Oleh: Messy Ikhsan
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menyebut dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo "banyak membawa perubahan dan keberhasilan" di masyarakat paling Timur Indonesia itu.
"Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay, Minggu (11/6), dikutip dari Antara.
Prolem kemiskinan di Indonesia bukanlah hal yang baru, melainkan sudah menjadi perkerjaan rumah bagi negara dari dulu hingga saat ini. Meskipun negeri ini tergolong negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya, tapi rakyatnya masih berkubang dengan kemiskinan. Bahkan untuk mencari sesuap nasi saja harus berjuang menerjang banyak tantangan.
Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh negara, tapi problem kemiskinan belum usai hingga ke akar-akarnya. Padahal Indonesia sudah lama merdeka dari serangan fisik penjajah Barat, tapi rakyatnya masih terjajah dan terbelenggu oleh kemiskinan. Sungguh sangat miris.
Indonesia masih memiliki PR besar dalam mengentaskan kemiskinan. Jika mengacu PPP internasional, penduduk miskin di Indonesia bisa bertambah menjadi 40% dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya, terdapat kurang lebih 110 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia.
Sungguh mengerikan bukan? Alih-alih pemerintah segera bertindak untuk mengentaskan kemiskinan dengan segenap daya upaya, mereka malah sibuk otak-atik data agar angka kemiskinan turun. Sedangkan usaha dilapangkan tampak sekadar wacana atau sekadar memberikan solusi ala kadarnya saja. Semakin terlihat jelas tak serius memberantas kemiskinan hingga ke akar-akarnya.
Padahal, yang dibutuhkan masyarakat adalah peran nyata negara dalam menyejahterakan rakyat sebagaimana dalam pandangan Islam, definisi “sejahtera” ialah ketika setiap orang mampu memenuhi kebutuhan asasi mereka dengan baik.
Kesejahteraan di seluruh negeri kaum muslimin akan mudah dan cepat diwujudkan bila pengaturannya menggunakan sistem ekonomi dan politik Islam. SDA tidak akan dikuasai asing, dan pembangunan di wilayah tersebut pun mendapatkan prioritas yang sama dengan daerah lain.
Target waktu penghapusan kemiskinan ekstrem hanya dalam waktu sekejap sangatlah ambisius melihat faktor penyebab terjadinya kemiskinan ini, apalagi jenisnya termasuk dalam kemiskinan struktural. Tidak akan mampu hanya dengan beragam program, namun perubahan harus menyentuh akar persoalan, karena sistem ekonomi kapitalis memang meniscayakan terwujudnya kemiskinan.
Hanya penerapan Islam kaffahlah yang akan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem, tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Mari semangat memperjuangkan kembali kehidupan Islam dalam naungan khilafah.
