Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Ada dua alasan yang disampaikan presiden, terkait mengapa upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 digelar di dua lokasi, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dan Istana Kepresidenan. Pertama belum ada Keputusan resmi Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kedua Indonesia masuk masa transisi.
Tahun 2025 dipastikan upacara peringatan HUT RI ke-80 hanya akan dilakukan di satu tempat yaitu IKN, sebab tidak mudah terkait mobilisasi dan akomodasi jika harus dilakukan di dua tempat seperti saat ini.
Alasan apapun semakin membuka bahwa IKN belum siap, mundurnya pejabat otorita IKN beberapa waktu lalu hanya sekadar permulaan. Mengapa? Di negeri ini jika hanya sekadar menunggu UU disahkan adalah basi, berapa puluh RUU yang sah berubah menjadi UU hanya dalam tempo beberapa hari saja, seperti misalnya keputusan MK terkait perubahan usia minimal cagub-cawagub.
Kemenhub akan memberikan dukungan terkait transportasi massal berbasis listrik (electric vehicle) dalam rangka peringatan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024. Berupa kendaraan bus listrik dan juga kereta otonom tanpa rel atau Autonomous-rail Rapid Transit (ART) untuk melayani transportasi massal. Para menteri dan pejabat eselon I diminta untuk menggunakan kendaraan listrik (republika.co.id, 9/6/2024).
Terlihat betapa seriusnya persiapan menjelang peringatan HUT RI ke-79, masyarakat pun tak kurang heboh, masih memasuki bulan Juli sudah mulai “ mencicil” lomba Agustusan. Berbagai lomba yang diadakan setiap bulan Agustus dengan maksud lucu-lucuan dan semarakkan kemerdekaan.
Apa sebenarnya yang dimaksud merayakan kemerdekaan? Apakah benar kita sudah merdeka? Hanya dengan ditandai dengan pengoperasian kendaran listrik di IKN dan sejumlah seremonial di berbagai daerah. Apakah konflik berbagai daerah akibat berjalannya proyek strategis nasional terlupakan? Apakah pencemaran lingkungan hidup akibat penambangan liar sudah selesai hingga tuntas?
Bagaimana dengan peretasan data negara yang berakibat hilangnya sejumlah pelayanan masyarakat karena data tidak dibackup dengan sistem anti virus terbaik, justru gratisan? Kita belum merdeka, yang ada kita berbahagia di atas penderitaan kita sendiri sebagai akibat penerapan sistem kapitalisme.
Penerapan IKN sebagai eco city dengan segala kecanggihan teknologi di dalamnya terkesan dipaksakan, bahkan Rocky Gerung mengatakan, darimana IKN mendapatkan dana operasional padahal sekarang tidak ada lagi yang diandalkan selain APBN. Jelas utang LN, yang kelak akan dibayar oleh rakyat Indonesia sendiri melalui pungutan pajak, lantas, dimana urgensitas untuk kepentingan rakyat jika hanya menjadi sapi perah?
Penguasa kita sibuk dengan urusan mereka tanpa melirik sedikit pun apakah berhubungan dengan kesejahteraan rakyatnya. Padahal, urusan rakyat butuh pemimpin yang amanah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum Muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya dan kemiskinannya.” (Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam).
Butuh Solusi Hakiki Untuk Perubahan
Bagaimana mungkin muncul pemimpin ideal dalam sistem yang asasnya sekuler. Perkara kemerdekaan saja, maknanya hanya dipahami tidak ada acungan senjata dari penjajah. Namun lupa, bahwa setiap keputusan yang dibuat penguasa tak lepas dari pengawasan bahkan pengaturan penguasa kafir.
Hanya Islam yang mampu membawa kepada makna merdeka hakiki, yaitu hanya menghamba kepada Allah Swt. saja. Orientasi penguasa hanya pada kesejahteraan rakyat dengan hanyae menerapkan syariat, bukan yang lain. Maka, kapitalisme harus dicabut. Allah Swt. berfirman, “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS Al Madinah:50). Wallahualam bissawab.
