Oleh: Krisdianti Nurayu Wulandari
Papua, wilayah timur Indonesia, memiliki potensi alam yang luar biasa dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun, perkembangan dalam penurunan angka stunting, kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat terhitung lambat. Ini menimbulkan pertanyaan mengapa masalah kemiskinan di Papua tidak pernah terselesaikan secara tuntas.
Memang, pemerintah telah mengklaim beberapa keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan di Papua. IPM beberapa kabupaten/kota di Papua telah melampaui IPM nasional, dan angka kemiskinan serta angka harapan hidup telah mengalami penurunan. Namun, ketika melihat potensi sumber daya alam yang ada di Papua, perkembangan tersebut terasa lambat.
Papua memiliki tambang emas Grasberg di Mimika, cadangan gas alam, pertambangan minyak, bijih nikel, dan banyak lagi. Potensi ekonomi di Papua sangat besar, dengan luas wilayah yang tiga kali lebih besar dari Pulau Jawa. Jumlah penduduknya masih sedikit, namun kekayaan alamnya melimpah. Seharusnya, dengan pengelolaan yang baik, Papua bisa menjadi wilayah maju dan sejahtera.
Namun, kenyataannya berbeda. Kekayaan alam Papua lebih banyak dinikmati oleh pengusaha kapitalis daripada masyarakat Papua sendiri. Masyarakat Papua masih jauh dari kesejahteraan hidup, dan kemiskinan serta masalah stunting masih ada. Ini menunjukkan kegagalan sistem dalam memanfaatkan potensi alam yang ada untuk kesejahteraan rakyat.
Masalah ini terjadi karena penerapan sistem kapitalisme yang memberikan kekuasaan kepada segelintir individu untuk menguasai sumber daya alam atas nama liberalisasi. Papua mengalami ketertinggalan yang jelas dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Wilayah yang seharusnya menjadi sumber pendapatan negara dan kesejahteraan bagi masyarakatnya justru menjadi daerah yang masih bergulat dengan kemiskinan.
Dalam menghadapi tantangan ini, Papua membutuhkan kepemimpinan berbasis ideologi yang kuat, seperti kepemimpinan dan ideologi Islam. Kepemimpinan yang didasarkan pada akidah Islam akan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Penguasa tidak akan menggadaikan kekayaan alam Papua demi kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu.
Dalam Islam, keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan ditegakkan untuk semua warga, baik Muslim maupun non-Muslim. Dengan menerapkan sistem dan kepemimpinan Islam, kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dapat terpenuhi.
Papua akan mencapai kesejahteraan yang diinginkan jika pengaturan urusan rakyat dikembalikan kepada prinsip-prinsip Islam. Kekayaan alam Papua harus dijadikan harta milik umum yang dikelola oleh negara, bukan dinikmati oleh segelintir individu atau perusahaan. Dalam Islam, pengelolaan harta milik umum harus dilakukan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau korporat.
Dengan mengoptimalkan kekayaan alam Papua, bukan hanya Papua yang akan sejahtera, tetapi juga seluruh Indonesia. Hal ini hanya dapat terwujud apabila sistem yang diterapkan adalah sistem Islam. Sebuah sistem yang dapat menjamin kesejahteraan bagi seluruh kalangan masyarakat karena disertai dengan kepemimpinan yang amanah dan sesuai dengan syariat Islam. Wallaahu A'lam
Tags
Opini
