Oleh: Sarah Fauziah Hartono
Akhirnya, hujan yang ditunggu pun turun. Setelah sekian lama Indonesia dilanda kemarau. Hujan deras yang melanda Jabodetabek tidak hanya mengakhiri kemarau panjang, tetapi juga memunculkan bencana banjir. Sejumlah area di Jakarta mengalami genangan air, dengan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat bahwa setidaknya ada 54 RT di ibu kota terendam banjir sejak Sabtu, 4 November 2023 (liputan6.com).
Pada Minggu, 5 November 2023, pemukiman di sepanjang kali Bekasi juga terdampak banjir karena peningkatan debit air dari hulu Bogor (metro.tempo.co). Banjir tidak hanya mempengaruhi pemukiman warga, tetapi juga merusak atap stasiun RT Cawang Halim pada hari Minggu, 5 November 2023, seperti yang dilaporkan oleh manajemen PT Kereta Api Indonesia Persero (cnbcindonesia.com).
Banjir ini sudah terjadi secara berulang, pemerintah seharusnya telah melakukan langkah-langkah antisipasi yang memadai. Sayangnya, langkah-langkah ini tidak diambil dengan serius, mungkin karena ketidakmampuan penguasa atau akibat dari adopsi sistem kapitalisme.
Sistem kapitalisme, yang berorientasi pada keuntungan dan kerugian, telah menyebabkan pembangunan yang tidak teratur, urbanisasi yang tidak terkendali, dan tata kelola pemukiman yang buruk. Dampaknya termasuk sistem drainase yang tidak efisien, genangan air, kerusakan lingkungan, dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol.
Berbeda dengan sistem khilafah, di mana pemerintahan lebih berfokus pada kepentingan rakyat. Khilafah akan mengimplementasikan kebijakan preventif dan kuratif untuk mengatasi banjir. Langkah preventif melibatkan pemetaan daerah rawan banjir, pelarangan pemukiman di area tersebut, dan relokasi warga ke lokasi yang lebih aman. Pemetaan hutan sebagai buffer zone dan pembangunan infrastruktur penyerapan air seperti bendungan dan saluran drainase juga akan dilakukan dengan perencanaan yang matang.
Solusi yang ditawarkan sistem Islam dalam menghadapi banjir, Islam memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan rakyat.
Oleh karena itu, negara khilafah akan secara proaktif melakukan mitigasi dan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk melindungi rakyat dari dampak banjir dan ancaman lainnya. Hal tersebut dilakukan khalifah sebagai pemimpin khilafah dalam menjalankan kewajibannya. Khalifah akan bertanggung jawab atas setiap hal yang menimpa rakyat atas dasar ketakwaannya kepada Allah, Rabb pemilikseluruh alam. Ia tidak akan melalaikan tugasnya karena mengingat apa yang akan Ia tanggung di Hari Kemudian.
Sangat berbeda dengan kepemimpinan yang lahir dari sistem selain Islam, seperti Kapitalisme. Mereka hanya memikirkan keuntungan yang akan didapat serta mengikuti kepentingan pemilik modal saja. Tidak berpihak pada kenyaman dan keamanan rakyatnya. Jadi, solusi permasalahan banjir adalah dengan mengganti sistem saat ini kembali ke sistem Islam.
Tags
Opini
