Oleh. Rusna Ummu Nahla
( Aktivis Dakwah)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan fantastis adanya sekitar 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online ( Judol).
Data ini disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja di gedung DPR, Rabu (26/06) siang. Ia menyebut, perputaran uang dari 1.000 orang anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermain judi online. PPATK memotret lebih dari 63 ribu transaksi yang nilainya mencapai Rp 25 miliar. Kompas TV , Kamis ( 27/6/2024).
Judi online semakin meresahkan, virus ini bukan hanya menyasar kalangan ekonomi kelas bawah namun juga menyasar hingga ke elit politik. Miris sekaligus memalukan, anggota DPR yang merupakan wakil rakyat yang tugasnya mengurus urusan rakyat justru mereka malah terlibat.
Tidak semestinya seorang wakil rakyat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, jelas hal ini menunjukan buruknya sistem perekrutan seseorang untuk menjadi anggota dewan dan sekaligus menunjukkan kinerja mereka sebagai wakil rakyat. Ternyata, besarnya gaji dan banyaknya berbagai tunjangan serta fasilitas tidak membuat mereka cukup. Sifat serakah oknum wakil rakyat membuat mereka akhirnya terseret ke dalam perbuatan yang melanggar hukum. Memang tidak semua anggota DPR bermain judi online, hanya saja dari data yang diperoleh menjadi bukti bahwa lembaga pemerintahan sudah banyak diisi profil bejat dan menegaskan realita bobroknya sistem politik yang ada saat ini.
Inilah buah dari penerapan sistem demokrasi yang berasaskan sekularisme. Pengangkatan anggota dewan tidak lagi mengutamakan kredibilitas namun hanya melihat dari seberapa besar dia memiliki modal untuk mendapatkan kursi kekuasaan.
Sehingga ketika mereka menjadi wakil rakyat munculah watak tamak terhadap harta sehingga melalaikan tugas utamanya dalam mengurusi urusan rakyat Sistem saat ini mengabaikan peran agama dalam aturan kehidupan, tidak memperhatikan ketakwaan seseorang ketika menentukan kepemimpinan, sehingga wajar dalam sistem saat ini banyak ditemukan para pemimpin yang tidak memiliki martabat. Lebih bahayanya tugas mereka adalah melegislasi hukum . Dapat dibayangkan apa jadinya keputusan hukum berada ditangan orang -orang seperti itu. Pantas kalau wakil rakyat selama ini lebih banyak melegalisasi hukum demi kepentingan para cukong oligarki tanpa memperdulikan nasib rakyatnya. Selain itu konsep dalam sistem saat ini tidak terlepas dengan kepentingan dan keuntungan, walhasil para pejabat terbius dengan kemewahan dan lupa dengan tugas utamanya sebagai wakil rakyat. Padahal tugas kepemimpinan merupakan sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Kepemimpinan yang Amanah
Terang, kita semua menginginkan sebuah kepemimpinan yang amanah, kepemimpinan yang mampu mengurusi urusan rakyat dan menjadikan rakyat sebagai tanggung jawab yang harus selalu diurus dan dijaga. Tentunya kita semua tidak bisa berharap kepada sebuah sistem yang memiliki konsep rusak kapitalistik yang melahirkan para pemimpin yang tidak amanah dan tidak bermartabat. Pemimpin amanah akan lahir hanya dari sebuah sistem baik yakni sistem yang menerapkan Islam secara sempurna dan menyeluruh.
Islam melarang perjudian apapun bentuknya, karena itu merupakan suatu keharaman. Dan tidak akan ada toleransi bagi pelaku yang terlibat dalam kasus perjudian, negara akan secara tegas memberikan sanksi yang tidak sekedar teguran namun ta'zir yang kadar hukumannya diserahkan pada ijtihad Khalifah. Sistem Islam dengan asas Islam akan mengatur masyarakat dengan syariah akan lebih mudah menghentikan judi online dan menghentikan pelakunya. Berangkat dari tiga pilar negara Islam,
yakni ketakwaan individu, kontrol masyarakat yang bersudut pandang rida Allah Taala, serta penegasan hukum oleh negara. Tiga pilar inilah yang akan menutup celah seseorang untuk bermaksiat. Alhasil, sebuah sistem yang rusak akan menciptakan banyak pejabat rusak, namun sebaliknya sistem yang baik dan diridai akan menghasilkan orang orang baik dan pejabat amanah.
Wallahu A'lam bishawab
Tags
Opini
