Oleh. Maftucha
(Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)
Entah sampai kapan masyarakat Indonesia disuguhi kado pahit dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Setelah menaikkan HET (harga eceran tertinggi) beras, kini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menaikkan HET MinyaKita dengan harga yang cukup fantastis, dari harga Rp.14.000 menjadi Rp.15.700
Kebijakan Asal
Kenaikan harga MinyaKita ini oleh banyak kalangan dianggap sebagai kebijakan yang aneh karena Indonesia adalah negara eksportir CPO atau bahan baku minyak goreng yang cukup besar. Menurut laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dari total stok CPO sebesar 3,146 juta ton 2,802 nya telah di ekspor. Itu artinya Indonesia menjadi pengekspor CPO yang cukup besar dibanding konsumsi dalam negeri.
Menurut Zulkifli Hasan kenaikan MinyaKita ini sudah semestinya dilakukan karena biaya produksi yang fluktuatif serta mengikuti harga beras yang juga telah naik sebelumnya. Selain itu Zulhas juga mengatakan bahwa kenaikan harga MinyakKita ini perlu dilakukan karena merosotnya nilai tukar rupiah.
Kebijakan menaikkan harga minyak ini terlihat dipaksakan mengingat Indonesia bukan negara pengimpor CPO, akan lebih rasional jika seandainya Indonesia sebagai pihak pengimpor, kenaikan kurs tentu menjadi masuk akal untuk dijadikan dalih kenaikan harga minyak rakyat ini.
Menguntungkan Siapa?
Sebagai seorang menteri seharusnya tugasnya tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut tepat atau tidak dengan kondisi masyarakat. Faktanya masyarakat sudah sangat terbebani dengan segala macam kenaikan harga pangan pokok dan juga berbagai pungutan.
Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hasil akhirnya selalu menguntungkan para pengusaha, rakyat selalu menjadi sapi perah yang diperas keringatnya. Berbagai pungutan yang diambil seperti pajak tidak memberikan efek apapun terhadap kesejahteraan rakyat.
Kesalahan Fatal Sistem Kapitalisme
Sistem kapitalisme memiliki konsep dasar yang memberikan kebebasan kepada individu untuk menguasai kekayaan atau sumber daya alam milik umum, dimana seharusnya SDA ini dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat.
Negara dalam kasus pengelolaan minyak goreng memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pemilik modal untuk menguasai lahan-lahan sawit, sehingga penyediaan minyak goreng untuk rakyat pemerintah sepenuhnya mengandalkan keoada para pengusaha untuk mengisi stok di pasaran.
Akibatnya para pengusaha memanfaatkan kondisi ini untuk menguasai harga di pasar. MinyaKita yang di gadang-gadang menjadi minyak pro rakyat kini tinggal pepesan kosong, karena lagi-lagi pemerintah tidak punya kuasa untuk mengatur rantai distribusi di pasar.
Islam Sistem yang Sempurna
Islam adalah sebuah agama sekaligus ideologi, Islam memiliki berbagai konsep yang sangat memungkinkan untuk menciptakan kondisi yang ideal, termasuk bagaimana mengatur pengadaan serta distribusi barang dan jasa.
Islam memiliki konsep yang jelas bahwa kepemimpinan adalah sebuah tanggung jawab bukan jabatan yang diperebutkan. Pemimpin dalam Islam tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan kemaslahatan dan tentunya sesuai dengan hukum sarak. Khalifah haram mengeluarkan kebijakan yang menzalimi rakyatnya. Hal ini sebagaimana hadis dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha beliau berkata, Rasulullah Saw. bersabda:
"Ya Allah, barangsiapa yang mengurusi masalah umatku lantas dia merepotkan (membuat susah) umatku, maka repotkanlah dia." (HR Muslim)
Islam melarang memberikan pengelolaan kekayaan milik umum kepada individu baik swasta maupun asing, seluruh kekayaan milik umum akan sepenuhnya dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk penyediaan kebutuhan umum yang murah seperti BBM, pelayan kesehatan, pendidikan, dan seterusnya dengan harga yang sangat terjangkau.
Selain itu Islam bukan hanya mengatur pengelola kekayaan umum, melainkan juga mengatur distribusi barang dan jasa agar sampai ke setiap pintu rumah. Khilafah akan mencegah penimbunan dengan menempatkan para surtoh (polisi) di setiap pasar.
Demikianlah Islam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta kestabilan ditengah-tengah masyarakat. Sungguh hanya Islam yang mampu mengatur seluruh urusan manusia dengan adil.
Tags
Opini
