Oleh : Epi Lisnawati
(Pegiat Literasi Muslimah)
Menyedihkan, lagi-lagi negeri ini mendapat juara tertinggi setelah menyabet gelar juara judol, negeri ini pun menjadi juara pengangguran tertinggi se-ASEAN. Dana Moneter Internasional melalui World Economic Outlook pada April 2024 mencatat tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,2 persen tertinggi dibandingkan enam negara lain di Asia Tenggara.
Di bawah Indonesia yaitu Filipina, Filipina tahun ini berada di posisi kedua yakni 5,1 persen, disusul Brunei Darussalam yakni 4,9 persen, Malaysia 3,52 persen, Vietnam 2,1 persen, Singapura 1,9 persen, kemudian Thailand 1,1 persen. Thailand turut menjadi negara dengan tingkat pengangguran terendah di dunia, mengalahkan Singapura, Jepang, bahkan Amerika Serikat (AS).
(cnnindonesia.com, Jum’at 19 Juli 2024).
Tingginya angka pengangguran di negeri ini adalah bukti gagalnya negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Pertumbuhan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Hal ini tentu memicu bertambahnya jumlah pengangguran setiap tahunnya.
Masalah pengangguran selalu memberikan efek domino yaitu angka kemiskinan yang terus bertambah secara nasional. Sebagai catatan, menurut Bank Dunia, angka kemiskinan Indonesia per 2022 saja mencapai 44 juta jiwa. Angka ini hanya yang teridentifikasi saja, realitasnya bisa jauh lebih banyak lagi.
Kemiskinan juga bisa menghantarkan pada tindak kriminalitas. Di tengah ketidakberdayaan secara ekonomi orang yang imannya tipis dan pemahaman agamanya lemah melakukan aksi kriminal demi mempertahankan hidup. Selanjutnya dampak lain dari pengangguran adalah keretakan rumah tangga.
Saat ini negara memang telah berupaya untuk mengatasi masalah pengangguran. Namun, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil karena tidak menyentuh akal persoalan hanya bersifat parsial.
Beberapa kebijakan parsial yang digulirkan untuk mengatasi pengangguran ini diantaranya yaitu dalam bidang pendidikan pemerintah memasukan mata pelajaran kewirausahaan tingkat sekolah menengah dan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Harapannya output pendidikan bisa melahirkan lapangan kerja sendiri.
Kemudian untuk meningkatkan skill masyarakat pemerintah melakukan pelatihan-pelatihan melalui program Kartu Prakerja yang didukung oleh program UMKM. Pemerintah juga terus melakukan penyesuaian dengan pasar kerja agar lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi mudah terserap dunia kerja.
Solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran ini sejatinya tidak lepas dari paradigma ekonomi Kapitalisme yang hanya tunduk pada kepentingan para korporasi. Misalnya terkait dengan solusi investasi, investasi pada dasarnya merupakan cara pihak swasta lokal maupun asing untuk membuka usaha atau memperluas usaha demi meraih keuntungan.
Disamping itu para pengusaha memberikan gaji yang rendah bagi para pekerja hanya cukup untuk bertahan hidup. Pada dasarnya pihak swasta tidak memiliki tanggung jawab menyejahterakan rakyat karena tanggung jawab tersebut harusnya adalah negara. Hanya saja negara yang menerapkan kapitalisme saat ini menjadi kaki tangan para korporasi. Fungsi negara sebagai pengurus urusan umat tidak berjalan dengan semestinya.
Berbagai kebijakan yang digulirkan hanya berpihak pada para korporasi dan mengabaikan kepentingan rakyat. Salah satu contohnya yaitu kebijakan liberalisasi Sumber Daya Alam (SDA) telah membuka peluang besar bagi para korporasi untuk mengelola kekayaan alam di negeri ini. Hal ini merupakan konsekuensi penerapan ekonomi kapitalisme.
Dalam sistem Islam, negara merupakan pengurus rakyat yang menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menjamin kebutuhan pokok setiap rakyatnya berupa sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Kebutuhan sandang, pangan dan papan wajib dipenuhi oleh negara secara tidak langsung yaitu dengan menyediakan lapangan kerja yang luas sehingga rakyat memiliki penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.
Dalam sistem Islam, negara mampu membuka lapangan kerja yang memadai bagi rakyatnya dengan membuka akses lapangan kerja yang halal dan mencegah penguasaan kekayaan milik umum oleh segelintir orang, baik swasta maupun asing.
Pengelolaan kekayaan milik umum berupa sumber daya alam dilakukan oleh negara. Maka negara akan membutuhkan tenaga kerja baik ahli maupun teknis dalam jumlah yang besar. Ditambah lagi pembangunan infrastruktur sebagai fasilitas umum bagi rakyat juga membutuhkan tenaga kerja. Negara tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta.
Kemudian negara juga mengelola kekayaan alam milik rakyat dan mendistribusikan hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat berupa layanan pendidikan dan kesehatan gratis. Pendidikan gratis dan berkualitas akan menjadikan rakyat memiliki skill dalam dunia kerja. Negara juga bisa memberikan bantuan modal kepada rakyat yang membutuhkan. Dalam sistem Islam, negara akan memberlakukan mekanisme yang sesuai syariat dalam menentukan upah pekerja dengan adil jauh dari kezaliman.
Alhasil penerapan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan akan mampu mengatasi problem pengangguran buah penerapan sistem kapitalisme. Maka Islamlah satu-satunya solusi tuntas yang akan menyelesaikan seluruh problematika kehidupan termasuk masalah pengangguran.
Wallahu'alam bissawab.
Tags
Opini
