Oleh: Sri Runingsih/ Aktivis Dakwah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) "Arifin Tasrif" menyatakan tidak mengetahui penyebab pemadaman listrik secara serentak yang terjadi di pulau Sumatera. Dia juga mengaku belum mendapat laporan dari PT PLN (Persero) penyebab kejadian yang mengakibatkan beberapa wilayah mengalami pemadaman bahkan dalam waktu yang lama.
Dia juga menegaskan telah meminta Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM agar segera mengirimkan surat kepada PT PLN (Persero) agar PLN melakukan investigasi secara keseluruhan terkait penyebab pemadaman listrik agar tidak terjadi lagi.
Di Sumatera Barat mengalami pemadaman bahkan lebih dari 24 jam. Dan pada Rabu Mei 2024 beberapa wilayah juga masih mengalami pemadaman.
Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) saat berada di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat pada hari Jum'at 7 mei 2024 mengatakan bahwa pemerintah akan menguatkan kapasitas tenaga listrik di Sumatera yang sebelumnya mengalami pemadaman, yakni dengan cara membangun sumber listrik cadangan.
Karena menurutnya hal itu lah yang menjadi pembeda dengan pulau Jawa yang apabila mengalami pemadaman atau korsleting maka cepat dapat dipulihkan.
Ia pun berani menjamin bahwa kejadian yang terjadi di Sumatera tidak akan dialami oleh wilayah Indonesia lainnya.
Selain itu dia juga menambahkan bahwa tentunya dalam pertumbuhan listrik maka akan diiringi dengan pertumbuhan ekonomi pula, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi PLN. (Tirto.id)
Dalam hal ini, kebijakan yang diambil tersebut bukanlah merupakan jalan keluar, karena dalam pembangunan sumber listrik cadangan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan dikhawatirkan tarif PLN akan semakin naik, padahal tarif listrik sebelumnya saja sudah mahal. Hal ini akan menjadikan masyarakat semakin tercekik.
Mengingat bahwa listrik merupakan kebutuhan publik, Pemerintah seharusnya bisa lebih baik lagi dalam memperhatikan serta memperbaikinya. Jangan sampai kebijakan yang diambil malah semakin menyusahkan masyarakat. Apalagi sampai melibatkan investor asing dalam pengelolaannya.
Hal ini tentunya tak lepas dari pengaruh sistem kapitalisme yang dianut di Negeri ini yang menjadikan penguasa sepele dalam menyikapi dan memberi solusi kepada masyarakat. Sehingga apa-apa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat maka terdapat keuntungan yang diperoleh oleh para penguasa, entah itu dalam hal pengelolaannya maupun hasilnya. Yang jelasnya tidak ada istilah makan siang gratis dalam hal kepengurusan rakyat.
Padahal seorang pemimpin seharusnya bertanggung jawab penuh atas rakyat yang dipimpinnya.
Islam Solusi Tuntas:
Dalam Islam, segala hasil bumi seperti batubara atau energi fosil yang merupakan bahan baku listrik adalah harta milik umum. Dan Islam juga akan memfasilitasi energi listrik kepada rakyat karena memang merupakan salah satu hak rakyat.
Sabda Rasulullah SAW:
ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ
Ada tiga hal yang tidak boleh di monopoli: yaitu air, rumput dan api (HR Ibnu Majah)
Hadist tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasulullah agar dapat mengelola sebuah tambang garam. Dan Rasulullah pun menyetujui permintaannya. Namun Rasulullah segera diingatkan oleh seorang sahabat,
"Ya Rasulullah, tahukah Anda apa yang telah anda berikan kepada dia? Sesungguhnya anda memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir." Kemudian Rasulullah bersabda "ambil kembali tambang tersebut dari dia" (HR At-Tirmidzi).
Berdasarkan hadist tersebut, segala milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuklah swasta maupun asing. Karena aturan Islam tidak boleh dilandasi oleh hawa nafsu apalagi kepentingan pribadi. (Topswara.com)
Maka sudah semestinya produksi maupun distribusi sumber daya listrik dikembalikan kepada posisinya yakni sebagai harta kepemilikan ummat. Dan tidak boleh ada investasi swasta dalam sektor tersebut. Karena statusnya adalah milik umum maka pengelolaan listrik harus dilakukan oleh penguasa.(Muslimah News com)
Dengan demikian jelaslah sudah bahwa penyelesaian krisis energi listrik saat ini adalah dengan menerapkan sistem Islam. Dan peran Negara sangat utama dalam penerapannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Wallahu a'lam bisshowwab
