Oleh : Eti Fairuzita
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay menyebut dalam kurun waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo "banyak membawa perubahan dan keberhasilan" di masyarakat paling Timur Indonesia itu.
"Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay, Minggu (11/6), dikutip dari Antara.
Theofransus menuturkan, beberapa Kabupaten/Kota telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. Yakni, Kota Jayapura 80,61, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Biak Numfor 72,85 dan Kota Sorong 78,98.
Menurutnya, IPM Papua pada 2010 mencapai 54,45 persen. Angka itu meningkat menjadi 61,39 di 2022. Senada, IPM Papua Barat pada 2010 mencapai 59,60, yang kemudian naik menjadi 65,89 pada 2022.
Sementara, tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan. Yakni dari 28,17 persen di Maret 2010 di Papua menjadi 26,56 persen di 2022.
Sekilas jika diperhatikan memang angka kemiskinan di Papua terlihat mengalami penurunan, namun penurunan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang, yakni 10 tahun. Padahal dalam 10 tahun terakhir Papua sering mengalami kelaparan ekstrim hingga menyebabkan kematian. Tak hanya itu, kemiskinan di Papua juga membuat warga setempat tidak mendapat akses kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai, fasilitas infrastruktur yang buruk kecuali di daerah jalur tambang, dan keamanan karena ancaman OPM.
Angka-angka tersebut memang menunjukkan perubahan, namun tidak cukup jika hanya berpatokan pada angka saja, realita di lapangan haruslah juga menjadi perhatian. Nyatanya sekalipun angka kemiskinan diklaim mengalami penurunan, tetapi faktanya masyarakat Papua masih hidup dalam keterbelakangan. Kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, kesenjangan, kesehatan yang buruk, maupun pendidikan yang tidak memadai.
Padahal Papua adalah bumi yang kaya akan sumber daya alam. Tapi nahas, atas nama kerjasama kapitalisme pula yang mengelabui kondisi nyata dengan deretan angka-angka.
Sejatinya kesejahteraan untuk masyarakat Papua tidak sulit diwujudkan asalkan sistem ekonomi dan politik yang mengaturnya itu shahih. Tidak ada di dunia ini sistem yang shahih kecuali sistem Islam yakni Khilafah. Seluruh aturan dalam Islam berasal dari Allah Swt, Tuhan seluruh manusia di muka bumi ini.
Jika aturan itu berasal dari pencipta manusia tentu hanya akan ada keadilan dan kesejahteraan.
Salah satu bukti keberhasilan Khilafah dalam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan rakyatnya, adalah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin Khilafah Abasiyyah, beliau hanya memerlukan waktu 3 tahun untuk menihilkan kemiskinan.
Makna nihil di sini benar-benar tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat maupun bantuan dari Baitul Maal. Hal tersebut terabadikan dalam kisah tatkala Baitul Maal dalam kondisi surplus, beliau menyuruh utusannya untuk mencari orang miskin, namun sang utusan tidak menemukannya.
Kemudian beliau menyuruh mencari orang yang hendak menikah, sang utusan sudah menikahkan semua pemuda yang hendak menikah namun Baitul Maal masih tetap surplus. Lalu beliau menyuruh untuk mencari yang berhutang tapi tidak boros, sang utusan sudah membayarkan utang-utang mereka, namun Baitul Maal tetap surplus.
Satu-satunya orang yang berhak menerima harta zakat adalah beliau sendiri.
Bandingkan dengan kepemimpinan sistem kapitalisme yang memerlukan waktu 10 tahun, dan itu pun tidak terselesaikan dengan tuntas.
Maka untuk kondisi Papua, Khilafah akan menerapkan beberapa kebijakan agar daerah tersebut terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan baik dari segi silosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.
Pertama, Khilafah akan memastikan tidak ada satu pun laki-laki di Papua yang tidak mendapatkan pekerjaan. Kebijakan ini merupakan tugas Khilafah dalam menjamin kebutuhan pokok rakyatnya. Khilafah akan memastikan warganya tercukupi sandang, pangan, dan papan sehingga tidak akan ada kasus kelaparan ekstrim sebagaimana yang terjadi di Papua.
Kedua, Khilafah akan memastikan setiap individu rakyat mendapatkan kebutuhan dasar publik mereka, yakni kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. kebutuhan dasar publik ini akan diberikan secara gratis dan berkualitas kepada rakyat, baik muslim atau kafir dzimmi, orang kaya, atau pun orang miskin. Dengan demikian, daya intelektualitas anak-anak Papua akan bisa berkembang sebagaimana mestinya, kesehatan masyarakat akan terjamin karena layanan kesehatan mencukupi dan memadai, bahkan masyarakat Papua juga bisa hidup aman tanpa gangguan seperti OPM dan intervensi asing, karena Khilafah menjamin keamanan mereka.
Dalam menjamin dan membiayai kebutuhan dasar publik ini, Khilafah akan mengambil dana dari pos kepemilikan umum Baitul Maal.
Dimana pemasukan pos ini berasal dari pengelolaan sumber daya alam secara mandiri oleh negara.
Maka kekayaan tambang bumi Papua akan dikelola sebagaimana syariat memerintahkan. Rasulullah saw bersabda :"Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli adalah : air, rumput, dan api,"(HR.Ibnu Majah).
Khilafah akan mengambil alih pengelolaan sumber daya alam di Papua yang saat ini dikelola oleh asing. Kekuatan politik Khilafah hanya akan memberikan dua pilihan kepada asing. Khilafah akan membeli seluruh peralatan mereka dan mereka pergi dari Papua, atau mereka menjadi buruh Khilafah untuk mengoperasikan peralatan tambang. Seperti Inilah konsep dan teknis yang dilakukan Khilafah untuk mengentaskan kemiskinan secara nyata di Papua.
Wallahu alam bish-sawab.
Tags
Opini
