Oleh : Wita
Saat peringatan Hari Kesehatan Nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan pandemi COVID-19 memberikan hikmah yang dipetik oleh banyak negara yaitu memiilki arsitektur kesehatan yang kuat.Melalui akun instagram resmi @smindrawati, sri Mulyani mengunggah gambar yang menunjukkan kartunis tenaga kesehatan dan menyebutkan Selamat Hari Kesehatan Nasional: Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”.Pada caption, Sri Mulyani menulis, pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadirnya pandemi COVID-19? Sri Mulyani menyampaikan bagi sebagian orang, atau setidaknya dirinya, pandemi COVID-19 menggambarkan kengerian yang nyata. Ancaman pada sektor kesehatan yang terjadi berefek domino pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Ada sebuah istilah yang sering saya gunakan untuk menggambarkan dampak dari pandemi ini, yaitu scarring effect, tulis Sri Mulyani. Sri Mulyani menulis, sebagian negara sampai saat ini masih berjuang untuk memulihkan luka, dari sisi ekonomi dan kapasitas fiskal/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang timbul akibat pandemi COVID-19. Indonesia termasuk beruntung, kitab isa pulih relatif cepat dan kuat karena APBN bekerja luar biasa keras sebagai shock absorber,” tulis dia. Sri Mulyani menyampaikan, hikmah yang dipetik oleh banyak negara dari peristiwa ini adalah pentingnya memiliki arsitektur kesehatan yang kuat sebagai bekal menghadapi pandemi COVID-19 pada masa mendatang. Hal ini sebagaimana diangkat pula menjadi inisiatif dalam Presidensi G20 Indonesia tahun lalu dan Keketuaan ASEAN Indonesia pada 2023.
"Transformasi kesehatan menjadi kunci penting dan ini adalah sesuatu yang telah, sedang, dan akan terus kita upayakan agar Indonesia telah melangkah maju. Selamat Hari Kesehatan Nasional, tulis Sri Mulyani. Liputan6.com. Minggu, (12/11/2023)
Transformasi kesehatan menjadi kunci penting tapi nyatanya tidak semua warga negara Indonesia memiliki kartu kesehatan yang di banggakan oleh pemerintah sekarang harusnya kartu kesehatan di miliki semua masyarakat tanpa pilih-pilih karena semua masyarakat berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah karena mereka juga ikut membayar pajak.di adakannya BPJS juga tidak membantu karena BPJS malah menyusahkan untuk pemiliknya seperti di kejar-kejar hutang setiap bulan harus membayar iuran. BPJS menggunakan kelas seperti Kelas satu,kelas dua dan kelas tiga kelasnya juga ditentukan bukan karena penyait yang di derita pasien tapi tergantung ruangan dan pelayanan.sedang setiap penyakit itu beda penanganan dan beda obatnya pembayaran setiap bulan juga tidak ada penjelasan buat apa saja kalau yang punya BPJS dan tidak sakit ya uang tetap jalan tapi gak terpakai memang katanya untuk membatu orang lain tapi kan tidak ada anggaran sesungguhnya,justru di manfaatkan orang kapitalisme untuk mencari pundi-pundi rupiah malah jadi peluang untuk para koruptor.
Dalam Islam, fungsi negara sebagai pe-riayah akan mereduksi kelalaian negara dalam sistem kapitalisme. Dalam perspektif Islam, penyelenggara sistem kesehatan bertumpu pada negara sebagai penjamin kebutuhan dasar masyarakat. Berikut ini konsep jaminan kesehatan dalam Khilafah. Pertama, kesehatan adalah kebutuhan pokok pelayanan publik, sebagaimana sabda Rasulullah saw.
Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah – olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Bukhari).
Artinya, tidak boleh ada komersialisasi di bidang kesehatan dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun.
Kedua, negara bertanggung jawab penuh dalam mewujudkan jaminan kesehatan setiap individu rakyat. Mulai dari aspek pembiayaan kesehatan, penyedia dan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan, penyedia sarana dan fasilitas kesehatan (alat kesehatan, obat-obatan, dan teknologi kesehatan), serta sarana lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan (instalasi listrik, air bersih, transportasi, dan tata kelola infrastruktur publik lainnya yang berkaitan dengan terlaksananya sistem kesehatan).
Ketiga, pembiayaan sektor kesehatan. Semua pembiayaan di sektor ini bersumber dari pos-pos pendapatan negara, seperti hasil hutan, barang tambang, harta ganimah, fai, kharaj, jizyah, ‘usyur, dan pengelolaan harta milik negara lainnya.
Keempat, kendali mutu sistem kesehatan. Konsep kendali mutu jaminan kesehatan Khilafah berpedoman pada tiga strategi utama, yakni administrasi yang sederhana, segera dalam pelaksanaan, dan dilaksanakan oleh individu yang kapabel.
Khilafah juga memiliki empat prinsip dalam pelayanan kesehatan. 1) Universal, artinya semua warga negara berhak mendapat layanan kesehatan. 2) Masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan tanpa terhalangi kondisi geografis atau lokasi pelayanan kesehatan yang jauh. 3) Bebas biaya, yang berarti setiap warga berhak mendapat layanan kesehatan secara gratis tanpa dipungut biaya. 4) Pelayanan mengikuti kebutuhan medis dan selalu tersedia.
Kelima, upaya promotif dan preventif berbasis sistem. Artinya, Islam diterapkan secara keseluruhan dalam setiap aspek kehidupan. Mulai dari penerapan sistem ekonomi yang menyejahterakan, sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam, sistem sosial yang mencegah perilaku maksiat, sistem sanksi yang tegas, dan kebiasaan yang diajarkan dalam Islam, seperti makanan sehat dan halal, tidak ada budaya konsumtif berlebihan, dll.
Dengan demikian, akan terwujud masyarakat dengan kontrol emosi yang sehat, pola makan dan hidup sehat, lingkungan bersih, dan pergaulan yang sehat dan syar’i. Demikianlah jaminan kesehatan Khilafah yang terlaksana secara solutif dan aplikatif.
Wallahu a'lam bishowwab
Tags
Opini
