Oleh: Annisa . A
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang mendukung penggunaan pinjaman online (pinjol) untuk membayar biaya kuliah menuai kontroversi dan kritik dari berbagai kalangan. Dalam wawancara dengan Tirto, Muhadjir menyebut bahwa pinjol adalah bentuk inovasi teknologi yang bisa membantu mahasiswa yang kesulitan membayar biaya pendidikan tinggi . Ia juga menegaskan dalam wawancara dengan CNN Indonesia bahwa penggunaan pinjol oleh mahasiswa seharusnya tidak menjadi masalah selama dikelola dengan baik.
Namun, pandangan ini dianggap merusak dan menunjukkan kegagalan paradigma kepemimpinan dalam sistem sekuler kapitalisme. Bukannya memberikan solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah, pejabat justru mendukung keberadaan pinjol yang diketahui sering kali memberikan dampak negatif terhadap masyarakat.
Kerusakan Paradigma Kepemimpinan dalam Sistem Sekuler Kapitalisme
Dukungan terhadap pinjol sebagai solusi untuk membayar biaya pendidikan menunjukkan betapa rusaknya paradigma kepemimpinan dalam sistem sekuler kapitalisme. Dalam sistem ini, pemerintah lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan pengusaha daripada kesejahteraan rakyat. Penggunaan pinjol untuk pendidikan tidak hanya membebani mahasiswa dengan utang, tetapi juga membuka peluang bagi pengusaha pinjol untuk mengambil keuntungan dari kesulitan ekonomi masyarakat.
Pinjol sering kali mengenakan bunga yang sangat tinggi, yang pada akhirnya akan menjerumuskan mahasiswa ke dalam lingkaran utang yang sulit untuk dihindari. Hal ini justru memperparah masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang sudah ada. Alih-alih memberikan solusi jangka panjang yang berkelanjutan, pemerintah justru memperburuk keadaan dengan mendukung penggunaan pinjol.
Tanggung Jawab Negara dalam Pendidikan
Negara seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, termasuk dalam hal pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh rakyatnya.
Islam menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membangun peradaban yang lebih baik. Oleh karena itu, negara harus berperan aktif dalam menyediakan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas tanpa membebani rakyat dengan utang. Negara harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati pendidikan yang layak.
Kerusakan Masyarakat akibat Kemiskinan dan Pragmatisme
Dukungan terhadap penggunaan pinjol untuk pendidikan juga mencerminkan kerusakan masyarakat akibat kemiskinan dan pragmatisme. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali terpaksa mengambil keputusan pragmatis yang hanya memberikan solusi sementara tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Penggunaan pinjol adalah salah satu contoh nyata dari fenomena ini.
Ketidakmampuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya mendorong masyarakat untuk mencari solusi instan seperti pinjol. Padahal, solusi ini justru menambah beban ekonomi masyarakat dan memperparah masalah kemiskinan. Negara harus bertindak lebih tegas dalam mengatasi kemiskinan dan memberikan solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah, bukan justru mendukung solusi sementara yang merugikan.
Islam sebagai Solusi
Islam menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, termasuk pendidikan. Negara harus berperan aktif dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pejabat dalam sistem Islam juga diharapkan menjadi teladan yang baik bagi umat. Mereka harus senantiasa taat syariat dan menjadikan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tuntunan syariat. Teknologi seharusnya digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan justru menjerumuskan mereka ke dalam masalah yang lebih besar.
Negara harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk sektor pendidikan dan memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang terpaksa mengambil utang untuk membiayai pendidikannya. Dengan demikian, tujuan pendidikan yang sesungguhnya dapat tercapai dan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang berkelanjutan. Wallaahu A'lam
Tags
Opini
