Oleh : Siti Sopianti
Jalur perdagangan pelayaran di Asia Tenggara amatlah strategis untuk perdagangan semua negara. Tak terkecuali China. China sangat mengincar sekali alam di kawasan perairan ini. Yakni Laut China Selatan (LCS), Sungai Mekong, dan Selat Malaka. Bahkan untuk menguasai semua itu, dengan mudahnya China mengklaim tanah yang dikuasai negara di kawasan ASEAN. China sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua tentunya memiliki peran penting terhadap perekonomian dunia. Hal tersebut dikarenakan ekonomi China didukung oleh industri manufaktur yang sangat besar di dunia.
Dalam suatu dekade terakhir, China menghasilkan 28,7% hasil manufaktur dibanding negara lain di dunia. Bahkan menduduki peringkat pertama di atas Amerika Serikat. Oleh karenanya, saking besarnya kekuatan China, kawasan negara Asia Tenggara bergantung pada perekonomian China. Begitupun dengan China sendiri sangat sulit untuk bisa lepas dari ASEAN, karena berharap keuntungan Rp 4.000 T.
Negara eksportir juga bergantung pada tingkat kebutuhan China, seperti komoditas bahan baku manufaktur, energi, dan sebagainya. Dan kebutuhan produk hilir China juga memasok berbagai produk seperti alat elektronik, mesin, peralatan industri, dan sebagainya. Sebegitu bergantungnya negara - negara ASEAN, sangat tampak dari China sebagai partner dagang terbesar dengan kontribusi 20% atau US$669,2 miliar pada 2021.(cnbcindonesia.com.26/07/2024).
Efek dari adanya China Asean Free Trade Area (AFTA) ini sangat berdampak negatif terhadap produk lokal Indonesia. Karena mereka memiliki strategi marketing yang jitu yakni memberikan harga jual yang murah. Akibatnya daya beli terhadap produk dalam negeri menurun. Para produsen banyak yang gulung tikar karena kalah bersaing soal harga produk lokal yang nelongso. Lapangan kerjapun menurun, banyak masyarakat yang menganggur akibat tutupnya usaha produk lokal. Tingkat kemiskinan semakin tinggi. Karena mereka bingung untuk mencari pekerjaan yang lain yang diakibatkan karena literasi finansial mereka juga rendah.
Sektor bisnis yang betul - betul mengalami kejatuhan akibat perdagangan global ini adalah bidang tekstil dan garmen. Sehingga berakibat adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja ) massal. (bbc.com, 12/09/2024).
Begitupun dengan dunia ritel. Mereka banyak kehilangan konsumen. Mal, departement store, supermarket sepi pelanggan. Karena masyarakat lebih cenderung memilih produk murah via online.
Dampak banjirnya produk budaya asing di tengah masyarakat yang mereka tawarkan via sosial media tiktok, youtube, instagram, facebook dll. Tak hanya memicu nelongsonya produk dalam negeri. Akan tetapi berpengaruh pada perilaku masyakarat juga. Contohnya dibuktikan melalui survei Indonesia Muslim Report pada tahun 2019. Yang mengungkapkan bahwa muslim yang aktif menunaikan sholat hanya 38,9 % (jatimtimes.com, 09/05/2024). Padahal Sholat sendiri merupakan tiang agama Islam yang wajib untuk ditunaikan. Amalan pertama yang ditanya saat di alam kubur nanti.
Dalam kitab Ash-Shalah, Ibnu Qayyim Al-jauziyah mengungkapkan bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar. Dalam hadist Nabi Saw bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir ) adalah mengenai sholat, barangsiapa meninggalkannya maka dia kafir". ( HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah). (Linimasanews.id, 12/09/2024).
Semua itu terjadi karena sistem kapitalisme sekuler yang digandrungi masyarakat. Sehingga mereka fokus pada keuntungan materi semata. Pemilik modal besarlah yang menguasai dan merajai perekonomian.
Lantas Bagaimana Islam Mengatasi Hal Tersebut?
Untuk mengatasi hal tersebut. Kita perlu beralih menerapkan sistem ekonomi Islam dalam bingkai sistem pemerintahan Islam.
Demi mensejahterakan rakyat, pemerintahan Islam sangat mementingkan urusan masyarakat. Dalam hal ini negara memiliki peranan penting untuk mengurusi urusan rakyatnya. Negara Islam juga menjalin hubungan luar negeri dengan negara -negara lain. Hubungan tersebut dilakukan secara cermat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dan disesuaikan dengan dana negara. Jika terjadi hubungan perdagangan luar negeri, negara tetap akan mengutamakan perlindungan industri dalam negeri. Serta melindungi dunia usaha rakyat. Negara menjamin iklim usaha yang kondusif dan aman bagi rakyat banyak. Negara juga akan membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan rakyat. Contohnya seperti sumber daya alam yang dimiliki. Semua itu seharusnya dikelola negara. Untuk kebutuhan rakyat. Hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan lantas melakukan hubungan kerjasama dengan asing. Sehingga mereka menguasai sumber daya alam di Indonesia.
Negara juga mengatur perekonomian dari hulu sampai ke hilir. Dari produsen sampai konsumen. Sehingga produktivitas produsen dalam negeri tidak terganggu oleh perdagangan global. Masyarakatpun wajib di edukasi, sehingga memiliki daya beli tinggi terhadap produk dalam negeri. Contohnya bisa membangun loyalitas di tengah masyarakat untuk membeli produk lokal yang jelas status kehalalannya. Dengan begitu proses edukasi terhadap masyarakat berjalan Lancar, sehingga rakyat bijak dalam konsumsi.
Tags
Opini
