Oleh: Yuke Octavianty
(Forum Literasi Muslimah Bogor)
Pro dan kontra mewarnai jagad maya saat Presiden Joko Widodo memboyong para influencer ke IKN, Ibu Kota Negara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Seperti yang telah diketahui, Jokowi didampingi sejumlah influencer saat meresmikan Jembatan Pulau Balang sekaligus meninjau pembangunan jalan tol di IKN (tempo.com, 4/8/2024). Media sosial ramai dengan pemberitaan terkait hal tersebut. Dipaparkan perihal modernitas dan konsep smart city yang disajikan di IKN. Para influencer yang mayoritas adalah para selebritas, seolah tengah "mempromosikan" modernitas pembangunan yang masih on process di IKN.
Terkait fenomena tersebut, beberapa pengamat menilai bahwa kehadiran para influencer sebetulnya bukan sesuatu yang urgent dan tidak jelas relevansinya terhadap pembangunan di IKN. Sejumlah pengamat pun menuturkan bahwa diboyongnya para influencer ini sebagai usaha pemerintah untuk mengcover stigma negatif terkait IKN, terkait minimnya investor, pembangunan yang masih jauh dari target dan masalah lainnya yang menimbulkan citra negatif IKN di mata masyarakat.
Seorang pengamat politik, Adi Paryitno, mengungkapkan mestinya Jokowi tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar. Memgingat anggaran negara sedang tidak baik-baik saja. Dan mestinya Jokowi menetapkan strategi yang lebih berfokus pada usaha prioritas untuk menggaet investor di IKN (tempo.co, 4/8/2024).
Kebijakan Zalim
Diboyongnya para pemengaruh alias influencer menjadi pertanda kuat bahwa negara ini hanya mementingkan citra ketimbang usaha konkrit untuk pelayanan kepada rakyat atau pembangunan yang baik demi rakyat. Padahal jelas, diboyongnya para influencer ke IKN pasti menelan biaya dan anggaran negara yang tidak sedikit. Segala bentuk usaha dilakukan agar masyarakat bisa percaya terhadap kinerja pemerintah. Namun sayang, segala bentuk kelebihan IKN yang kini tengah diumbar, ternyata menyimpan sejumlah masalah yang belum juga temu solusi pasti. Mulai dari anggaran pembangunan, investor, masalah lingkungan dan sosial masyarakat yang terus menggelayuti pembangunan IKN.
Masyarakat luas pun kini telah paham, betapa rusaknya kebijakan terkait pembangunan ambisius IKN. Di tengah isu akan mangkraknya IKN dan di tengah buruknya keadaan ekonomi negara, pemerintah tetap saja menggiring opini rakyat dan memaksa rakyat agar tetap percaya pada kinerja pemerintah.
Semua ini menggambarkan kejelasan bahwa kebijakan yang diputuskan pemerintah tidak mampu berjalan efektif sesuai harapan. Bahkan tampak memaksakan demi memenuhi kepentingan dan kehendak penguasa. Tidak hanya itu, para influencer yang ikut pun seolah menutup mata terhadap keadaan masyarakat sekitar. Padahal sejak awal dibangunnya IKN, masyarakat menelan pil pahit yang nyata-nyata dihasilkan dari kebijakan pembangunan IKN.
Inilah cacatnya sistem yang hanya melahirkan kebijakan zalim ala sistem kapitalisme sekularistik. Pengaturan kebijakan yang hanya mengutamakan keuntungan penguasa telah menzalimi kepentingan rakyat. Konsepnya yang sekularistik telah benar-benar menjauhkan nilai agama dari setiap kebijakannya. Kepentingan rakyat yang mestinya menjadi prioritas utama, justru dikesampingkan demi ambisi oligarki. Wajar saja, kehidupan rakyat kian tertekan di tengah kehidupan yang kian sulit.
Islam dan Sempurnanya Pengaturan
Sistem Islam menetapkan mekanisme dan strategi yang khas dalam pengurusan rakyat dan pengaturan negara. Terkait pembangunan negara, institusi dalam paradigma sistem Islam, yakni khilafah akan menjalankan semua program pembangunan dan pengurusan rakyat dengan efektif dan efisien. Termasuk dalam hal pengaturan anggaran negara. Karena dalam Islam, khilafah senantiasa menjaga pelayanan dan memprioritaskan seluruh urusan rakyat. Negara diibaratkan sebagai junnah (perisai) dan ra'in (pengurus) yang akan menjaga umat.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. dalam HR. Al Bukhori,
"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya"
Dengan konsep ini, khilafah akan menetapkan setiap kebijakan dengan cerdas dan senantiasa bersandar pada syariat Islam yang utuh dan menyeluruh.
Konsep Islam pun akan mengatur kriteria penguasa yang amanah dan bijaksana menggunakan wewenangnya. Tidak asal-asalan, dan tidak bersandar pada kepentingan segelintir pihak yang berpengaruh. Pemimpin rakyat dalam kacamata Islam adalah pemimpin yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas mengurusi rakyat. Dan tentu saja, kadar keimanan dan ketakwaan yang kokoh yang akan senantiasa menjaga dari segala bentuk kezaliman. Para pemimpin menyadari bahwa segala bentuk kepemimpinannya adalah bentuk tanggung jawab dan ketaatannya pada perintah Allah SWT.
Di sisi lain, negara menjamin aktivitas amar makruf nahi munkar pada seluruh rakyat sehingga setiap individu rakyat akan senantiasa melakukan muhasabah lil hukam (mengingatkan penguasa) sesuai dengan tuntunan Islam. Penguasa juga akan menjalankan perannya sebagai pengurus dan pelindung rakyat, menyayangi rakyat sehingga rakyat pun mencintai pemimpinnya.
Betapa indah gambaran tatanan sistem yang diatur dalam sistem yang bijaksana. Sistem Islam-lah satu-satunya harapan pengaturan yang amanah. Dengannya, kehidupan penuh berkah dan melimpah rahmat.
Wallahu a'lam bisshowwab.
Tags
Opini
