Oleh. Lilik Yani
Fasilitas kesehatan memadai hendaknya disiapkan oleh negara dengan biaya gratis atau murah. Semua warga negara harus mendapatkan pelayanan nyaman dan bahagia. Bagaimana jika banyak pasien belum terlayani karena dokter kompeten masih kurang, apakah harus mendatangkan dokter asing menjadi solusi aman? Bagaimana jika para dokter asing tersebut terlanjur nyaman dan tak mau pulang?
Dilansir dari Kompas.TV - Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Budi Santoso yang lantang menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing, dicopot dari jabatannya. Dalam pesan yang beredar luas, Budi tak merinci penyebab dirinya dipecat. Namun, dia mengaku menerima keputusan itu.
Saat dikonfirmasi, Budi Santoso membenarkan pernyataannya itu sebagai bentuk kewajiban dirinya untuk berpamitan dengan para dosen maupun senior.
"Benar, itu pesan dari saya di grup dosen FK Unair. Benar saya diberhentikan per hari ini," katanya mengutip Antara, Kamis (4/7/2024).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tujuan dokter-dokter asing didatangkan ke Indonesia bukan untuk menyaingi dokter lokal.
"Bukan masalah saing-saingan, ini masalah menyelamatkan nyawa 300 ribu orang Indonesia yang kena stroke, 250 ribu yang kena serangan jantung, 6.000 bayi yang kemungkinan besar meninggal tiap tahun," kata Budi ketika ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR di Jakarta, (AntaraNews.com, 3/7/20/4).
Dia menjelaskan bahwa hampir 80 tahun merdeka, Indonesia masih kekurangan tenaga spesialis, dan yang paling banyak kosong adalah dokter gigi. Selain itu, ujarnya, distribusi juga kurang, seperti 65 persen puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) yang mengalami kekosongan 9 jenis tenaga kesehatan.
Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa pihaknya mendatangkan dokter dari luar negeri, seperti yang dilakukan dalam kerja sama RSUP Adam Malik dan Arab Saudi, untuk memberikan operasi bagi anak-anak Medan yang mempunyai penyakit jantung bawaan.
Budi menilai upaya itu juga dapat mengakselerasi transfer ilmu bedah toraks kardiovaskular bagi dokter lokal. Sedangkan misi utama pemerintah mendatangkan dokter asing adalah untuk menyelamatkan sekitar 12 ribu nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan.
Kemampuan dokter di Indonesia untuk melakukan operasi jantung baru berkisar 6 ribu pasien per tahun, sementara penanganan kelainan jantung bawaan memerlukan tindakan operasi yang cepat. Budi yakin dokter Indonesia mampu mengatasi operasi jantung, namun dengan laju kasus mencapai 6 ribu pasien per tahun, kuota dokter yang dimiliki Indonesia belumlah cukup.
Menkes mengakui bahwa kebijakan itu, meskipun bertujuan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa bayi-bayi tersebut, belum sepenuhnya diterima oleh sejumlah pihak yang mengaitkan hal itu dengan kualitas layanan dokter asing dan domestik.
Mengapa Terjadi Salah Paham?
Keberadaan dokter asing untuk memenuhi kekurangan dokter menjadi sorotan di tengah liberalisasi Kesehatan yang mengakibatkan biaya mahal dan dapat merugikan rakyat maupun dokter lokal.
Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita, namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya, bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain.
Mengingat kondisi bangsa kita sekarang, merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Termasuk tentang fenomena datangnya dokter asing ke dalam negeri. Mengapa sampai terjadi perbedaan pendapat?
Betulkah jika pemerintah memiliki tujuan untuk menyelamatkan nyawa rakyat dengan adanya berbagai penyakit keturunan yang belum teratasi? Bukan untuk menguatkan kapitalisasi karena dengan masuknya dokter asing akan semakin mencengkeram imperialisasi, hingga mengambil posisi dokter potensi dalam negeri.
Tak ada kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi banyaknya penderita yang harus segera diatasi sakitnya. Dibukanya banyak fakultas kedokteran hendaknya diimbangi dengan fasilitas yang bagus dan menunjang kebutuhan.
Selain itu biaya pendidikan terutama Fakultas Kedokteran jangan sampai mencekik tenggorokan yang mengakibatkan mahasiswa Kedokteran putus kuliah atau undur diri karena biaya meningkat di luar kendali.
Untuk mengatasi kekurangan dokter saat ini, demi menyelamatkan banyak nyawa, apakah sudah dibicarakan antara pimpinan dengan para dokter kompeten, juga para pucuk pimpinan Fakultas Kedokteran?
Kesadaran Berbangsa dan Bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia.
Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua.Sehingga amanat untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.
Bagaimana Islam Memandang Masalah Ini?
Negara Islam menjadikan Kesehatan sebagai layanan negara sehingga terjangkau oleh setiap individu dengan gratis. Dan juga menyelesaikan persoalan kekurangan dokter secara komprehensif dan mendasar dengan dukungan keuangan negara.
Dalam Islam, memberi layanan kesehatan adalah kewajiban negara. Artinya, negara berkewajiban menjalankan salah satu kebutuhan pokok masyarakat ini secara optimal, baik dari sisi pembiayaan, pembangunan, hingga pelayanan. Khilafah tidak akan menjadikan kesehatan sebagai komoditas layaknya perdagangan.
Beginilah gambaran mekanisme pelayanan kesehatan yang hakiki menurut sistem Islam.
Pertama, penyediaan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang memadai. Bahkan RS pada zaman Khilafah menjadi favorit para pelancong asing yang ingin merasakan sedikit pelayanan mewah tanpa biaya karena seluruhnya bebas biaya. Namun, apabila terbukti tidak sakit, mereka akan disuruh pergi karena kewajiban menjamu musafir hanya tiga hari.
Kedua, pembiayaan sistem kesehatan dilakukan sepenuhnya oleh Khilafah. Pembiayaan tersebut dari pos-pos pemasukan Baitul mal yang salah satunya berasal dari pengelolaan barang tambang yang jumlahnya melimpah. Negara juga memfasilitasi dengan membentuk lembaga wakaf bagi individu yang ingin beramal dan berkontribusi untuk kepentingan umat sehingga banyak madrasah dan fasilitas kesehatan bebas biaya.
Ketiga, pelayanan kesehatan mengedepankan kewajiban menjaga dan menyelamatkan jiwa umat manusia. Pada masa peradaban Islam, pelayanan kesehatan RS sejak awal dan perkembangannya sangat peduli.
Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kesehatan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat yang jauh dari perkotaan.
Pelayanan dokter-dokter sepanjang peradaban Islam juga dikenal memperlakukan pasiennya dengan lembut dan manusiawi tanpa melihat latar belakang agamanya. Siapa saja yang sakit, mereka pasti mendapat pelayanan prima.
Dukungan Khilafah di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan pun sungguh luar biasa. Negara benar-benar menyokong sistem pendidikan yang banyak melahirkan ilmuwan, dokter, tenaga kesehatan, dan insan kesehatan yang mumpuni di bidangnya.
Dengan demikian negara Islam tak perlu mendatangkan banyak dokter asing lagi karena dirasa sudah mencukupi jumlah dokter dalam negeri. Tidak perlu terjadi kekhawatiran karena lapak dokter akan tergeser dokter asing yang dikhawatirkan mereka akan bertahan dan tak mau pulang karena terlanjur enak dan nyaman.
Sistem dan layanan kesehatan merupakan fasilitas sekaligus kewajiban negara kepada rakyatnya. Oleh karenanya, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan ini secara gratis tanpa dipungut biaya. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok yang negara wajib memenuhi tugasnya sebagai pelayan urusan rakyatnya.
Hal semacam ini tidak akan kita temukan dalam sistem negara yang menerapkan ideologi kapitalisme. Penerapan sistem Islam akan memberikan jaminan kesehatan rakyat dengan jaminan yang sebenarnya, bukan sekadar janji-janji manis belaka.
Wallahualam bissawwab
Tags
Opini
