Oleh Siti Rahmawati
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai presiden kedelapan dan wakil presiden Republik Indonesia ke-14 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen (MPR/DPR/DPD RI) Senayan, Jakarta pada Minggu (20-10-2024).
Pelantikan Presiden Prabowo ini dihadiri oleh pejabat tinggi negara, mantan presiden/wakil presiden, tokoh-tokoh dalam negeri serta sejumlah kepala dan utusan asing termasuk duta besar dari negara sahabat. (Liputan6.com, 20-10-2024)
Ada beberapa kebijakan yang dirangkum, sebagaimana janji yang telah disampaikan oleh presiden dan wakil presiden pada Minggu 20 Oktober 2024 yaitu:
Pertama, kebijakan pajak. Di mana Prabowo akan memangkas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%, dan juga masih mengkaji kemungkinan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kenaikan ini direncanakan berlaku mulai Januari 2025.
Kedua, menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% selama masa pemerintahannya. Menurutnya keberhasilan pemerintahan Jokowi harus dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama melalui swasembada pangan dan energi.
Ketiga, Prabowo berencana menghapus pajak properti yang saat ini totalnya mencapai 16% yang terdiri dari PPN sebesar 11% dan BPHTB sebesar 5%. Langkah ini diharapkan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli rumah tanpa harus membayar DP di awal.
Bahkan salah satu calon anggota kabinet Prabowo menyampaikan dengan tegas gagasan-gagasan besarnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia optimis akan terealisasi.
Pemimpin dalam Kapitalisme
Dalam sistem kapitalis perubahan pemimpin baru akan membawa pengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan baru. Banyak yang menaruh harapan besar pada rezim pemerintahan baru terutama pengusaha. Ternyata 60% yang menduduki jabatan di pemerintahan adalah para pengusaha dan 174 orang diketahui terhubung dengan politik yang dulu.
Seperti yang sudah disampaikan, ada beberapa janji dari rezim baru. Dipastikan setiap pemerintahan baru hanya selalu membawa harapan semu dan janji palsu. Melupakan janji-janjinya ketika masa kampanye atau kebijakan yang disampaikan ketika baru dilantik. Begitulah dalam kapitalisme, apa pun bisa berubah sesuai dengan kepentingan.
Masyarakat akhirnya sudah terbiasa dengan fenomena ini. Janji-janji palsu dan gonta-ganti pemimpin serta pejabat hanya sebuah bentuk pencitraan. Sejatinya mereka berkuasa hanya untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan rakyatnya. Kemudian lupa pada kinerja pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan.
Walaupun faktanya memang seperti itu, sebagian masyarakat pun ada yang ikut berpartisipasi masuk dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah karena diiming-imingi materi bahkan jabatan.
Ada juga masyarakat yang tidak mau tahu dengan keadaan politik sekarang. Masyarakat seakan-akan sudah tidak peduli dengan keadaan pemerintahannya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, mereka harus berjuang dan berpikir sendiri.
Apalagi suara rakyat hanya digunakan ketika ada pemilu saja. Setelah pemilu selesai, suara rakyat tidak akan dipedulikan apalagi didengar.
Begitulah selama masih menggunakan sistem kapitalis demokrasi liberal. Jadi siapa pun yang akan memimpin dan yang berkuasa, tetap mereka tidak akan menyelesaikan setiap permasalahan seluruh rakyat dengan maksimal. Baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.
Sebab, para oligarki masih mencengkeram negeri Indonesia. Hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan publik demi kepentingan dan keuntungan pribadi serta kelompoknya.
Harapan Besar Hanya pada Kekuasaan Islam
Dalam Islam, kekuasaan hakikatnya adalah amanah. Nabi saw. bersabda, "Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan, dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil." (HR. Ath-Thabarani)
Kekuasaan adalah amanah, ia wajib melaksanakan kebijakannya dengan dasar akidah Islam. Islam dijadikan asas atau fondasi dalam membangun pemerintahan. Karena Islam adalah agama yang diridai Allah Swt., sumber aturan langsung dari Allah yang bisa menyejahterakan seluruh rakyat baik muslim maupun nonmuslim.
Tapi jika fondasi salah, maka secara sistematis akan salah pada seluruh aspek kehidupan. Seperti sistem kapitalis yang diterapkan di Indonesia, di mana kapitalisme menjadi fondasinya. Walhasil, siapa yang banyak uang itulah yang berkuasa mengatur kebijakan pemerintah.
Seorang pemimpin juga harus bisa menerapkan seluruh syariat Islam secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan. Mampu membuat aturan tanpa melanggar syariat Islam. Para pejabat dan orang-orang yang diberikan amanah untuk mengatur permasalahan rakyat, harus bisa berusaha menyelesaikannya.
Rasulullah selalu mengingatkan pada sahabatnya untuk tidak menipu dan menyusahkan rakyatnya, mampu berlaku adil dan bijaksana dalam menjalankan kebijakan pemerintah.
Maksudnya orang baik saja tidak cukup untuk mebuat perubahan ke arah yang baik jika sistemnya masih salah. Tapi haruslah orang baik yang amanah dalam sistem baik yang akan membawa perubahan terbaik. Yaitu sistem pemerintahan Islam, yang membawa rahmatan lil'alamin bagi seluruh umat manusia. Wallahu al'am bishshawab.
Tags
Opini
