Oleh : Eka
Kementrian Komunikasi dan Informatika menghentikan proyek Hot Backup Satelite senilai 5,2 triliun. Pembatalan proyek yang sudah berjalan 80% itu sangat mengherankan, apalagi ketika alasannya adalah karena aspek komersial. Seharusnya dilakukan pengkajian mendalam sebelum proyek mulai dikerjakan, apalagi ditengah program transformasi digital yang dicanangkan pemerintah.
Pembatalan tersebut membuktikan bahwa negeri ini telah tersandera ideologi kapitalisme karena orientasi pembangunan infrastruktur dalam kapitalisme mengacu pada aspek bisnis dan untung rugi, oleh karenanya, pemerintah dengan mudah membatalkan proyek tersebut. Pembatalan ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah lalai dalam mengelola harta rakyat. Pembatalan tersebut juga makin menimbulkan tanda tanya ketika ternyata ada proyek jaringan lain yang akan masuk ke Indonesia, dengan kekuatan yang lebih besar dan dapat menjangkau seluruh wilayah yang bahkan dapat mengancam provider lokal.
Berbeda dengan sistem Khilafah dalam menyediakan sarana jaringan telekomunikasi bagi warga negaranya.
Seiring dengan perkembangan zaman jaringan internet menjadi kebutuhan publik, dengan jaringan internet warga negara dapat dimudahkan keperluannya.
Khilafah akan menjalankan fungsinya sebagai periayah dan junnah secara optimal dalam menyediakan jaringan telekomunikasi. Khilafah akan mengurus kebutuhan rakyat sehingga ketersediaan jaringan internet diberikan dalam bentuk terbaik. Proyek pembangunan harus direncanakan dengan cermat dan dilakukan pengkajian atas kelayakannya dari berbagai aspek dan mengutamakan kepentingan rakyat bukan bisnis seperti saat ini.
Khilafah juga akan dibantu oleh para ahli telekomunikasi dan jaringan untuk merancang proyek pembangunan ini.
Keberadaan satelit juga dipastikan tetap melindungi keamanan negara dan juga melindungi usaha rakyatnya. Khilafah tidak akan membiarkan satelit asing mengintervensi wilayah daulah khilafah.
