Pengelolaan Kapitalis Berkedok Proyek Kawasan Industri



Oleh: Fadla Aulia


Kawasan industri Segitiga Rebana yang berada di 7 kota/kabupaten di Jawa Barat digadang-gadang menjadi koridor perekonomian masa depan di Jawa Barat. Hal itu dilihat dari berbagai aspek yang mendukung baik infrastruktur maupun geliat ekonomi yang terus berkembang.

Dilansir dari detik.com Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Rebana Bernardus Djonoputro menyebutkan bahwa wilayah aglomerasi Rebana Metropolitan yang mencakup tujuh kota/kabupaten di Jawa Barat menjadi penggerak ekonomi baru di sektor industri untuk provinsi tersebut (detik.com 27/08/24)

Ulah Cengkeraman kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem yang berlandaskan sekuler yaitu memisahkan agama dari kehidupan yang kini menjadi pengatur dan standar dalam bersikap dan berperilaku masyarakat. Ada banyak sekali di antara umat Islam yang akhirnya menjadi sekuler dan liberal, merasa bebas berbuat tanpa terikat dengan aturan apa pun, termasuk aturan agama.

Begitu juga perihal progres ini adalah hasil dari tata kelola kapitalis dengan mengatas namakan proyek gabungan kawasan industri, sehingga dalam mekanisme nya pun secara tidak langsung menghilangkan peran negara dalam mengurus kebutuhan masyarakat, terlebih lagi dalam menyediakan fasilitas untuk rakyat. Dan menyerahkan nya kepada swasta, negara hanya menjadi regulator yang menjadi jembatan antara swasta dan masyarakat. Sehingga pada dasarnya proyek ini hanya akan menguntungkan swasta terlebih lagi dalam hal perkembangan ekonomi. 

Berbeda dengan paradigma pembangunan dalam sistem islam, yang justru menjadi peran bagi negara dalam memenuhi kebutuhan asasi bagi setiap rakyatnya. Sedangkan, paradigma pembangunan Kapitalistik hanya mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menumpulkan sistem negara yang hanya sebatas menjadi regulator. 

Islam dengan sistem Khilafah menjadikan peran negara sebagai pusat dalam upaya pembangunannya. Sehingga tidak dibutuhkan lagi kerja sama antar swasta. Pemerintahannya yang otonom akan menjadikan pembangunannya berfokus pada kemaslahatan masyarakat. Prioritas pembangunannya pun bukan dilihat apakah bernilai ekonomi atau tidak. Tetapi berdasarkan kemaslahatan bagi masyarakat. 

Pembangunan nya pun harus memperhatikan hak rakyat, jangan sampai ada hak rakyat yang di rampas,  jika memang tanah rakyat atau pencaharianrakyat harus terambil, maka khilafah akan memberikan bayaran yang setimpal bahkan lebih kepada rakyatnya dan memastikan tidak ada rakyat yang terdzolimi. 

والله اعلم بالصواب

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak