Oleh : Imas Rahayu S.Pd
Kementerian Komunikasi dan Informatika baru-baru ini merilis data yang mencengangkan: ada sebanyak 9.052 situs pemerintahan yang tersusupi konten perjudian. Fakta ini seharusnya tidak hanya menjadi pukulan bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat yang mengandalkan situs-situs ini untuk mendapatkan informasi yang akurat dan layanan publik yang sah. Pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana bisa situs pemerintah tersusupi konten perjudian, dan apa implikasinya terhadap kualitas pengawasan negara?
Pertama, ini menimbulkan keraguan tentang efektivitas pengawasan pemerintah terhadap sumber daya digital. Situs-situs pemerintah seharusnya menjadi contoh keamanan dan integritas dalam dunia maya. Tersusupinya ribuan situs pemerintahan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh aparat pengawas dalam menjaga keamanan dunia maya. Masyarakat harus bisa mempercayai bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk melindungi infrastruktur digitalnya dengan baik.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, "Sejak 1 Januari 2022 sampai 6 September 2023, Kementerian Kominfo menemukan 9.052 situs pemerintahan yang disisipi konten perjudian. Dalam rentang waktu tersebut, Kementerian Kominfo telah memerintahkan para pengelola situs pemerintahan tersebut untuk menghapus konten perjudian pada situs yang dikelolanya," ujar Semuel dikutip dari website Republika, (Sabtu, 17-09-2023)
Kedua, fakta ini mengundang pertanyaan tentang kinerja petugas yang bertanggung jawab atas situs-situs tersebut. Sebagai situs-situs resmi pemerintah, mereka harus dikelola dengan profesionalisme yang tinggi. Tersusupinya konten perjudian menunjukkan bahwa ada celah dalam manajemen situs-situs tersebut. Mungkin diperlukan peningkatan pelatihan dan pemahaman di antara petugas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi situs-situs ini.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong menyampaikan upaya pemblokiran situs ilegal ini dilakukan sejak tahun lalu. "Sejak tahun lalu kita sudah memblokir situs-situs judi online (daring) yang menyusup ke situs pemerintah sebanyak 5.000 situs," ujar Usman dalam diskusi Polemik Trijaya dengan tema "Darurat Judi Online" yang diikuti secara daring dari Jakarta, dikutip dari website tirto.id (Sabtu, 17-09-2023)
Ada beberapa alasan mengapa situs pemerintah bisa disusupi konten perjudian:
Kurangnya Keamanan Cyber.
Salah satu alasan utama adalah kelemahan dalam sistem keamanan cyber situs pemerintah. Banyak situs pemerintah mungkin tidak memiliki perlindungan keamanan yang memadai untuk melindungi mereka dari serangan siber. Kelemahan ini dapat dieksploitasi oleh pihak yang ingin menyusupkan konten ilegal.
Kurangnya Pemantauan Real-time.
Situs pemerintah umumnya memiliki banyak halaman dan konten yang harus diawasi. Kurangnya pemantauan real-time atau pemantauan secara teratur dapat membuat celah bagi pihak-pihak yang ingin menyisipkan konten perjudian atau ilegal lainnya.
Kesalahan Manusia.
Terkadang, konten ilegal dapat disusupkan karena kesalahan manusia. Ini bisa terjadi jika seseorang yang berwenang untuk mengelola situs web membuat kesalahan saat memperbarui atau mengelola konten situs.
Phishing dan Serangan Malware.
Pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan teknik phishing atau serangan malware untuk mengakses situs pemerintah. Mereka dapat mencuri kredensial akses atau mengendalikan situs dengan cara yang ilegal.
Motif Finansial.
Pihak-pihak yang menyusupkan konten perjudian mungkin memiliki motif finansial. Mereka dapat mencoba memanfaatkan situs tersebut untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas perjudian ilegal.
Tantangan Teknologi: Perkembangan teknologi membuat pelaku ilegal semakin mahir dalam menyusupkan konten ilegal. Mereka mungkin memanfaatkan celah keamanan yang belum terdeteksi atau memanfaatkan teknik canggih untuk menghindari deteksi.
Kurangnya Sumber Daya.
Beberapa situs pemerintah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk menjaga keamanan digital mereka. Mereka mungkin tidak memiliki tim keamanan Cyber yang cukup atau anggaran yang memadai untuk memantau dan melindungi situs mereka secara efektif.
Namun, ada satu aspek yang lebih dalam yang perlu kita perhatikan: political will atau keinginan politik untuk menangani masalah ini dengan serius. Ada banyak ahli di Indonesia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi masalah ini. Namun, kebijakan dan tindakan yang diperlukan seringkali kurang ada. Inilah mengapa kita harus merenungkan apakah political will untuk menghadapi tantangan digital ini cukup kuat.
Saat ini pemerintah menawarkan solusi yaitu melakukan take down terhadap situs-situs perjudian online dan meningkatkan sistem pengamanan dan keamanan pada situs-situs pemerintah.
Salah satu rekomendasi utama yang diberikan Kementerian Kominfo adalah melakukan penetration test, tes penetrasi untuk menemukan kerentanan keamanan sebuah situs, secara rutin. "Kami menyarankan untuk melakukan penetration test atau tes penetrasi secara rutin supaya kita tahu seberapa handal pertahanan situs kita," kata Usman. Dikutip dari website tirto.id (Sabtu, 17-09-2023).
Hal ini berbeda dengan pandangan Islam dalam political will terhadap pemberantasan perjudian. Islam mengatasi masalah perjudian dengan tegas dan mengajarkan prinsip-prinsip etika serta hukum yang menentang praktik perjudian. Berikut beberapa cara Islam mengatasi masalah perjudian:
Larangan Perjudian.
Islam secara tegas melarang perjudian. Praktik perjudian dianggap sebagai tindakan yang merusak moral dan mengarah pada kehancuran individu dan masyarakat. Ini diatur dalam Al-Quran dalam Surat Al-Baqarah ayat 219, di mana perjudian disebut sebagai perbuatan yang merugikan.
Hukuman Hukum: Islam memberlakukan hukuman yang keras terhadap individu yang terlibat dalam perjudian. Hukuman ini dapat termasuk cambuk, denda, atau tindakan hukum lainnya, tergantung pada hukum negara Islam tertentu.
Pendidikan dan Kesadaran.
Agama Islam mendorong pendidikan dan kesadaran tentang bahaya perjudian. Ini termasuk memberikan pemahaman kepada individu tentang konsekuensi sosial, finansial, dan moral dari perjudian.
Bantuan dan Rehabilitasi.
Islam mengajarkan kasih sayang dan perhatian terhadap individu yang telah terjebak dalam praktik perjudian. Daripada hanya memberlakukan hukuman, Islam juga mendorong upaya rehabilitasi dan dukungan bagi mereka yang ingin keluar dari perjudian.
Komitmen Terhadap Keadilan Sosial.
Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Ini dapat mengurangi dorongan seseorang untuk mencari keuntungan cepat melalui perjudian karena ada lebih banyak fokus pada keberdayaan ekonomi yang sah.
Peran Keluarga dan Masyarakat.
Keluarga dan masyarakat dalam masyarakat Islam memiliki tanggung jawab dalam mencegah perjudian. Mereka harus memberikan dukungan moral dan sosial serta memastikan bahwa anggota keluarga mereka tidak terjerumus dalam perjudian.
Penguatan Iman dan Taqwa.
Agama Islam mendorong individu untuk memperkuat iman mereka dan meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah. Ini dapat membantu mereka menahan godaan perjudian dan mencari kebahagiaan dan kepuasan dalam cara-cara yang halal.
Penegakan Hukum.
Negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim sering memiliki undang-undang yang melarang perjudian, dan Islam mendukung penegakan hukum ini. Pemerintah dan lembaga berwenang harus aktif dalam menghentikan praktik perjudian ilegal.
Kesadaran akan Dampak Sosial.
Islam mengajarkan pentingnya peduli terhadap dampak sosial dari perjudian, seperti kemiskinan, hutang, dan perpecahan keluarga. Kesadaran ini dapat memotivasi masyarakat untuk melawan perjudian.
Pendekatan Islam terhadap masalah perjudian baik perjudian online ataupun onside adalah kombinasi dari larangan tegas, hukuman, dan pendidikan etika. Tujuannya adalah untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatif perjudian serta mempromosikan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Wallahualambissawab
