Oleh Erina Fridayanti, S.Pd
Keindahan, kemegahan yang saat ini terlihat ternyata banyak menyimpan rahasia yang di baliknya. Bagaimana tidak, tempat wisata, gedung atau ruko-ruko saat ini banyak di ambil dari tanah yang dibeli dengan harga murah. Dikutip dari Tangerang (Riaunews.com)
Patroli gabungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menemukan kembali pemagaran laut tanpa izin membentang di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang sepanjang sedikitnya 4,14 kilometer. Lokasi patok-patok dari bambu itu persis di sebelah barat Pulau Cangkir, diduga lanjutan pengerjaan pagar dan telah diperintahkan di stop pengerjaannya di sebelah timur Pulau Cangkir. Di kutip dari Muslimah Media News. Konsep PSN baru di PIK 2 adalah pengembangan green area dan eco-city.
Pengembangan wilayah berbasis hijau itu seluas kurang lebih 1.756 hektare (Ha) itu dinamakan Tropical Coastland. Proyek tersebut ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru untuk mengakomodasi kawasan wisata mangrove yang tidak lain adalah mekanisme pengamanan pesisir secara alami. Pembangunan PSN yang membabi buta, bahkan rawan merampas tanah milik individu rakyat, tentu sangat jauh dari makna dalil-dalil syar’i di atas. Tidak hanya dalam hal amanah kepemimpinan, tetapi juga perihal kebijakan seputar lahan/tanah. Wujudnya toh sudah menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan tersebut tidak atas landasan yang sahih. Penguasa saat ini telah nyata berpihak pada para pemodal meski harus menumbalkan rakyatnya sendiri. Belum lagi hasil pembangunannya, ternyata juga membatasi akses masyarakat luas terhadap infrastruktur tersebut. Selain yang terjadi di Provinsi Banten, terjadi juga di Papua. Di mana pengelolaan proyek strategis nasional (PSN) food estate & perkebunan tebu dan bioetanol seluas 2 juta hektar yang bisa merusak rimba Papua.
Islam menggariskan bahwa tugas penguasa adalah menjadi raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) urusan rakyat. Oleh karenanya, tujuan pembangunan dalam Khilafah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, bukan kemaslahatan segelintir pihak. Khilafah akan melakukan pengkajian terkait infrastruktur yang rakyat butuh kan. Khalifah akan menerjunkan para ahli untuk membaca kebutuhan infrastruktur bagi rakyat dan membuat skala prioritas dari sisi kedaruratan, mendesak, dan penting. Khalifah juga akan meminta saran dan masukan dari majelis umat di pusat daulah dan majelis wilayah di daerah, mereka merupakan representasi rakyat sehingga mewakili aspirasi rakyat.
Sebelum melakukan pembangunan infrastruktur, khalifah dan aparat di bawahnya akan melakukan pengkajian dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, lingkungan, geografi, dll. Untuk memastikan bahwa pembangunan tidak berdampak negatif. Pembangunan memperhatikan berbagai aspek termasuk kelestarian lingkungan, kestabilan kehidupan sosial, dll. Apalagi dalam penyediaan bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok rakyat. Negara berupaya mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Negara Islam memiliki kemandirian dalam membiayai Pembangunan, tidak bergantung pada swasta atau asing. Juga tidak disetir oleh kepentingan mereka.
Tags
Opini
