Oleh: Resa Ristia Nuraidah
Ajakan Presiden Joko Widodo pada para influencer atau pesohor pemengaruh untuk melakukan kunjungan ke IKN alias Ibu Kota Nusantara menuai pro-kontra. Diketahui Jokowi didampingi sejumlah influencer untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN.
Diketahui sejumlah influencer yang mayoritas selebritas itu antara lain; Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Irwansyah dan Zaskia Sungkar, Ferry Maryadi, Omesh dan Dian Ayu Lestari, Gading Marten dan Poppy Sovia, Sintya Marisca, Willie Salim, hingga Meicy Villa.
Sejumlah pengamat politik menilai, kehadiran influencer di IKN pada akhir pekan kemarin tidak begitu diperlukan. Semestinya, kata pengamat politik Adi Prayitno, yang harus menjadi prioritas Jokowi adalah bagaimana caranya investor datang ke IKN. [tempo.co]
Yang sebenarnya adalah kunjungan ke IKN dengan membawa banyak influencer membebani anggaran negara. Bisa diperkirakan, pemerintah harus memberi bayaran pada masing-masing influencer yang nominalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per orang. Itu belum termasuk transportasi berangkat hingga pulang. Begitu juga akomodasi selama di lokasi, seperti penginapan, konsumsi, dan lainnya yang pasti enggak kaleng-kaleng, mengingat posisi mereka sebagai influencer. Semua biayanya pasti ditanggung negara dengan nilai miliaran rupiah.
Langkah tersebut juga menguatkan Pencitraan akan pembangunan IKN yang masih banyak persoalan dan terancam gagal. Hal ini menggambarkan kebijakan yang dilaksanakan tidak efektif dan efisien. Demikian pula influenser yang ikut pun seolah menutup mata atas semua persoalan pembangunan IKN.
Pencitraan juga makin Nampak ketika kunjungan tidak disertai dengan kunjungan kepada Masyarakat terdampak Pembangunan IKN. Seharusnya para influencer itu juga mewawancarai masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Berikanlah mereka ruang untuk bercerita tentang intimidasi yang dirasakan pada proses pembelian tanah oleh otorita, harga yang murah, dan kebingungan mereka untuk hidup selanjutnya setelah “dicabut paksa” dari tanah kelahirannya. Dengan demikian, akan tergambar secara utuh berbagai kerusakan akibat pembangunan IKN.
Inilah bukti pembangunan ala sistem sekuler kapitalis. Sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi penguasa dan pengusaha kroninya. Negara akan senantiasa menjalankan semua program pembangunan dan pengurusan rakyat dengan efektif dan efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran negara.
Demikian pula dalam pemilihan pejabat yang berwenang memperhatikan pada kapabilitas dan kredibilitas serta keimanannya. Setiap penguasa dan pejabat dalam Islam dipilih dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kukuh, kapabilitas yang mumpuni, dan kredibilitas yang teruji. Orang yang korup, fasik, dan tidak amanah akan dicegah dari memegang jabatan. Harta pejabat selalu dihitung sebelum dan sesudah menjabat sehingga diketahui jika ada penyelewengan anggaran. Anggaran pembangunan infrastruktur juga dihitung dengan teliti sehingga tidak ada pemborosan.
Begitu indah jika semuanya diatur oleh Islam. Dengan aturan Allah sang Pencipta alam semesta ini. Sang Pengatur dan yang Maha Tahu terbatas dan lemahnya manusia. Semoga tidak lama lagi Islam kaffah akan diterapkan secara sempurna di muka bumi ini. Agar keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Āmīn [Wallahu a'lam bi Ash-shawāb]
Tags
Opini
