pasokan, ini berat," sambung Didik.
Di sisi lain, program MBG juga disinyalir bakal mengerek realisasi impor, khususnya untuk bahan pangan karena selama ini Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri. Meski begitu, dia juga berharap agar pengadaan pasokan bahan pangan tak diserahkan kepada pengusaha asing. (tirto.id - Ekonomi)
Seperti kita ketahui, saat kampanye pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu, salah satu janji kampanye Prabowo adalah makan siang gratis. Program ini digadang- gadang menjadi jarkon bagi pasangan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Kaesang Gibran.
Setelah terpilih, program tersebut pun sudah dilakukan. Untuk uji coba, makan siang gratis dilakukan di DKI Jakarta.
Fakta yang terjadi setelah uji coba gratis adalah banyak sekali peluang peluang terjadinya ;
1. Tindak korupsi dan kebocoran anggaran
2. Peluang pemangku kebijakan akan melibatkan jalur distribusi bahan baku pangan kepada elit elit politik tim suksesnya.
3. Peluang keterlibatan para pejabat yang juga menjadi pemilik modal dan atau pengusaha yang akan menjadikan semakin kaya dengan keterlibatannya sebagai pemasok bahan baku makan siang gratis.
4. Peluang impor bahan baku pangan semakin tidak terbendung lagi dengan alasan kebutuhan untuk makan siang gratis karena impor bahan baku secara otomatis akan melegalkan peluang kerjasama dengan pengusaha asing dan aseng.
5. Minimnya keterlibatan masyarakat dan para UMKM baik yang kecil dan menengah dalam hal program makan siang gratis.
6. Anggaran makan siang gratis program Presiden Prabowo diambilkan dari APBN negara. Hal ini tentu erat hubungannya dengan pajak yang pada akhirnya akan di bebankan kepada masyarakat.
Pertanyaan mendasar adalah, apakah program makan siang gratis ini diperbolehkan dalam Islam?
Jawabannya adalah mubah atau boleh memberikan makan siang gratis. Bahkan sebenarnya dalam sistem Islam, khalifah wajib memberikan makan gratis kepada umatnya karena ini adalah kewajiban seorang pemimpin negeri.
Dalilnya dari kisah Umar Bin Khattab saat menjadi khalifah. Umar memberikan makan dan sampai menyuapi rakyatnya yg kelaparan. Kisah ini menjelaskan kewajiban seorang pemimpin memberikan penghidupan yang layak kepada umatnya. Termasuk memberikan makan gratis.
Banyak sekali perbedaan antara pemimpin negeri saat khilafah dulu menguasai dunia jika dibandingkan dengan pemimpin negeri di jaman sekarang ini. Khalifah saat memimpin negeri menjalankan aturan aturan hidup dengan berpegang teguh pada Al Quran dan As Sunnah. Sehingga timbul keterikatan manusia dengan aturan Allah. Hal ini membuat khalifah menjalankan roda pemerintah dengan menjaga kehati-hatian. Di mana jabatan adalah amanah yang kelak di yaumil akhir akan di mintai pertanggungjawaban oleh Allah swt.
Waallahu A'lam Bishshawab
Tags
Opini
