Kemiskinan Papua, PR Besar Negara



Oleh : Ade Irma



Papua adalah bagian timur dari Indonesia yang kekayaan alamnya melimpah. Ada gunung emas, ada tambang minyak bumi di sana, ada tambang gas di sana, dan ada kekayaan laut yang melimpah di sana. Tapi jika kita lihat di Papua kemiskinan, infrastruktur dan pendidikan masih menjadi PR besar negara.

Walaupun negara mengklaim turun berdasarkan peningkatan IPM dan  menurunnya tingkat kemiskinan. Secara angka memang tampak penurunan, dari 28,17 persen di Maret 2010 di menjadi 26,56 persen di 2022.  Namun sejatinya penurunan itu masih menyisakan PR besar, mengingat penurunan tersebut terjadi dalam waktu yang lama, yaitu 10 tahun dan banyaknya sumber daya alam yang ada di Papua masih di cengkeraman asing.

Selama Pemerintah hanya fokus perhatian pada peningkatan produksi tapi mengabaikan distribusi kekayaan yang selama ini terjadi dalam sistem kapitalisme, maka kemiskinan akan terus terjadi.  Sumber daya alam dan komoditas strategis yang seharusnya milik umum justru dikuasai dan dimonopoli oleh para pemilik modal. Hal ini umum terjadi dalam sistem kapitalisme yang menjamin dan melindungi kebebasan hak milik individu untuk menguasai apapun, termasuk barang-barang kepemilikan umum (public property), seperti ladang-ladang minyak, tambang-tambang besar, pelabuhan, jalan tol, barang-barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, dan sebagainya.  Pembangunan yang bersandar pada paradigma ini jelas akan mengakibatkan terjadinya akumulasi kekayaan yang melimpah ruah pada segelintir orang, sementara di sisi lain ada rakyat yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan sehingga masuk ke dalam lubang kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem.

Kesejahteraan Papua akan mudah dan cepat diwujudkan bila pengaturannya menggunakan sistem ekonomi dan politik Islam.  SDA tidak akan dikuasai asing, dan pembangunan di Papua pun mendapatkan prioritas yang sama dengan daerah lain.

Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, munculnya kemiskinan adalah dampak dari buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat dan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer (pokok) secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.


Kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan penerapan sistem Islam yang sahih dan keberadaan negara yang menjalankan sistem tersebut, yakni Khilafah Islamiyah.
Wallahu a'lam bii ash Showab.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak