Oleh: Elis Sulistiyani
Muslimah Perindu Surga
Indonesia akan membuka kran beras impor sebanyak 1,5 juta ton, informasi ini disampaikan oleh plt. Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi. Impor ini dilakukan karena negara mengalami kekurangan cadangan beras, karena tingkat produksi beras berkurang akibat fenomena El Nino (BBC Indonesia.com, 09/10/2023)
Derasnya impor bahan kebutuhan pokok terutama beras sudah menjadi lagu lama yang terus berulang. Alasannya pun tak jauh berbeda, yakni Indonesia yang belum mampu mencapai kategori negara swasembada pangan.
Negara Lemah dalam Mengurus Pangan
Vietnam dan Thailand adalah 2 negara pemasok beras terbesar bagi Indonesia. Namun apa jadinya jika negara pengekspor beras sudah tak bisa lagi mengirimkan beras bagi Indonesia? Akan terjadi kesulitan pangan bagi rakyat Indonesia, terlebih jika disatu sisi Indonesia tidak melakukan usaha serius guna memenuhi kebutuhan pokoknya.
Kebutuhan pokok tak bisa dianggap enteng karena ini adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya. Bagi masyarakat Indonesia beras menjadi komoditas yang penting guna memenuhi kebutuhan pangannya. Bila kebutuhan ini tak dipenuhi maka bisa berujung pada kematian.
Ketergantungan negara kita terhadap negara lain juga menunjukkan bahwa kita belum berdaulat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Negara kita belum mandiri, belum bisa berdiri sendiri walau sekedar untuk makanannya. Dan jelas ini akan sangat berbahaya jika terus menerus dilakukan.
Impor beras yang dilakukan saat ini tak lepas dari peran negara yang tak mau cari Maslah mendasar dari tak tercapainya stok pangan negara. Meraka hanya ambil langkah praktis dan menguntungkan kapitalis dengan impor beras.
Kebijakan impor tidak bisa lepas dari peran negara selaku pemangku kebijakan. Dan bagi negara penganut kapitalisme akan mendudukkan negara hanya sebatas pemberii kebijakan saja, sedangkan saat proses impor beras hingga distribusi ke konsumen kebijakannya dikendalikan oleh pasar termasuk harga.
Maka kita akan tahu juga bahwa sebenarnya yang berkuasa bagi terbentuknya harga pangan ditentukan oleh pengusaha bukan penguasa. Dan demikianlah tabiat dari negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme siapapun yang bermodal maka dia berkuasa.
Negara Memaksimalkan Produksi Pangan
Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat bisa jadi salah satu standar dasar kesejahteraan masyarakat. Lalu jika saat ini dalam kapitalisme kebutuhan pokok saja menjadi barang mahal untuk dinikmati maka artinya saat ini rakyat masih sangat jauh dari kata sejahtera.
Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyat adalah tugas negara, karena mereka yang duduk dikursi penguasa bertugas untuk mengatur urusan rakyat. Termasuk menjamin rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Dan negara mampu berdaulat guna memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Dalam Islam sangat memperhatikan pengelolaan lahan di negaranya, syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya. (Al-Nabhani, ibid., hal. 136).
Selain itu salah sallah satu cara yang ditempuh adalah dengan menyediakan bibit unggul yang murah, pupuk yang terjangkau juga edukasi penanaman padi yang efisien. Minim modal tapi panen melimpah. Negara juga tidak akan membiarkan adanya lahan mati yang tidak dikelola pemilikmya padahal lahan tersebut lahan yang subur. Negara juga tidak mudah untuk mengeluarkan kebijakan alih fungsi lahan untuk industri.
Pada tataran teknis negara mampu menyediakan benih dan pupuk dengan harga murah juga ditopang dengan bantuan dana dari Baitul mal yang bersumber dari berbagai sumber daya alam (SDA) yang sepenuhnya dikelola negara dan hasilnya sepenuhnya diberikan untuk rakyat. Salah satunya dalam bentuk kemudahan penyediaan bahan kebutuhan pokok.
Begitu tersistematisnya aturan Islam sehingga mampu untuk menjelaskan secara detail solusi bagi jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap Individu. Sehingga saat ini kita tidak lagi bisa berharap kepada kapitalisme guna menyelesaikan problematika pangan saat ini. Karena bagi Mereke orientasinya adalah untung rugi, bukan mengurusi urusan rakyat
Tags
Opini
