Oleh : Eka
Baru-baru ini kenaikan harga beras yang melonjak tajam justru terjadi pada saat diberbagai daerah mengalami musim panen. Salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga beras diantaranya adalah karena kebijakan global terkait dengan larangan ekspor beras oleh India yang mempengaruhi pasar di dalam negeri.
Harga beras yang semakin mahal akan mengakibatkan masyarakat sulit menjangkaunya. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam tata kelola pertanian di negeri ini.
Harga beras yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi global juga mencerminkan lemahnya kedaulatan dan ketahanan pangan di negeri ini, padahal pada kenyataannya negeri ini kaya akan sumber daya alam yang melimpah juga beraneka ragam komoditi pangannya, memiliki tanah yang luas dan subur dan juga memiliki banyak para pakar pertanian, namun hal itu tidak mampu memandirikan Indonesia dalam pemenuhan pangan rakyatnya.
Semua persoalan ini tidak lepas dari paradigma sistem dan tata aturan pertanian di negeri ini yang mengadopsi konsep kapitalisme neoliberal yang menjadikan pangan hanya sekedar komoditas ekonomi sehingga pengadaannya hanya diukur dari sisi untung dan rugi. Negara tidak hadir dalam pengaturan dan penguasaan rantai pangan dan membiarkan korporasi menguasai tata kelola pangan dan berbagai proses produksinya.
Berbeda dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hajat rakyat dan negara wajib menjamin ketersediaan kebutuhan pokok.
Hanya dalam sistem Khilafah yang berperan sebagai pelaksana syariat Islam serta pengurus bagi urusan-urusan rakyatnya, menjadikan negara yang mandiri dan tidak bergantung pada siapa pun atau negara mana pun dalam pemenuhan pangan rakyatnya, mengupayakan secara maksimal seluruh potensi yang dimiliki agar pemenuhan kebutuhan pangan disediakan secara optimal.
Hanya Islam yang memiliki mekanisme mewujudkannya secara mandiri dan berkelanjutan.
