Oleh : Ummu Aimar
PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Indonesia mulai 1 September 2023.
Penyesuaian harga tersebut dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU.
Adapun BBM jenis Pertamax, setelah tiga bulan tiga tidak dilakukan perubahan harga, kini harganya resmi naik. Di wilayah Jabodetabek, jenis bensin ini dibanderol seharga Rp13.300 per liter pada 1 September 2023, sebelumnya dipatok Rp12.400 per liter. (https://databoks.katadata.co.id )
Akhirnya BBM benar-benar naik. Hal ini jelas membuat rakyat makin panik dan menderita. Ini menunjukkan hilangnya rasa empati para pejabat terhadap penderitaan yang dirasakan oleh sebagian rakyat di negeri ini.
Dari fakta di atas menunjukkan, pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengurusi urusan rakyat. Ini terbukti meski banyak penolakan dari masyarakat, pemerintah tetap kekeh menaikkan harga BBM.
Pasalnya ketika BBM naik, maka kebutuhan pangan akan naik dan harga-harga kebutuhan pokok yang lain juga ikut naik. Dampaknya secara otomatis akan berpengaruh pada masyarakat golongan menengah ke bawah. Karena masyarakat golongan ini masih menggunakan sebagian besar uangnya untuk kebutuhan pangan. Pasti ini berisiko pada turunnya daya beli.
Karena sebagian besar pekerja Indonesia diserap oleh UMKM , jika UMKM-nya goyang karena kenaikan harga BBM, maka kemungkinan besar akan gencar banjir PHK dan jumlah pengangguran pun akan meningkat serta kemiskinan meningkat pula.
Seharusnya pemerintah berhati-hati, tidak gegabah dan berfikir cemerlang untuk menaikkan harga BBM. karena ini akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
Kekayaan alam seperti minyak, gas dan laut adalah kekayaan rakyat. Adanya pemimpin atau penguasa adalah semata-mata untuk mengurus urusan hajat hidup rakyatnya. Karna
Penguasa hadir untuk memudahkan segala urusan rakyat bukan menyusahkan apalagi membebani dan menzalimi. Kenapa rakyat yang harus dicekik? Kenapa selalu rakyat yang dijadikan kambing hitam dalam setiap kebijakan yang zalim.
Memang pangkal permasalahan kenaikan BBM di negeri ini adalah kapitalisme. Bagi paham ideologi ini, subsidi adalah beban negara dan rakyat seharusnya tidak perlu disubsidi. Harus mampu mandiri tanpa menuntut kepada negara. Adanya subsidi sebenarnya juga karena salah urus pengelolaan BBM. Seharusnya, negaralah yang mengendalikan pengelolaan sumber daya alam untuk diberikan kepada rakyat. Bukan diserahkan kepada asing.
Alhasil, negara terus mengatakan bahwa subsidi BBM menjadi beban bahkan tidak tepat sasaran dan harus dibenahi lagi. Cara membenahinya adalah dengan menaikkan harga. Harga BBM naik pun, masih juga dikatakan negara rugi.
Di sisi lain, rakyat dan segala kebutuhannya dianggap beban negara/pemerintah. Dan kalau bisa, apapun kebijakan penguasa, rakyat mestinya terima. Bahkan rakyat mau mati pun kelaparan, bukan jadi urusan.
Keputusan menaikkan harga BBM tentu menambah beban rakyat yang selama ini sudah berat dan ditambah lagi.
Lalu, di mana para wakil rakyat yang katanya membela rakyat? Di mana penguasa daerah yang dulu koar-koar kampanye untuk mendukung dan memajukan daerah atas nama rakyat. Ke mana visi-misi para wakil rakyat saat kampanye? Untuk siapakah para penguasa negeri ini sebenarnya bekerja?
Jelas bahwa Kekayaan alam dikuasai oleh para swasta dalam dan luar negeri. Penguasa bak boneka yang disetir arah kemudinya sesuai kepentingan kapitalisme. Didamping juga ikut menikmati keuntungannya.
Karna BBM sejatinya adalah hajat rakyat yang harus didapatkan dengan mudah dan murah. Bahkan jika memungkinkan gratis. Fakta saat ini menyebutkan bahwa harga minyak dunia sedang berada pada level yang terus melemah. Artinya harga minyak terus turun. Lalu kenapa di Indonesia dan negara lainnya naik melangit? Tentu bukan karena harga minyak dunia, tetapi alasan lain.
Alhasil, kenaikan BBM untuk siapa? Dusta besar jika ada yang mengatakan untuk rakya. Maka tidak ada solusi untuk menghentikan kezaliman kapitalisme selain mencampakkannya dengan mengganti ke dalam sistem Islam.
Jika benar-benar bekerja untuk rakyat, maka cabut kapitalisme, lalu terapkan syariat Islam.
Inilah kondisi jika sistem kapitalis sekuler demokrasi yang diterapkan di negeri ini. Rakyat sampai kapan pun tidak akan pernah sejahtera. Sebab rezim hanya memikirkan dirinya dan segelintir orang saja.
Sangat jauh berbeda dengan Islam dalam meriayah urusan umat.
Tata Kelola Islam dalam bisa menuntaskan dengan baik tanpa memikirkan golongan tertentu.
Terkait pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya BBM. Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna memberikan pengaturan yang sangat detail. Dalam Islam BBM termasuk harta milik umum. Negara wajib mengelola kepemilikan umum ini dan hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Karena masyarakat tidak bisa secara langsung memanfaatkan BBM, maka butuh pengelolaan secara khusus agar bisa digunakan. Karenanya membutuhkan peran negara untuk mengelolanya dan mendistribusikannya.
Negara dalam pengelolaannya, tidak boleh berperan menjadi pengusaha yang mencari untung. Negara berperan sebagai pengelola yang nantinya hasilnya akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat secara umum.
Semisal harus dijual, maka harus dengan harga yang murah sesuai dengan harga produksinya. Sehingga masyarakat mampu menjangkaunya. Jadi penambahan keuntungan itu tidak boleh, apalagi dijadikan ajang bisnis.
Karenanya haram hukumnya jika pengelolaan kepemilikan umum diserahkan kepada individu, swasta apalagi asing. Sebagaimana sebuah hadis "Manusia berserikat dengan tiga perkara, air, padang rumput, dan api."
Jadi, negara mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengurusi kebutuhan rakyatnya. Kondisi ini berbeda dengan keadaan saat ini dimana pengelolaan BBM pun tidak bisa terlepas dari campur tangan para kapital bahkan kepentingan asing. Dengan demikian wajar jika pada akhirnya rakyat makin sengsara.
Maka jika umat ingin mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya, negara harus meninggalkan aturan hidup yang berasal dari manusia yaitu sistem kapitalis sekuler demokrasi. Negara harus menerapkan sistem Islam kaffah, karena sudah saatnya umat sadar, untuk kembali kepada hukum yang berasal dari Allah SWT. untuk mengatur kehidupannya. Termasuk dalam mengelola BBM.
Wallahu a'lam bishshawab..
Tags
Opini
