Oleh : Hasna Hanan
Dilansir dari situs detikNews, Sebanyak dua Totem dikerjakan para pengukir Kamoro di bawah Yayasan Maramowe. PTFI ( PT Freeport Indonesia) dan Yayasan Maramowe melakukan serah terima kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana proyek 'Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan' pada Rabu (27/09) di Taman Totem Dunia, Danau Toba.
Direktur dan EVP Sustainable Development PTFI Claus Wamafma menyampaikan bahwa penyediaan Totem dari Suku Kamoro oleh PTFI merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk ikut melestarikan karya seni dan budaya salah satu masyarakat adat Papua yang tinggal di sekitar perusahaan.
"Kami mendukung penuh pembangunan Taman Totem Dunia dan program Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan yang kami yakini dapat menjadi sarana pelestarian seni dan budaya Indonesia. Totem Kamoro yang kami sediakan akan membuka akses bagi para pengunjung untuk melihat dan merasakan keindahan seni dan budaya Papua jauh dari tempatnya berasal", jelas Claus dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/9/2023).
Kedua Totem Suku Kamoro dari Papua tersebut, bersama dengan Totem Batak dari Sumatera Utara dan Totem Kalimantan, direncanakan akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada November 2023. Acara ini akan diperkaya dengan ritual adat dari suku Batak, Dayak, dan Kamoro pada sehari sebelumnya sebagai bagian dari upacara peresmian patung-patung yang menggambarkan kekayaan budaya dan semangat persatuan di tengah keberagaman yang kaya di Indonesia.
Fenomena Masyarakat Papua
Alih-alih mensejahterakan tapi sesungguhnya hanya tipu muslihat sesaat yang sebenarnya justru untuk mengalihkan perhatian pada kepentingan yang lebih besar yaitu para oligarki penguasa yang tidak pernah berhenti untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam Papua.
Persoalan Papua oleh barat kapitalis dibuat tidak pernah selesai dan tuntas, tampak keberadaan KKB OPM yang jelas mereka nyata-nyata aktivitasnya sudah terkategori bughat (pemberontak) masih tidak ada penyelesaian yang cepat dan sigap malah pemerintah menganggap keadaan papua 99% masih aman. Padahal mereka telah mengangkat senjata dan bertahan di suatu tempat tertentu, serta memiliki kekuatan militer tertentu yang melawan negara. Namun label teroris pun tidak diberikan kepada mereka. Bahkan salah seorang pejabat menyatakan bahwa KKB OPM adalah saudara kita jadi seharusnya kita rangkul. Sungguh pernyataan yang sangat aneh.
Persoalan Papua memang demikian kompleks. Terjadi ironi kesejahteraan yang parah. Bumi Papua diserahkan pada asing dan dikeruk habis-habisan, sementara rakyat Papua tetap berada dalam kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 15/2/2021, Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8%. Sementara tingkat kemiskinan di Papua Barat sebesar 21,7%, menjadikannya provinsi termiskin kedua.
Masyarakat Papua harus menyadari bahwa pengelolaan SDA oleh PT Freeport sesungguhnya adalah bentuk pengkhianatan negara atas rakyat. Indonesia akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar jika SDA dikelola sendiri, jauh lebih besar dari CSR
Sedangkan keberadaan sumbangan Totem Freeport yang dapat dinilai sebagai bentuk perhatian Freeport pada kelestarian budaya Papua adalah bentuk pangalihan pada problem utama persoalan masyarakat Papua, sehingga umat juga jangan mudah terkecoh, karena sejatinya kekayaan Indonesia yang dijarah Freeport jauh lebih besar, apalagi sudah bertahun-tahun berlangsung.
Islam Dalam Persoalan Papua
Islam sebagai Dien yang Syamil dan Kamil akan menyelesaikan persoalan Papua sampai ke akarnya, Problem ketidakadilan dan diskriminasi memang menjadi salah satu penyebab yang mencolok mata di Papua, maka negara Islam (Khilafah)
akan menjaga Papua dengan kekuatan militer yang mencukupi hingga mampu menghentikan intervensi asing di sana. Khilafah juga akan melakukan diplomasi luar negeri dengan memberikan larangan tegas bagi pihak asing (baik negara, organisasi, maupun individu) untuk ikut campur dan menginternasionalisasi persoalan Papua.
Khilafah akan mengembalikan kekayaan alam Papua sebagai milik umum yang dikelola negara dan hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Khilafah juga akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Papua, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, sehingga rakyat Papua bisa hidup sejahtera. Selain itu dilakukan pula edukasi dengan menyerukan dakwah pada rakyat Papua melalui institusi pendidikan dan pengiriman para dai, sehingga terjadi peleburan antara rakyat Papua dengan yang lainnya. Hal ini akan mewujudkan persatuan yang kukuh karena berdiri di atas akidah Islam. Rakyat Papua yang nonmuslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi tetap dirangkul dalam hubungan yang harmonis.
Wallahu'alam bisshawab
