Oleh. Sri Susanti
Lagi-lagi seolah tidak ada habisnya penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Indonesia. Dari hari ke hari, tahun ke tahun penderitaan itu semakin bertambah. Rakyat dihimpit dari berbagai sisi. Hidup kian hari semakin sulit. Rakyat seolah dipaksa untuk mencekik lehernya sendiri.
Setelah kenaikan BBM walaupun sempat turun tetapi Kembali naik, tarif PDAM tidak mau ketinggalan selanjutnya makanan pokok sebagian rakyat Indonesia tidak luput dari kenaikan, yang terbaru adalah salah satu sumber penerangan Masyarakat Indonesia yaitu tarif PLN dikabarkan akan mengalami kenaikan.
Sungguh jika ini benar terjadi maka sungguh “nikmat” nasib rakyat saat ini.
Listrik sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia, baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah tidak luput dari pemakaian listrik. Lebih dari 90% masyarakat Indonesia memakai listrik. Penggunaan Listrik tidak hanya sebatas lampu saja tetapi juga sebagian besar peralatan rumah tangga menggunakan Listrik bahkan sudah merambah ke alat transportasi seperti mobil listrik dan sepeda listrik.
Seperti yang dilansir oleh Kompas (23/02/2024), tarif listrik Maret ditetapkan bersamaan dengan pengumuman tarif dasar listrik triwulan 1 pada Januari-Maret 2024. Tarif listrik sepanjang periode tersebut diputuskan tidak naik atau masih sama dengan triwulan lV pada Oktober-Desember 2023.
Dirut Jendral Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan pemerintah punya pertimbangan dalam penetapan tarif listrik Januari-Maret 2024 yang diputuskan tetap untuk menjaga daya saing pelaku usaha, menjaga daya beli Masyarakat dan menjaga tingkat inflasi di tahun yang baru.
Melihat kebijakan yang diambil oleh pihak PLN, tarif listrik Maret aman tetapi tidak menutup kemungkinan bulan berikutnya masih tetap aman. Jika tahun ini ada kenaikan lagi maka lengkaplah penderitaan rakyat. Listrik naik akan berimbas pada kenaikan di banyak sektor seperti halnya kenaikan BBM, tarif listrik naik otomatis semua juga ikut naik. Contohnya para pelaku usaha baik skala UKM atau industri besar. Tarif listrik naik mengakibatkan penjualan ikut dinaikan, harga menjadi mahal mengakibatkan daya beli masyarakat menurun berimbas pula ke pedagang yang rugi kerena tidak laku jualannya.
Ini dari pelaku usaha, bagaimana dengan penggunakan listrik di rumah tangga, rakyat yang hidup pas-pasan mau tidak mau mengurangi konsumsi listrik hingga kemungkinan besar dicabutnya daya listrik karena tidak mampu membayar tarif listrik.
Miris dan ironis Ketika janji pemerintah ingin memakmurkan rakyat nya tetapi kenyataan di lapangan membuat masyarakat terutama kalangan rakyat jelata semakin dibuat menangis. Melihat tarif listrik yang tidak pernah turun menjadi pertanyaan tersendiri.
Ternyata salah satu faktor listrik tidak turun bahkan cenderung naik adalah nilai mata uang AS terhadap mata uang Indonesia atau harga batu bara. Sungguh menggelitik bukan jika harga batu bara menjadi salah satu penyebab acuan tarif listrik. Indonesia menjadi salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia yang seharusnya sangat mudah negara untuk memanfaatkannya.
Pengelolaan SDA yang salah menjadi hambatan terciptanya tarif listrik atau bahan bakar yang murah atau gratis untuk masyarakat. Di Indonesia pengelolaan SDA di serahkan kepada swasta, sementara pemerintah tergantung pasokan energinya dari pihak swasta. Ketika pihak swasta memberikan pasokan energinya ke pemerintah tentu tidak dengan harga yang murah, orientasi keuntungan yang besar tidak dapat dielakkan.
Dalam Islam pemerintah bertugas untuk mengurus kebutuhan rakyat hingga tataran individu jika sistem kapitalisme memberikan kebebasan individu dan berbasis keuntungan yang sebesar-besarnya maka berbeda dengan pemerintahan Islam yang menjamin kesejahteraan per individu.
Pengelolaan SDA diambil alih oleh pemerintah. Pihak swasta hanya sebagai pengolah SDA yang hasil akhirnya diserahkan Kembali ke pemerintah dan dimanfaatkan oleh Masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menikmati dengan harga murah atau bahkan gratis.
Berbeda dengan kondisi pemerintah hari ini meskipun ada subsidi untuk meringankan beban rakyat tetapi hal tersebut juga bersifat sementara. Dan bukan subsidi yang diperlukan oleh rakyat tetapi tersedianya lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan tersedianya pemenuhan kebutuhan hidup dengan mudah dan terjangkau.
Perbedaan pemerintah Islam dan bukan adalah terletak pada orientasi kepentingan dan sistem yang diembannya.
Pemerintah Islam berorientasi pada ketaatan terhadap hukum Islam sebagaimana rasul dalam mengelola negara, sedangkan sistem kapitalisme berorientasi pada keuntungan dan “ketaatan “ pada hukum yang mereka buat sendiri.
Wallahu a'lam bishawab
