Oleh. Aurora Ridha
(Aktivis Muslimah Kalsel)
Pemilihan presiden dan wakil Presiden Indonesia telah dilaksanakan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden setiap paslon melakukan kampanye sebelum pemilihan presiden tiba dan itupun sudah dilakukan oleh setiap paslon.
Namun menjelang pemilihan presiden, terjadi politisasi bansos. Sebagaimana yang dikutip dari bbc (10/2/24), Presiden Joko Widodo dan para menteri yang tergabung dalam tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinilai kian masif menggunakan program bantuan sosail sebagai alat kampanye dalam mendongkrak suara.
Meskipun telah diberikan himbauan agar kepala negara tidak keluar jalur, namun nyatanya himbauan tersebut seperti angin lalu. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta untuk bersikap lebih tegas lagi.
Belum lagi bansos tahun ini lebih banyak dari pada bantuan kesehatan pada saat Covid-19. Seperti yang diketahui pada grafik dari tahun 2022-2024 alokasi belanja fungsi K
kesehatan lebih rendah daripada belanja bansos. (katadata, 10/2/24)
Meskipun Presiden Joko Widodo membantah terkait politisasi bansos yang dilakukan tersebut, namun
kita ketahui bersama bahwa saat ini untuk mencapai apa yang diinginkan itu akan dilakukan dengan berbagai cara dan tipu muslihat dalam mencapai tujuannya. Peluang apapun akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sebagaimana kita ketahui kepemimpinan saat ini lahir dari sistem demokrasi kapitalis.
Sistem demokrasi adalah sebuah sistem yang mengabaikan aturan agama dalam kehidupan sehingga di dalam sistem ini menumbuh suburkan kebebasan dalam berperilaku termasuk dalam politisasi bansos demi sebuah kepentingan.
Sistem pemerintahan demokrasi yang katanya memiliki semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini nyatanya hanya menjadikan rakyat sebagai mesin segala produksi, seperti pajak untuk pendapatan negara dan begitupun suara rakyat untuk mendapatkan kekuasaan. Suara rakyat hanya didengarkan satu kali dalam lima tahun ketika mendekati pemilu saja, sedangkan setelahnya suara rakyat diabaikan.
Hal ini sangat berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang menerapkan semua syariat Islam di bawah naungan sebuah institusi yang independen. Sistem Islam adalah sistem yang lahir dari Sang Pencipta yakni Allah Swt. Aturan yang lahir dari syariat Islam adalah aturan yang mengikat pada individu dan masyarakat tanpa tawar menawar.
Islam menjadikan sosok pemimpin untuk hadir sebagai penjamin kesejahteraan rakyat secara individu bukan kolektif seperti dalam sistem saat ini. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw. “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)
Masalah kesejahteraan rakyat sangat erat kaitannya dengan sistem ekonomi. Dalam Islam sistem ekonomi yang diterapkan mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyatnya. Karena dalam politik ekonomi Islam menjamin setiap individu rakyatnya tanpa terkecuali.
Agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua rakyat secara individu, Islam mewajibkan seorang pemimpin untuk menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar publik.
Untuk kebutuhan pokok, negara akan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga setiap laki-laki dapat mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal bekerja. Adapun gaji yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Begitupun dengan kebutuhan publik, negara juga diwajibkan untuk menjamin harga barang pokok yang terjangkau yang mudah untuk diakses oleh rakyat. Dengan demikian kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan dapat tercukupi dengan baik dan layak.
Selain itu, jaminan pokok terkait pendidikan, kesehatan, dan keamanan dengan mekanisme pembiayaan langsung dari dana pengelolaan sumber daya alam. Karena di dalam Islam pengelolaan sumber daya alam harus dikelola oleh negara sendiri baru kemudian hasilnya digunakan untuk pelayanan pemenuhan kebutuhan rakyat.
Dalam Islam amanah adalah suatu hal yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Sehingga seorang pemimpin di dalam Islam akan melaksanakan amanahnya atas dasar kesadaran akan hubungannya kepada Sang Pencipta sehingga melahirkan sosok pemimpin yang jujur, adil, dan amanah.
Demikianlah sistem Islam dalam mengatur masalah kepengurusan rakyat dengan begitu sangat baik dan jauh berbeda dengan sistem saat ini.
Wallahu a’lam bishawab.
Tags
Opini
