Oleh: Auliyaur Rosyidah
Di tengah maraknya judi online (judol) yang dilakukan masyarakat Indonesia hingga menjadikan negara nomor satu pelaku judi online, siapa sangka wakil rakyat turut menyumbang jumlah untuk peringkat penyakit tersebut. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa lebih dari 1000 orang anggota legislatif setingkat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD bermain judi online (judol). PPATK menyatakan bahwa ada sekitar 63 ribu transaksi judi daring yang dilakukan oleh seribu orang wakil rakyat tersebut dengan angka transaksi yang mencapai 25 miliar.
Pihak PPTAK telah menghimbau kepada pemerintah agar segera menindak wakil rakyat yang terlibat judol tersebut, Namun rupanya belum ada penindakan tegas hingga sekarang. Pemerintah abai terhadap masalah yang amat merugikan ini. Apa yang akan terjadi bila hal ini kian menjangkiti dan membuat angka pemain judi semakin meningkat di Indonesia? Dampak-dampak buruk tentu telah mengintai dan akan siap menghancurkan negeri ini.
Berita ini tentu menjadi berita yang sangat mengecewakan bagi rakyat Indonesia. Mereka diwakili suara dan aspirasinya oleh para wakil rakyat yang berpenyakit seperti itu. Angka seribu bukan jumlah yang sedikit. Mengapa bisa seorang wakil rakyat melakukan judi di tengah-tengah amanahnya untuk mewakili kepentingan masyarakat? Tidakkah memperhatikan masalah-masalah rakyat cukup memenuhi pikiran mereka? Dengan adanya berita ini, tidak bisa tidak menyangka bahwa wakil-wakil rakyat tersebut telah melalaikan tugasnya. Kinerja mereka buruk. Sangat tampak dari perbuatan mereka yang lebih fokus terhadap judol untuk memupuk kekayaan dan kesenangan dibandingkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Selain itu perlu dipertanyakan pula bagaimana seleksi perekrutan wakil rakyat, seberapa ketat persyaratannya? Mengapa orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas seperti mereka bisa menjadi wakil rakyat yang mengemban tugas penting?
Inilah potret nyata buruknya sistem kapitalisme yang memberi celah kepada para pejabat dan penguasa untuk menyalahgunakan kedudukannya untuk memenuhi hawa nafsunya. Perekrutan wakil rakyat yang seharusnya ketat dan mementingkan kualitas cara perpikir dan kepribadian yang Amanah menjadi disepelekan dan justru cenderung kepada merekrut kandidat-kandidat wakil rakyat yang akan mau memuluskan kepentingan oligarki dan penguasa. Sistem kapitalisme membuat segala kebijakan tidak lagi diperuntukkan kesejahteraan dan menaati perintah Allah swt, melainkan hanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi para penguasa dan pemilik modal.
Dalam islam, sistem pemerintahan seharusnya berlaku dengan mengacu kepada syariat. Sistem pemerintahan harus dijalankan dengan didasari keimanan dan ketaatan kepada Allah swt. Seorang penguasa bertanggung jawab untuk mengurusi urusan umat dengan dibantu oleh jajaran struktur pemerintahannya. Termasuk dengan wakil rakyat, mereka juga ada pada struktur pemerintahan islam. Wakil rakyat amat berperan penting untuk menyalurkan suara rakyat agar penguasa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mampu memberi solusi dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Termasuk agar mengetahui apa yang keliru dari kebijakan penguasa yang telah diterapkan di tengah-tengah masyarakat.
Merujuk kepada kitab Daulah Islamiyah yang ditulis oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani disebutkan bahwa wakil rakyat termasuk dalam struktur pemerintahan islam dengan sebutan Majelis Umat. Majelis Umat adalah orang-orang yang mewakili umat dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan Khalifah (penguasa).
Majelis Umat berhak untuk menyampaikan pengaduan kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum-hukum islam. Orang non-muslim dapat menjadi anggota majelis umat selama menjadi warga negara islam. Dengan penerapan islam kaffah oleh sistem pemerintahan islam, rakyat akan memilih para kandidat untuk menjadi anggota Majelis Rakyat sebagai wakil mereka untuk menyampaikan pendapat kepada para penguasa dengan kriteria-kriteria yang ketat terutama terkait kemampuan berpikir mereka dan keimanannya kepada Allah swt.
Sistem islam yang sempurna juga akan mencegah para penguasa hingga jajaran struktur pemerintahannya agar sesuai dengan hukum Allah swt. Pendidikan karakter islam yang diberikan kepada tiap-tiap individu warga negara membuat mereka menjadi pribadi yang taat dan menjaga Amanah. Bukan seperti yang terjadi pada negara berlandaskan sistem kapitalisme seperti negara Indonesia ini, yang tidak menindak tegas pelaku judi online, bahkan diantara pelaku tersebut adalah jajaran pemerintah yaitu wakil rakyat.
Allah swt. berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 50:
اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ
Artinya: “Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (Q.S Al-Maidah: 50)
Tags
Opini
