Oleh : Mawaddah_Sopie
Negeri kita tersohor dengan negeri yang subur. Dengan aneka sumber daya alam yang berakena ragam. Lautan yang membentang luas, tanah pertanian yang menghijau. Serta sumber daya alam tambang dan minyak bumi yang merupakan anugerah Illahi yang patut disyukuri. Namun semua itu sangatlah ironi. Karena kondisi masyarakat yang seharusnya sejahtera. Namun malah terjadi sebaliknya. Begitupun yang terjadi di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) melansir bahwa
Provinsi Papua Barat dan Barat Daya menjadi Wilayah Ke-23 dan 24 yang di sisir permasalahan stunting serta kemiskinan ekstremnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi di Papua Barat yaitu sebesar 51,5 persen. Hal tersebut karena minimnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Seperti rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, serta masih ditemukan balita yang tidak mendapatkan makanan tambahan.
Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Papua Barat sebesar 30 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3,8 persen dari tahun 2021 sebesar 26,2 persen. (JawaPos. 23/03/2023).
Akan tetapi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay mengklaim dalam jangka waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo banyak membawa perubahan dan keberhasilan di masyarakat paling Timur Indonesia itu. Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup.Theofransus menuturkan, beberapa Kabupaten/Kota telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. Yaitu, Kota Jayapura 80,61, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Biak Numfor 72,85 dan Kota Sorong 78,98.(cnnindonesia.com, 11/06/2023).
Namun sejatinya penurunan itu masih menyisakan PR besar, mengingat penurunan tersebut terjadi dalam waktu 10 tahun dan banyaknya sumber daya alam yang ada di Papua dikuasai oleh para kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini membuat Papua tertinggal jauh dan perubahan berjalan lamban. Sistem Ekonomi kapitalis inilah yang jadi sumber masalah utama di Papua. Sumber Daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun faktanya dikuasai oleh para kapitalis bahkan dikuasai oleh asing. Dan sampai saat ini penguasa tidak bertindak tegas. Dan kurang berupaya untuk mengambil alih hal tersebut.
Kesejahteraan Papua akan mudah dan cepat diwujudkan bila pengaturannya menggunakan sistem ekonomi dan politik yang shahih yaitu sistem Islam yang bersumber pada aturan Alloh SWT. Dalam sistem Islam Sumber daya alam tidak akan dikuasai asing, dan pembangunan di Papua pun mendapatkan prioritas yang sama dengan daerah lain.
Sumber daya alam itu ciptaan Alloh SWT. Tentu Alloh SWT pula yang mengerti cara untuk mengaturnya. Itulah mengapa kita perlu menggunakan aturan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga menghasilkan keadilan dan kesejahteraan.
Bukti bahwa kegemilangan Islam saat mengatur sumberdaya alam dengan baik dan benar adalah saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahan Abbasiyah. Beliau hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk memberantas kemiskinan. Hal tersebut terlihat saat susahnya mencari orang untuk menerima kategori penerima zakat. Karena saking banyaknya rakyat yang sejahtera.
Adapun kebijakan yang diterapkan oleh Islam saat itu, dan bisa kita terapkan dalam mengatasi masalah Papua adalah :
1. Khalifah dalam Islam memastikan betul tak ada satupun orang yang tidak memiliki pekerjaan.
2. Khalifah juga akan selalu memastikan akan kecukupan sandang, pangan dan papan. Sehingga tidak ada kasus kelaparan, busung lapar dan stunting yang ekstrim.
3. Khalifah juga akan menjamin kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Dan itu gratis baik untuk orang miskin, kafir dzimmi maupun masyarakat pada umumnya.
Sehingga untuk kasus di Papua. Khalifah akan memberikan kesejahteraan pendidikan dan kesehatan. Dan menjamin keamanan dari gangguan seperti OPM dan cekraman bangsa asing hanya meraup keuntungan dari Papua.
Dana untuk memenuhi biaya tersebut adalah dari Baitul Mal. Yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai negara. Untuk kesejahteraan rakyat.
Sebagaimana sabda Nabi SAW :
" Tiga hal yang tidak boleh di monopoli adalah air, rumput, dan api (HR Ibnu Majah)".
Dalam hal ini Islam memberikan tuntunan kepada negara untuk mengambil alih sumber daya alam. Dengan memberikan. Pilihan kepada asing. Membeli seluruh alat pertambangan dan mendepak asing untuk tidak menguasainya lagi. Atau menjadikan asing buruh untuk mengelola tambang tersebut. Namun kekuasaan tetap ada ditangan negara Islam.
Inilah solusi yang Islam tawarkan untuk mengentaskan kemiskinan di Papua. Dan itu bisa terwujud jika aturan Islam tegak di bumi ini. Wallohua'lam bissowab.
Negeri kita tersohor dengan negeri yang subur. Dengan aneka sumber daya alam yang berakena ragam. Lautan yang membentang luas, tanah pertanian yang menghijau. Serta sumber daya alam tambang dan minyak bumi yang merupakan anugerah Illahi yang patut disyukuri. Namun semua itu sangatlah ironi. Karena kondisi masyarakat yang seharusnya sejahtera. Namun malah terjadi sebaliknya. Begitupun yang terjadi di Papua.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) melansir bahwa
Provinsi Papua Barat dan Barat Daya menjadi Wilayah Ke-23 dan 24 yang di sisir permasalahan stunting serta kemiskinan ekstremnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi di Papua Barat yaitu sebesar 51,5 persen. Hal tersebut karena minimnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Seperti rendahnya cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap, kurangnya sarana dan prasarana air bersih yang layak, serta masih ditemukan balita yang tidak mendapatkan makanan tambahan.
Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Papua Barat sebesar 30 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3,8 persen dari tahun 2021 sebesar 26,2 persen. (JawaPos. 23/03/2023).
Akan tetapi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay mengklaim dalam jangka waktu 10 tahun prioritas pembangunan Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo banyak membawa perubahan dan keberhasilan di masyarakat paling Timur Indonesia itu. Hasil pembangunan secara objektif di Papua banyak peningkatan dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya angka harapan hidup.Theofransus menuturkan, beberapa Kabupaten/Kota telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. Yaitu, Kota Jayapura 80,61, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Biak Numfor 72,85 dan Kota Sorong 78,98.(cnnindonesia.com, 11/06/2023).
Namun sejatinya penurunan itu masih menyisakan PR besar, mengingat penurunan tersebut terjadi dalam waktu 10 tahun dan banyaknya sumber daya alam yang ada di Papua dikuasai oleh para kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini membuat Papua tertinggal jauh dan perubahan berjalan lamban. Sistem Ekonomi kapitalis inilah yang jadi sumber masalah utama di Papua. Sumber Daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun faktanya dikuasai oleh para kapitalis bahkan dikuasai oleh asing. Dan sampai saat ini penguasa tidak bertindak tegas. Dan kurang berupaya untuk mengambil alih hal tersebut.
Kesejahteraan Papua akan mudah dan cepat diwujudkan bila pengaturannya menggunakan sistem ekonomi dan politik yang shahih yaitu sistem Islam yang bersumber pada aturan Alloh SWT. Dalam sistem Islam Sumber daya alam tidak akan dikuasai asing, dan pembangunan di Papua pun mendapatkan prioritas yang sama dengan daerah lain.
Sumber daya alam itu ciptaan Alloh SWT. Tentu Alloh SWT pula yang mengerti cara untuk mengaturnya. Itulah mengapa kita perlu menggunakan aturan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga menghasilkan keadilan dan kesejahteraan.
Bukti bahwa kegemilangan Islam saat mengatur sumberdaya alam dengan baik dan benar adalah saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahan Abbasiyah. Beliau hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk memberantas kemiskinan. Hal tersebut terlihat saat susahnya mencari orang untuk menerima kategori penerima zakat. Karena saking banyaknya rakyat yang sejahtera.
Adapun kebijakan yang diterapkan oleh Islam saat itu, dan bisa kita terapkan dalam mengatasi masalah Papua adalah :
1. Khalifah dalam Islam memastikan betul tak ada satupun orang yang tidak memiliki pekerjaan.
2. Khalifah juga akan selalu memastikan akan kecukupan sandang, pangan dan papan. Sehingga tidak ada kasus kelaparan, busung lapar dan stunting yang ekstrim.
3. Khalifah juga akan menjamin kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Dan itu gratis baik untuk orang miskin, kafir dzimmi maupun masyarakat pada umumnya.
Sehingga untuk kasus di Papua. Khalifah akan memberikan kesejahteraan pendidikan dan kesehatan. Dan menjamin keamanan dari gangguan seperti OPM dan cekraman bangsa asing hanya meraup keuntungan dari Papua.
Dana untuk memenuhi biaya tersebut adalah dari Baitul Mal. Yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai negara. Untuk kesejahteraan rakyat.
Sebagaimana sabda Nabi SAW :
" Tiga hal yang tidak boleh di monopoli adalah air, rumput, dan api (HR Ibnu Majah)".
Dalam hal ini Islam memberikan tuntunan kepada negara untuk mengambil alih sumber daya alam. Dengan memberikan. Pilihan kepada asing. Membeli seluruh alat pertambangan dan mendepak asing untuk tidak menguasainya lagi. Atau menjadikan asing buruh untuk mengelola tambang tersebut. Namun kekuasaan tetap ada ditangan negara Islam.
Inilah solusi yang Islam tawarkan untuk mengentaskan kemiskinan di Papua. Dan itu bisa terwujud jika aturan Islam tegak di bumi ini. Wallohua'lam bissowab.
Tags
Opini
