Oleh : Nia, Ciparay - Kab. Bandung
Pembangunan infrastruktur Indonesia seringkali mengalami masalah salah satunya pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan saat ini yaitu pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta yang mengalami pembengkakan biaya proyek. Pembengkakan biaya proyek yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) mencapai US $1,4 - 1,9 miliar, kini proyek tersebut diestimasikan membutuhkan pendanaan sekitar US$ 8 miliar atau setara Rp. 114,24 triliun. Untuk mengatasi pembengkakan biaya tersebut, PT KAI meminta agar dibiayai lewat Penanaman Modal Negara (PMN).
Pembengkakan biaya proyek KCJB ini makin menambah deretan pilu penderitaan rakyat, ketika pandemi rakyat merasakan kesulitan ekonomi yang berat selain merasakan kesulitan dalam aspek kesehatan juga mengalami kesulitan berat dalam aspek ekonomi, kini ditambah lagi dengan pembengkakan biaya proyek yang sangat besar nilainya yang akan diselesaikan dengan merogoh kantong negara, tentu bisa dipastikan kepada siapa negara akan mencari uang, tentu pastinya dari rakyat melalui pengenaan pajak yang makin berat. Padahal proyek KCJB ini tidak mendesak pasalnya sudah banyak transfortasi yang bisa digunakan untuk Bandung-Jakarta misalnya dengan kendaraan pribadi, travel, bus, kereta, hingga pesawat.
Seharusnya ketika merencanakan suatu proyek, penguasa itu melakukan perhitungan yang akurat apakah proyek itu benar-benar dibutuhkan dan akan memberi manfaat untuk rakyat atau malah memberi mudharat dan membebani rakyat, dan seharusnya penguasa juga selalu ingat bahwa setiap sen uang yang dikelola oleh negara adalah amanat dari rakyat di mana kekuasaan yang berada ditangannya harus dijalankan secara amanah kepada rakyat dan kepada Allah SWT., yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Namun sifat amanah dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan memang tidak ada pada penguasa sistem kapitalisme, karena mereka berorientasi hanya pada materi sehingga penguasanya terdidik dengan pemikiran kapitalisme yang memprioritaskan keuntungan semata bukan untuk rakyat namun untuk kepentingan segelintir orang diantaranya para pemilik modal, alih-alih inilah yang dilakukan penguasa walaupun tidak urgent dan biaya membengkak proyek tersebut akan tetap dilanjutkan sebab yang berkepentingan adalah para kapitalis.
Inilah gambaran pengurusan rakyat dalam sistem kapitalisme saat ini, rakyat selalu dijadikan bumper untuk memenangkan kepentingan para pemilik modal. Kata-kata manis dengan mengatasnamakan rakyat pada nyatanya hanya bualan semata ujung-ujungnya tetap demi kepentingan para pemilik modal.
Berbeda halnya dengan negara Islam. Dalam negara Islam yang menjadi prioritas belanja negara, adalah mengalokasikan anggaran belanja wajib. Anggaran belanja wajib adalah anggaran pada pos-pos pengeluaran yang negara wajib memenuhi belanja tersebut. Negara Islam memiliki mekanisme yang khas berbeda dengan sistem yang diterapkan saat ini. Faktor yang diutamakan untuk dipenuhi oleh negara Islam dari dana APBN adalah kebutuhan yang bersifat basic need, setelah itu baru memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder dan tersier.
Wallahu a'lam bish shawab.
Tags
Opini
