Oleh ; Arsyila Putri
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai langkah pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.700 tak masuk akal. Pasalnya, dia menyebut Indonesia merupakan eksportir minyak sawit mentah (CPO), bahan baku minyak goreng.
“Tidak masuk akal kita melimpah ruah CPO, tapi harga minyak goreng malah naik,” ujar Tulus saat dihubungi Tempo, Sabtu, 20 Juli 2024.
Merujuk laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), stok awal CPO pada Januari 2024 sebesar 3,146 juta ton. Dari jumlah produksi itu, konsumsi dalam negeri mencapai 1,942 juta ton, sementara jumlah ekspor mencapai 2,802 juta ton.
Kenaikan HET MinyaKita merupakan usulan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Alasannya, kata dia, harga minyak goreng rakyat itu harus menyesuaikan nilai Rupiah yang sudah merosot hingga Rp 16.344. TEMPO, CO.
Ekonomi Kapitalisme Menyengsarakan
Kenaikan harga minyak goreng MinyaKita menambah daftar beban pengeluaran bagi rakyat, yang sebelumnya beberapa tahun lalu kenaikan minyak goreng dan kelangkaannya membuat geger masyarakat. Kenaikan minyak goreng pun masih terus naik hingga tahun sekarang dengan alasan menyesuaikan harga rupiah yang merosot. Seperti diketahui Indonesia adalah penghasil sawit mentah, bahan dari minyak goreng. Dengan banyaknya bahan baku yang tersedia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng tanpa menaikan harga jual. Apabila dinaikan maka akan berimbas pada kenaikan bahan makanan pokok yang lainnya, terutama bagi para pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari berjualan tentu akan menambah modal pengeluaran dan menyesuaikan kembali harga jualannya.
MinyaKita nyatanya bukan miliKita, pasalnya pengelolaan SDA hari ini dimiliki oleh swasta asing, dimana harga bahan pokok murah seperti minyaKita hanya sebuah mimpi belaka, hal yang sangat mustahil. Karena negara gagal menjalankan fungsinya sebagai pelayan bagi rakyat, memandang rakyat hanya sebagai sumber untuk menghasilkan materi, peran negara dan rakyat seperti jual beli. Negara hanya sebagai regulator dari para pengusaha kepada rakyat. Inilah realistis hidup dalam kubangan lumpur demokrasi sistem rusak ditambah rusak ditangan pemimpin rusak pula, sistem rusak kapitalisme telah membuka karpet merah bagi para pengusaha dan oligarki untuk membuat aturan sesuai kepentingan mereka. Penguasa menyandarkan segala kepentingan kepada para pengusaha dan oligarki, rakyatlah yang harus menanggung beban atas keserakahannya.
Sistem ekonomi kapitalisme nyatanya menyengsarakan rakyat dan demokrasi menjerumuskan negara ini pada kehinaan, kefakiran dang mengundang azab Allah. Nauzubillah.
Solusi Islam
Islam tak hanya sebagai agama tapi Islam adalah sebagai pandangan hidup dimana setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan sistem Islam. Dalam Islam sistem kepemimpinan merupakan hal terpenting baik itu dalam memilih seorang pemimpin ataupun menerapkan sistem yang berlaku. Tentu ketika memilih seorang pemimpin haruslah yang mampu menerapkan sistem Islam secara keseluruhan, karena pemimpin dan negara adalah dua sisi yang tidak bisa di pisahkan, dan setiap kebijakan dari pemimpin akan berpengaruh bagi umat. Sistem ekonomi dalam Islam akan memberikan solusi bagi masalah kenaikan harga minyak yaitu dengan menjadikan negara sebagai pendistribusian bahan pokok makanan. Karena memenuhi kebutuhan pokok umat adalah kewajiban dan tanggung jawab negara, negara wajib memberikan pelayanan terbaik kepada umat.
Dalam Islam negara akan mengelola sendiri bahan minyak, dan haram di berikan kepada swasta asing maupun dimiliki oleh pribadi. Karena minyak adalah merupakan kebutuhan pokok yang bersifat umum jadi pengelolaannya wajib oleh negara dan di salurkan untuk memenuhi kebutuhan umat tanpa menaikan harga bahakan mudah didapat dengan harga murah. Sumber daya yang melipah dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hajat umat, memberikan kesejahteraan dan menurunkan keberkahan dari Allah SWT. Inilah gambaran apabila sistem Islam diterapkan dalam kehidupan yang dipimpin oleh seorang Khalifah dengan sistem negara Islam yaitu Khilafah.
Wallahua'lam bishshawab
Tags
Opini
