Problematika Zonasi PPDB, Buah dari Sistem Pendidikan Sekuler*



Oleh : Pina Purnama, S.Km

Seorang warga Kecamatan Karawang Timur mengungkapkan adanya kegiatan transaksional saat PPDB SMP jalur zonasi. Dia mengaku harus mengeluarkan uang sekitar Rp 3 juta agar anaknya dapat diterima di SMP Negeri di wilayah Karawang Barat. “Biaya atau tarifnya lumayan, istilahnya itu beli kursi,” ucap salah satu orang tua siswa yang tak mau disebutkan nama. Kasus lain yang menambah kisruh PPDB, kecurangan PPDB di Kota Bogor menjadi salah satu kasus yang mendapat banyak sorotan masyarakat. Wali Kota Bogor, Bima Arya mengungkapkan jika terjadi kecurangan dalam proses pendaftaran PPDB jalur zonasi di wilayah kerjanya. 

Adapun salah satu kecurangan yang terjadi adalah dengan menuliskan domisili yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK). Dari pengecekan yang dilakukan Bima, ditemukan beberapa rumah yang dicantumkan sebagai alamat tinggal. Namun ternyata, tidak ditemukan nama anak calon siswa yang tinggal di rumah tersebut. “Ada pula yang koordinatnya dekat, tetapi ketika mendaftar alamatnya jauh gitu ya, jadi saya kira ini betul-betul ada permainan," kata Bima. tekno.tempo.co. (13/7/23). 

Berbagai macam modus yang dilakukan untuk masuk sekolah favorit cukup membuat miris hal ini tidak saja pada jalur zonasi saja akan tetapi kecurangan itu bisa saja melalui jalur prestasi, adanya intimidasi bahkan intervensi, hal ini membuktikan lemahnya negara dalam merumuskan kebijakan dalam sistem pendidikan menjadi salah satu evaluasi, lantas solusi apa yang harus dilakukan agar kisruh PPDB ini tidak terulang kembali? 

 Definisi Sistem Zonasi PPDB

Sistem zonasi PPDB adalah jalur pendaftaran siswa baru melalui zona wilayah domisili, tujuannya agar tercapainya pemerataan mutu pendidikan agar tidak terjadi diskriminasi. 
Sosok pencetus kebijakan zonasi ini Mentri pendidikan Muhadjir Effendy selama masa jabatannya kebijakan yang di buat diantara nya: revitalisasi pendidikan vokasi, pendistribusian kartu pintar Indonesia, pelatihan guru secara berkelompok dari mulai mata ajar, kuota guru hingga mengatur dana alokasi umum untuk menyelesaikan gajih guru honorer 

 Kisruh PPDB
 
Sistem pendidikan hari ini seakan di komersilkan untuk berlomba masuk ke sekolah pilihan, akar masalah nya negara belum mandiri dalam menyediakan sarana, prasarana, layanan pendidikan belum merata begitu juga sumber daya alam di kuasai oleh asing kalau lah dikelola negara sepenuh nya bisa jadi dana alokasi nya untuk pelayanan Pendidikan untuk dinikmati masyarakat,  dampak kebijakan dari sistem zonasi PPDB melahirkan kecurangan transaksional jual beli kursi, adanya pungutan liar, serta memanipulasi kartu keluarga bahkan intervensi pejabat / DPRD agar bisa lolos seleksi masuk SMP / SMA favorit, fenomena ini menjadi evaluasi mengapa hal ini terjadi acap kali corak sistem pendidikan kapitalisme yang kita anut hari ini menghasilkan kebijakan yang berpihak pada korporat saja, begitu pula paradigma mencari ilmu hanya di fokuskan untuk mencari materi semata, tak heran kecurangan terus bermunculan, dalam pendidikan sekuler mencetak generasi pencetak tenaga industri bahkan hanya materi  yang menjadi tujuan.

 Solusi Islam

Sistem pendidikan Islam mempunyai solusi agar kebijakan tepat dalam memberikan layanan pendidikan secara geratis biaya nya dari APBN negara dari SDA yang di kelola mandiri, dalam Islam di upayakan sekolah kualitasnya terbaik tujuannya untuk meningkatkan keimanan pada Allah, untuk evaluasi agar problematika PPDB Islam punya aturan yang komperhensif diantara keunggulannya adalah sebagai berikut : 
Pertama; pendidikan dalam Islam merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dalam buku (Al ta'alim Al manhaji ;hal 12) " negara berkewajiban menjamin kebutuhan pokok rakyat yaitu : pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis. 

Dalam kewenangan nya layanan pendidikan yang utama, tidak akan ada diskriminasi sekolah pavorit karena dalam Islam prinsip nya masyarakat dicerdaskan oleh ilmu untuk berlomba meningkatkan ketaqwaan pada Allah semata. Kedua; pemimpin dalam Islam (Kholifah) tegas akan memberikan sanksi bila mendapati kecurangan dalam pendaftaran karena sudah geratis dan kualitas layanan pendidikan nya mempunyai visi misi dunia dan akhirat. 

Ketiga; ciri khas dalam prinsip kurikulum Islam mencetak kepribadian peserta didik bersyaksiah Islam pola pikir dan pola sikap nya. Sehingga tidak akan terpikir untuk bermaksiat karena lingkungan di biasakan untuk saling menasihati dalam kebaikan serta diharapkan hasil dari pendidikan Islam mencetak generasi pemimpin peradaban yang melahirkan ilmuwan hebat. 

Wallahu 'alam bishawwab.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak