Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Mampukah Terwujud di Sistem Oligarki?




Oleh : Ummu Hanif Haidar

Laporan terbaru yang disusun United Nation Women 2023 evaluasi capaian SDGs justru menunjukkan hasil yang mengecewakan di mana perempuan dan anak perempuan masih harus berjuang terlepas dari kemiskinan, susahnya akses pendidikan dan akses peran politik. Setiap tahun ada 245 juta perempuan berusia di atas 15 tahun menjadi korban kekerasan fisik, dan 342 juta perempuan terancam kemiskinan ekstrem. (Muslimahnews). 

Meningkatnya kemiskinan perempuan dan anak, angka stunting yang tinggi, kekerasan pada anak, meng inisiatif pemerintah untuk segera melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan. Misalnya dalam masalah stunting, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dan Launching Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030 di Bogor, Rabu (1/11), Menteri PPPA mendukung keberadaan organisasi PPUMI untuk melakukan perannya dalam penurunan stunting. Ia juga mengungkapkan bahwa menurunkan stunting tidak hanya tugas negara, melainkan juga swasta dan masyarakat.

Ciri Khas Oligarki 

Masalah kemiskinan, merupakan masalah sistemik. Bila sebuah pemerintahan menyandarkan solusi setiap permasalahan pada masyarakat, maka fix sudah ada ciri oligarki disana. Oligarki bukanlah merupakan sistem resmi pemerintahan sebuah negara, melainkan hanya sebuah jalan yang dipergunakan oleh sebuah kelompok elit untuk kepentingan mereka sendiri. Bisa dikatakan, kekayaan adalah kunci dari oligarki itu sendiri. 

Oligarki di Amerika Serikat, seperti korporasi besar, sangat menentukan dalam pembuatan keputusan politik dibandingkan dengan suara dari masyarakat kecil.  (Detikbali). 

Dampak buruk dari oligarki adalah semakin terganggunya kesejahteraan masyarakat, karena kekuatan ekonomi ditentukan oleh kelompok kecil yang berkuasa. Keputusan-keputusan yang diambil pun berdasarkan kepentingan elit tertentu.

Ruang Hidup Rakyat dipersempit

Semakin kompleksnya kapitalisme, maka tidak bisa dihindarkan juga  konflik agraria yang terus-menerus terjadi. Pembangunan infrastruktur hingga penggusuran tak lepas dari campur tangan kepentingan pemodal. Jelas  politik oligarki sangat berpengaruh terhadap ruang hidup rakyat. Hak rakyat diambil paksa oleh para pemilik modal.

Konflik yang terjadi sesungguhnya bukan sebuah kebetulan atau untuk kepentingan umum secara menyeluruh. Namun merupakan sebuah skema yang telah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan perencanaan yang telah digagas. (Indo progressnya.com).

Islam Mensejahterakan Perempuan dan Generasi

Selama 14 abad Islam memimpin dunia, kesejahteraan rakyatnya tidak perlu diragukan lagi. Jaminan ketika umat manusia menerapkan syariat Alloh SWT, dijanjikan lewat firmanNya :
Jikalau seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al A’raf (7):96)

Kekayaan tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang/elit. Karena Alloh SWT telah menetapkan pembagian kepemilikan, kepemilikan Individu, kepemilikan Umum dan kepemilikan Negara. 

Kesejahteraan perempuan dan generasi memang menjadi tanggungjawab bersama, yaitu keluarga, masyarakat dan negara, namun bukan berarti ketidakmampuan negara menyebabkan pelimpahan tanggungjawab sepenuhnya pada individu. Itulah yang terjadi saat ini (dalam sistem kapitalis). 
Syariat Islam Kaffah meniscayakan kesejahteraan hakiki yang dirasakan oleh perempuan dan generasi. Wallahua' lam bisshowab.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak