By : Ummu Aqsha
Mencengangnkan Topik susu ikan ramai dibicarakan di media sosial. Hal ini bermula saat susu ikan disebut-sebut sebagai alternatif susu sapi untuk program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Epi Taufik, Ahli Ilmu dan Teknologi Susu, Dosen Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB), menuturkan, susu ikan seharusnya berasal dari jenis ikan mamalia (mammae).
"Saya kira, susu ikan itu benaran susu lumba-lumba, susu ikan paus karena mereka mamalia, tetapi kan tidak mungkin. Beternak dan memerahnya bagaimana?" kata Epi.
Sementara itu, susu ikan yang dikenalkan sebagai alternatif susu sapi merupakan produk ekstraksi protein ikan, bukan hasil perah ikan.
Protein daging ikan segar diekstrak (hidrolisis), lalu ditambahkan sejumlah bahan, sebelum diseduh.
Susu ikan pertama kali dirilis pada Agustus 2023, hasil kemitraan Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia, yang diresmikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM), Teten Masduki. "Kenapa disebut susu, ya mungkin karena setelah dicairkan, mirip susu," tutur Epi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/9/2024).
Namun, kalau yang disebut susu ikan itu hidrolisat protein ikan, di dunia belum ada yang menyebut itu sebagai susu ikan (fish milk)," tambahnya.
Jadi, bila merujuk pada standar pangan internasional, susu merupakan cairan yang diperah dari ternak mamalia tanpa adanya tambahan bahan lain.
Meskipun sering disebut "susu", produk-produk tersebut lebih tepat dianggap sebagai minuman nabati (plant-based milk) atau minuman protein yang diproses dari bahan selain hewan mamalia.
Program MBG akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2025. Pemerintah menargetkan jumlah penerima MBG sebanyak 15,42 juta jiwa yang terdiri dari anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 514 kabupaten/kota. Dalam program ini, makanan yang disediakan mengikuti standar kecukupan gizi yang ditetapkan, termasuk protein, vitamin, mineral, dan energi.
Berawal dari tingginya angka stunting dan gizi buruk di Indonesia, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran mengeklaim akan memperbaiki dan meningkatkan gizi anak melalui program unggulan bernama makan siang gratis (sekarang berganti nama menjadi makan bergizi gratis). Berdasarkan riset Center for Indonesian Policy Studies, terdapat 21 juta jiwa atau 7% dari populasi penduduk Indonesia kekurangan gizi dengan asupan kalori per kapita harian di bawah standar Kemenkes, 2.100 kilo kalori (kkal). Tercatat pula, 21,6% anak berusia di bawah lima tahun mengalami stunting pada 2023. Sedangkan 7,7% lainnya menderita wasting alias rendahnya rasio berat badan berbanding tinggi badan. Akankah kualitas generasi meningkat seiring terealisasinya program MBG?
Peningkatan Kualitas Generasi
Merujuk kebijakan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan merealisasikan program MBG, ada beberapa hal yang perlu kita kritisi:
-Pertama, inkonsistensi pasangan Prabowo-Gibran sudah mulai tampak dalam program ini. Mulai dari pergantian nama hingga polemik susu sapi diganti susu ikan. Saat kampanye pilpres lalu, anggaran makan siang gratis per porsi diproyeksikan sebesar Rp15.000. Kini kemungkinan akan dipangkas menjadi Rp7.500 per porsi. Dengan porsi harga sekian, mungkinkah nutrisi dan gizi dapat terpenuhi dengan baik?
R
-Kedua, susu ikan sebagai pengganti susu sapi banyak disorot masyarakat. Pada dasarnya, susu ikan merupakan susu analog hasil dari Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang diolah dan disajikan menyerupai susu. Kepala Divisi Produksi Ternak Perah, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi, Fakultas Peternakan IPB University Epi Taufik mengatakan proses hidrolisis enzim protein ikan membutuhkan biaya mahal, proses panjang, dan pemanasan bersuhu tinggi untuk menghasilkan bubuk HPI. Proses pemanasan tersebut berpotensi mengurangi kandungan vitamin dan nutrisi pada ikan sehingga lebih baik mengonsumsi ikan utuh atau ikan olahan. Selain harganya terjangkau, ikan utuh juga memenuhi makan bergizi untuk anak.
-Ketiga, pemerintah berlepas diri dari tanggung jawabnya dalam memenuhi gizi generasi. Ini karena kebijakan mengganti susu sapi dengan susu ikan secara tidak langsung telah memberi kesempatan bagi korporasi untuk meraup keuntungan. Saat ini tidak banyak industri dalam negeri yang memproduksi bubuk HPI (susu ikan) sehingga ada peluang bagi industri susu atau penyedia pangan dari luar negeri untuk melakukan investasi di Indonesia, seperti Jepang dan Australia yang merespons positif program ini.
Beberapa pakar gizi dan kesehatan juga menyarankan hal serupa agar program makan bergizi gratis jangan sampai mengeliminasi tujuan memperbaiki kualitas gizi generasi. Ini karena wacana pemberian susu ikan merupakan produk makanan yang terkategori ultra process food. Jika makanan yang disajikan ke generasi banyak berkurang kandungan gizinya, akan muncul masalah penyakit, seperti obesitas, diabetes, jantung, dan gangguan kesehatan lainnya. Alih-alih mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, generasi malah mengonsumsi makanan yang membahayakan kesehatan.
Sebelumnya, Indonesia telah menjadi pasar ekspor produk susu terbesar ketiga bagi Australia dengan nilai sekitar 130 juta dolar AS per tahun. Tidak menutup kemungkinan peluang besar ini akan direalisasikan Australia dalam program susu ikan gratis. Sebagai gambaran, untuk memenuhi kebutuhan pangan 82,9 juta anak sekolah selama satu hari saja dibutuhkan 4 juta kiloliter susu segar. Tidak terbayang berapa banyak keuntungan yang didapat korporasi dari produksi susu ikan ini.
Jika ditinjau dari sisi gizi, sebenarnya masalahnya bukan program makan bergizi gratisnya, melainkan kemiskinan yang menghalangi terbentuknya generasi sehat dan kuat. Berangkat dari isu stanting dan isu ketahanan pangan yang merupakan isu global yang di gaungkan pemertintah untuk masyarakat dan di solusikan dengan wacana program makan siang gratis, susu gratis dan susu ikan gratis.
Dimensi kebijakan Negara seolah untuk rakyat, padahal memberi peluang usaha kepada banyak korporasi dan oligarki.
Rezim Demokrasi Minim Pelayanan
Pemerintah seharusnya menetapkan kebijakan untuk menghilangkan atau meminimalkan kemiskinan. Masalahnya, sistem demokrasi kapitalisme meniscayakan kemiskinan terjadi karena negara lalai menjalankan fungsinya sebagai ra‘in (pengurus rakyat).
Sistem demokrasi kapitalisme menyebabkan tingkat kemiskinan makin menjulang, pendapatan masyarakat rendah, lapangan kerja sempit, dan tingginya kenaikan harga pangan bergizi bagi keluarga. Alhasil, kondisi ekonomi yang serba sulit mendorong peningkatan stunting dan gizi buruk
Dikaitkan dengan watak rezim sekuler demokrasi berupa kebijakan dan lepas tanganya negara dalam mengurus rakyat dan juga Negara menunggangi isu generasi untuk mensukseskan proyek Indusrialisasi.
Dalam sistem demokrasi kapitalisme, negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator, bukan pelayan rakyat. Demokrasi yang katanya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, praktiknya berbeda dari teorinya. Sebagai contoh, program makan bergizi gratis mempertontonkan inkonsistensi ucapan penguasa. Hari ini bilang gratis, besok mungkin diminta iuran. Hari ini susu sapi gratis, besoknya diganti susu ikan.
Pemimpin terpilih dari sistem demokrasi sejatinya tidak akan bisa melayani rakyat sepenuh hati. Buktinya, program makan bergizi gratis cenderung beraroma bisnis ketimbang memperhatikan gizi generasi. Dari satu kebijakan, lahirlah peluang bagi korporasi mengambil alih peran negara. Program makan bergizi gratis terindikasi menjadi program industrialisasi korporasi dan investasi dalam sektor pangan. Negara seharusnya menyediakan layanan terbaik di semua bidang. Namun, sistem demokrasi yang transaksional membuat peran tersebut termarginalkan. Dari semua kebijakan penguasa, sektor strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kerap dikomersialisasi, semisal kesehatan, pendidikan, dan pangan.
Solusi Islam Menjamin Kualitas Generasi
Seorang pemimpin ibarat penggembala. Mereka akan merasa senang ketika menyaksikan rakyat yang dipimpinnya bahagia karena semua kebutuhannya terpenuhi. Sebagaimana seorang penggembala, adakalanya ia berada di depan rakyat untuk memimpin dan mengomandoi mereka. Adakalanya ia berada di belakang rakyat untuk mengarahkan dan memberi perlindungan serta jaminan keamanan. Adakalanya ia berada di samping kanan kiri rakyat untuk mendampingi mereka agar tetap terjamin kebutuhan dan layanan yang diberikan.
Kepemimpinan Islam ikhlas melayani umat dan punya pelayanan kusus pada jaminan kualitas generasi, memenuhi hak dasar mereka dengan pemenuhaan yang maksimal dan berkualitas.
Membangun sebuah negara besar tentu membutuhkan modal yang sangat besar, di antaranya sistem pemerintahan yang bersih dari kepentingan individ golongan, anggaran yang cukup, dan generasi berkualitas. Hadirnya generasi berkualitas tentu menjadi syarat utama membangun peradaban manusia yang unggul. Oleh karenanya, negara Khilafah akan memperhatikan setiap kebijakan agar peradaban Islam yang mulia dapat terwujud. Di antara kebijakan tersebut ialah:
Pertama, menjamin dan memenuhi kebutuhan dasar setiap individu rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dalam aspek sandang, pangan, dan papan, negara harus memberikan kemudahan bagi rakyat dalam mengaksesnya, seperti harga tanah, rumah, dan pangan yang murah. Negara akan memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang bertransaksi dengan curang, menipu, dan mematok harga.
Pada aspek kesehatan, pendidikan, dan keamanan, negara memberikan jaminan tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya. Negara wajib menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai agar layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan bisa berjalan dengan baik. Sistem pendidikan harus berbasis akidah Islam untuk membentuk kepribadian Islam dan dalam sistem kesehatan pun harus berbasis pelayanan prima seperti pemeriksaan kesehatan,vaksinasi dan pemberian makanan bergizi kepada balita dan anak anak.
Dalam Islam setiap individu masyarakat berhak mendapatkan makanan bergizi bukan hanya orang muskin saja. Negara bertanggung jawab penuh dalam mempermudah rakyat mendapatkan akses makanan bergizi,seperti harga pangan terjangkau dan distribusi pangan yang merata keseluruh wilayah sehingga tidak terjadi kelangkaan pangan di salah satu wilayah.
kedua, mengalokasikan anggaran Negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Didalam baitulmal terdapat bagian bagian yang sesuai dengan hartanya yang
-pertama bagian fai dan kharaj yang meliputi ganimah, anfal,fai dan khumus,kharaj,status tanah,jizyah,dlaribah atau pajak.
-Kedua kepemilikan umum meliputi tambang minyak,gas bumi,listrik,pertambangan,laut ,sungai,perairan,mata air,hutan serta aset aset yang di proteksikan Negara untuk keperluan khusus semisal sarana publik seperti rumah sakit,sekolah, jembatan dan lain sebagainya.
-ketiga zakat yang di susun berdasarkan jenis harta zakat yaitu zakat uang dan perdagangan,zakat pertanian dan buah buahan,serta zakat hewan ternak seperti sapi,unta dan kambing.
Dengan mekanisme ini negara tidak akan kebingungan merencanakan program dan kebijakan untuk rakyat karena penguasa melakukan fungsinya sebagai ra'in dengan sangat baik. Sistem Islam kaffah tidak akan membiarkan generasi memiliki fisik dan pesikis yang lemah. Dari abu hurairah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda
"Mukmin yang kuat dan lebih di cintai Allah dari pada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikian".
WalLahu a'lam bi ashshawab.
Tags
Opini
