Oleh : Yanti, Pegiat Literasi, Ciparay Kab. Bandung.
Deflasi yang terjadi
berturut-turut tahun ini adalah alarm keras
perekonomian Indonesia. Pasalnya, kondisi ini sama dengan situasi 1998-1999 saat deflasi juga terjadi secara beruntun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami
deflasi 0,12% pada September 2024. Ini adalah deflasi kelima yang terjadi berturut-turut selama 2024 dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko
Widodo.
Deflasi adalah istilah dalam ekonomi ketika
terjadi penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, sekilas deflasi tampak menguntungkan karena harga barang dan jasa jadi lebih terjangkau oleh konsumen, namun sebenarnya berbahaya terlebih jika terjadi beruntun dan terus menerus. Sebabnya,
hal ini adalah indikator pendapatan atau uang di masyarakat sudah semakin langka.
Faktor Penyebab deflasi tahun ini, di antaranya adalah pertama, pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker
mencatat sebanyak 53.993 tenaga kerja terkena
PHK per 1 Oktober 2024 yang bahkan diprediksi
bisa mencapai lebih dari 70 ribu orang.
Kedua, minimnya lapangan kerja di sektor padat karya. Sudahlah banyak PHK, pembukaan lapangan pekerjaan baru di sektor
padat karya dalam lima tahun terakhir juga nyaris tidak ada.
Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan
pemerintah yang lebih menggenjot investasi di sektor padat modal bukan padat karya. Hal ini
lantaran pemodal asing lebih tertarik dengan sektor padat modal yang minim resiko
ketimbang padat karya yang resikonya lebih
tinggi. Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat kini banting setir untuk masuk ke
sektor informal.
Buruknya sistem ekonomi kapitalisme kondisi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan ekonomi kapitalisme yang menjadi landasan
perekonomian negeri ini. Faktor penyebabnya,sistem kapitalisme menjadikan
negara sebagai regulator semata, bukan pengurus utama urusan umat. Untuk urusan
pembukaan lapangan pekerjaan, misalnya,
pemerintah kerap mengandalkan perusahaan
untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan
kepada rakyat. Sistem kapitalisme menjadikan
pemerintahan dikendalikan oleh para pemilik
modal. Lihat saja berbagai kebijakan yang
ditetapkan sangat kental dengan kepentingan
pemodal swasta, mulai dari formulasi baru
hitungan upah hingga jam kerja sangat menguntungkan perusahaan dan menzalimi
pekerja. Sistem ekonomi kapitalisme
meniscayakan liberalisasi dan privatisasi SDA
menjadi legal di negeri ini. Akibatnya, SDA
tambang, batubara, hingga migas mayoritas
dikelola swasta.Negara kapitalis mengandalkan pajak dari rakyat untuk menopang seluruh berjalannya roda pemerintahan. Akar persoalan terjadinya fenomena deflasi dan penurunan daya beli saat
ini adalah keberadaan sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri.
Sudah saatnya kita
mencampakkan dan menggantinya dengan sistem ekonomi Islam.
Jaminan kesejahteraan ekonomi dalam Islam memiliki sejumlah mekanisme dalam mewujudkan kesejahteraan
rakyat. Sistem ekonomi Islam menjadikan
negara sebagai pihak sentral dalam mengurusi
urusan umat.
Dengan begitu, pemerintah tidak
fokus pada perkembangan ekonomi tanpa
memperhatikan manusianya. Pemerintah akan
menjamin semua laki-laki bekerja sebab kewajiban nafkah ada pada kaum laki-laki.
Sistem ekonomi Islam menjadikan
negara terbebas dari utang, kebijakan
ekonominya independen, bebas dari kendali
asing, dan seluruh kebijakannya berfokus pada
kepentingan umat.
Sumber pemasukan negara yang
melimpah dari kepemilikan umum, fai dan kharaj, serta zakat akan sangat mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
Mekanisme ekonomi di atas,
negara Islam memiliki mekanisme nonekonomi
salah satunya adalah pemberian santunan kepada keluarga miskin yang tidak memiliki
kepala rumah tangga yang bekerja atau sudah
bekerja namun nominal upahnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga yang ditanggungnya. Jaminan pokok dalam Islam
bukan hanya pangan, tetapi juga sandang dan
papan.
Yang harus kita lakukan adalah berjuang
mewujudkan kembali kehidupan Islam. Semua
itu akan terwujud secara nyata dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam sebuah institusi negara. Penegakan syariat
dalam bingkai Khilafah itu sendiri akan terwujud melalui kelompok dakwah yang
memperjuangkannya. Insyaallah kesejahteraan
umat akan segera terwujud dalam naungan Daulah Khilafah Islamiah.
Wallahu a'lam bishshawab
Tags
Opini
