Oleh : Hasna Hanan
BBM naik lagi, akhirnya terjadi karena sudah menjadi wacana umum, ketika isu BBM mulai naik maka untuk turunpun akan sulit, tetapi justru sebaliknya akan cenderung semakin naik
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) resmi mengubah harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis non subsidi per 1 Oktober 2023. Setidaknya terdapat empat jenis BBM yang mengalami kenaikan harga diantaranya yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.
"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," ungkap Pertamina dalam keterangannya, Sabtu (30/9/2023).
Padahal sempat bulan Juni 2023 turun harga BBM
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya BBM non subsidi di seluruh SPBU yang ada di Indonesia. Harga BBM terbaru ini berlaku mulai 1 Juni 2023.
Secepat itu perubahan harga terjadi baru memasuki bulan ketiga Oktober sudah naik kembali, fluktuasi harga BBM ini mengikuti mekanisme pasar dunia TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pergerakan harga minyak dunia dipastikan mempengaruhi harga BBM.
Hal ini terjadi karena mekanisme pembentuk harga yang berlaku di Tanah Air.
Ali Ahmudi Achyak, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), mengatakan untuk JBU sudah seharusnya harganya sesuai mekanisme pasar dan menyesuaikan sisi keekonomian.
"Salah satunya harus menyesuaikan dengan komponen harga dasar BBM, termasuk fluktuasi harga minyak dunia. Itu hal yang wajar agar tak menimbulkan kerugian bagi perusahaan penyedia BBM, khususnya PT Pertamina (Persero)," kata Ali, Minggu (1/10/2023).
Selama ini ada tiga kategori BBM, yaitu JBT (Jenis BBM Tertentu), JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan), dan JBU (Jenis BBM Umum),
Untuk JBT dan JBKP, penetapan harganya oleh pemerintah karena bersubsidi atau dengan penambahan jumlah tertentu.
Sementara itu, Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI, menjelaskan komponen utama dalam penentuan harga BBM badan usaha adalah BBM itu sendiri,
Kemudian ada biaya transportasi atau distribusi serta margin perusahaan.
"Mengingat BBM kita sebagian besar impor, secara otomatis harga BBM nonsubsidi domestik mengikuti harga pasar BBM dunia. Secara langsung harga BBM domestik mengikut harga rata-rata BBM Plate Singapura," ujar Mulyanto.
Kapitalisme penyebab fluktuasi harga BBM
Dampak kenaikan BBM nonsubsidi akan dirasakan oleh semua pihak, karena BBM non subsidi digunakan oleh industri. Akibatnya akan terjadi kenaikan biaya produksi dan kenaikan harga barang. Semua bisa memicu terjadinya inflasi
Kapitalisme Sekuler telah menjadikan harga minyak fluktuatif tak jelas, sehingga lebih menyelamatkan PT Pertamina dari kerugian daripada rakyatnya yang menderita, ini menunjukkan keberadaan PT. Pertamina semakin jauh dari fungsinya yang seharusnya berfungsi sosial justru hanya berorientasi bisnis.
Terbukti saat ini Indonesia menjadi salah satu negara net importir di tengah berlimpahnya sumber daya minyak. Bahkan, minyak mentah yang digali dari perut bumi Indonesia harus dibeli dengan harga yang ditentukan New York Mercantile Exchange.
Inilah liberalisasi migas yang berpihak pada oligarki yang mengingkan banyak keuntungan bukan kerugian, dan biarlah rakyat yang dirugikan, sungguh kedzaliman!
Padahal selama ini rakyat selalu bayar ketika membeli BBM bukan gratis, sampai-sampai segala macam ada pajak yang harus dibayar oleh rakyat yang dipungut oleh pemerintah, apa-apa semua rakyat yang bayar , nah sekarang kemana uang hasil pungutan itu,apakah untuk kesejahteraan rakyat dengan mendapatkan BBM murah?
Hal ini tidak akan terjadi jika negara mandiri dalam menyediakan BBM, dan akan mendapatkan keuntungann yang tinggi jika terjadi kenaikan harga minyak dunia.
Kembali Kepada Islam Solusi Haqiqi
Islam sebagai Aqidah yang Syamil dan Kamil dan juga salah satu ideologi yang ada di dunia telah memiliki politik ekonomi yang akan mendorong negara maju serta berdaulat untuk menjadikan pemenuhan hak dasar rakyat termasuk di dalam menyediakan kebutuhan energi
Karena dampak naiknya harga BBM akan berpengaruh luas pada perekonomian negara dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan dan papan
Oleh karenanya negara berdaulat tidak akan menjadikan mekanisme pasar luar negri untuk menentukan harga minyak dalam negri tetapi pengelolaannya diatur negara untuk sebesar- besar pelayanan terhadap rakyat, dan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, meskipun demikian negara harus berusaha untuk mampu melayani rakyat tanpa harus memberikannya kepada asing atau swastanisasi, sehingga masyarakat dalam memperolehnya tidak sulit dan harganya murah dikonsumsi baik itu ditingkat individu maupun industri.Tanpa memandang, apakah kaya, miskin, pria dan wanita.
Islam juga menetapkan pengelolaan SDA secara mandiri , yang akan membawa hasil yang lebih tinggi dan mampu mensejahterakan rakyat, Maka dengan demikian, negara haram memberikan kepemilikan umum kepada pihak swasta, apalagi swasta asing. Karena kepemilikan umum tidak boleh dimiliki negara. Dalam Islam, negara adalah khodimul ummat (pelayan umat) yang keberadaannya untuk mengurusi urusan umat. Bukan sebaliknya, membebani rakyat dan menyengsarakan rakyat,
hal ini sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah yang artinya:
“Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Wallahu'alam bisshawab
