Oleh: Yuke Octavianty
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
Sebanyak 6 juta data NPWP diduga mengalami kebocoran (kompas.com, 24-11-2024). Hingga kini, kasus tersebut masih diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dirtipidsiber Bareskrim), Kepolisian RI. Data NPWP dan NIK diduga diperjualbelikan dalam sebuah forum daring. Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) pun terus dilakukan untuk mengungkap kasus tersebut.
Dalam sebuah laman media sosial, diduga akun Bjorka kembali beraksi. Akun tersebut menawarkan 6 juta data NIK dan NPWP dengan harga 10.000 dolar AS atau setara Rp 153 juta (kurs 1 dolar AS senilai Rp 15.300) (kompas.com, 24-9-2024).
Kejadian ini memantik kritik keras. Karena sebelumnya kebocoran data pun terjadi di PDN (Pusat Data Nasional). Anggota Komisi I, DPR RI, Fraksi PKS, Sukamta, mengungkapkan sudah bosan menghimbau pada negara terkait kebijakan perlindungan data rakyat. Wajar saja, kebocoran data kini terus berulang.
Mindset Kapitalisme
Di era digitalisasi saat ini, perlindungan data menjadi hal yang penting. Kebocoran data akan berdampak pada hilangnya jaminan keamanan rakyat dan negara. Bagi rakyat, data bocor dapat digunakan sebagai obyek untuk menipu. Mulai dari pinjaman online, pinjaman fiktif hingga penyalahgunaan data lainnya untuk kriminalitas dan kejahatan. Sedangkan bagi negara, kebocoran data akan mengakibatkan lumpuhnya ketahanan nasional karena dapat mengancam kepercayaan masyarakat dan beresiko melemahkan kepastian hukum. Hingga berujung pada buruknya kekuatan pemerintahan.
Keamanan data rakyat terus terancam. Ketenangan rakyat menjadi hal yang sulit diwujudkan dalam tatanan saat ini. Beragam faktor dapat menyebabkan terjadinya kebocoran data diantaranya buruknya kompetensi penguasa dalam melaksanakan kinerja pemerintahan. Parahnya lagi, penguasa semacam ini banyak terlahir dari sistem yang saat ini dijadikan acuan.
Inilah sistem kapitalisme demokrasi. Sistem rusak yang melanggengkan tradisi politik balas budi. Kekuasaan dalam sistem ini diperoleh melalui suara dan modal terbanyak. Pejabat yang terpilih bukan karena kemampuannya memimpin namun karena kekuatan materi yang dimiliki. Tidak hanya itu, penguasa ala demokrasi kapitalisme juga sering menciptakan regulasi yang lemah. Segala bentuk kebijakan ditetapkan sesuai kepentingan penguasa dan pihak pemodal. Tentu saja, fakta ini mencabik nilai-nilai keamanan di tengah masyarakat.
Konsep kapitalisme menjadikan penguasa abai pada urusan rakyat. Rakyat yang mestinya diurus, justru dijadikan obyek kejahatan dan kriminalitas. Inilah konsep rusak yang memposisikan segalanya sesuai hitungan untung rugi secara materi. Alhasil, urusan rakyat terabaikan.
Mindset kapitalisme pun telah memandulkan regulasi keamanan data rakyat. Mekanisme terkait keamanan data dianggap sebagai beban berat karena dipastikan menelan anggaran yang tidak murah. Alhasil, keamanan data rakyat terus tergadaikan. Dan kebocoran data pun menjadi kejadian yang terus terulang.
Penjagaan Islam
Sistem Islam menetapkan bahwa urusan umat adalah prioritas utama dalam pelayanan negara. Dan negara menjadi satu-satunya wadah yang mampu menjaga keamanan rakyat. Berbagai mekanisme dan strategi untuk optimasi perlindungan akan ditetapkan dalam bentuk regulasi yang tegas dan jelas.
Pemimpin dalam Islam memiliki kesadaran untuk menjaga dan melayani umat sebagai bentuk tanggung jawab dan ketaatan kepada aturan Allah SWT. Keimanan dalam diri pemimpin membentuk kepribadian yang tangguh dan amanah mengurusi rakyat.
Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya kepemimpinan adalah sebuah amanah, dimana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (HR. Muslim).
Terkait keamanan data, negara akan menetapkan mekanisme dan strategi yang menjadikan hukum syarak sebagai panduan yang jelas. Konsep ini hanya mampu terwujud dalam sistem Islam berinstitusikan khilafah. Dalam khilafah, sandaran hukum syarak akan menjadikan setiap regulasi mampu diterapkan optimal demi menjaga keamanan rakyat.
Khilafah memiliki kekuatan finansial dan militer yang senantiasa terjaga untuk melindungi keamanan rakyat secara utuh. Baitul maal menjadi sumber utama keuangan khilafah yang menjamin terselenggaranya pengurusan umat.
Khilafah akan membentuk tim pengawas siber demi menjaga keamanan penjagaan data melalui berbagai jaringan. Khalifah pun akan membentuk kebijakan yang mampu melindungi setiap data umat.
Khilafah tidak akan mempermasalahkan anggaran penjagaan data. Karena khilafah akan mengoptimalkan segala bentuk usaha demi menjaga keamanan rakyat. Khilafah memiliki sumber keuangan mumpuni yang dikelola dengan amanah.
Segala bentuk kebijakan ditetapkan demi keamanan rakyat, baik harta, nyawa dan semua bentuk data-data pribadi. Dalam Islam, keamanan data artinya segala bentuk hal yang menyangkut keamanan harta, kehormatan dan nyawa umat.
Dengan konsep inilah, khilafah akan berupaya optimal menjaga umat sebagai bentuk perlindungan.
Demikianlah Islam menjaga. Keamanan terjamin, ketenangan hidup niscaya tercipta.
Wallahu a'lam bisshowwab.
Tags
Opini
