Oleh : Ummu Hanif, Pemerhati Sosial Dan Keluarga
Indonesia resmi naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas alias upper middle income country berdasarkan kategorisasi terbaru yang dirilis Bank Dunia. Kendati demikian, Indonesia masih harus melangkah 'jauh' untuk mencapai level negara berpenghasilan tinggi alias negara maju. (www.cnbcindonesia.com, 4/7/2023)
"El Salvador, Indonesia, serta Tepi Barat dan Gaza semuanya sangat dekat dengan ambang pendapatan menengah atas pada tahun 2021, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi pada 2022 sudah cukup membawa perekonomian tersebut pada kategori ini," dikutip dari keterangan Bank Dunia.
Namun pencapaian ini cukup bisa membuat kita optimis untuk menjadi negara maju. Itulah sebabnya presiden Joko Widodo (Jokowi) bangga dan mengaku bersyukur konomi Indonesia masih tumbuh positif di tengah gonjang-ganjing ekonomi global saat ini.
Bank dunia pada Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia, dalam growth upper middle income country ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke growth lower income countries di tahun 2020 karena pandemi.
Untuk diketahui, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam empat kategori. Yakni, low income (US$1.035), lower middle income (US$1.036 hingga US$4.045), upper middle income (US$4.046 hingga US$12.535), serta high income (di atas US$12.535).
Tentu perlu dievaluasi lebih jauh terkait penyematan prestasi ini. Karena landasan perhitungannya menggunakan hitungan Pendapatan nasional bruto (PNB) dan pendapatan per kapita. Padahal kalua kita kembalikan pada definisi, PNB adalah jumlah total uang yang diperoleh oleh orang-orang dan bisnis suatu negara. Adapun pendapatan nasional per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Dengan demikian, pendapatan para crazy rich akan digabung dengan pendapatan kalangan menengah, rakyat miskin, dan miskin ekstrem. Jumlah totalnya lantas dibagi jumlah penduduk Indonesia sehingga ditemukanlah jumlah pendapatan nasional per kapita Indonesia.
Walhasil, pendapatan nasional per kapita bukanlah alat ukur yang akurat untuk menilai kesejahteraan rakyat. Cara ini terkesan simpel, tetapi berbahaya karena tidak akurat dalam memastikan kesejahteraan tiap orang. Sedangkan kebutuhan itu sifatnya tiap orang, tidak bisa ditotal.
Lantas, bagaimana mengukur kesejahteraan rakyat secara riil? Kesejahteraan secara sederhana bisa didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Itulah sebabnya pemenuhan kebutuhan tersebut dipastikan terwujud pada tiap orang. Caranya adalah dengan pengindraan langsung akan terpenuhinya kebutuhan setiap orang, individu per individu. Artinya, harus ada inspeksi atau patroli dari rumah ke rumah untuk memastikannya.
Dalam Islam, para khalifah tidak hanya memastikan rakyatnya sejahtera, tetapi lebih dari itu, mereka mengutamakan kesejahteraan rakyatnya daripada dirinya. Pada suatu saat, Umar ra. menerima hadiah makanan lezat dari Gubernur Azerbeijan, yakni Utbah bin Farqad. Akan tetapi, begitu mengetahui makanan itu biasanya disajikan untuk kalangan elite, Umar segera mengembalikannya kepada utusan yang mengantarkannya.
Sungguh, kesejahteraan hanya akan terwujud dalam Khilafah karena sistem ini memastikan kesejahteraan orang per orang, bukan secara total lalu dirata-rata. Wallahualam.
