Oleh: Suaibah, S.Pd.I.
(Pemerhati Masalah Umat)
Kemiskinan adalah persoalan yang sangat urgent bagi suatu negari, olehnya itu dibutuhkan penanganan serius pemerintah karena jika tidak dilakukan maka hal ini bisa memicu konflik horizontal. Papua, wilayah paling timur Indonesia merupakan wilayah yang terbelakang dan mengalami kemiskinan ekstrim ditengah kekayaan alam yang berlimpah.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay mengeklaim bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun, Presiden Jokowi telah membawa banyak perubahan dan keberhasilan di Papua. Menurutnya, prioritas pembangunan Papua telah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka kemiskinan, dan terjadi peningkatan angka harapan hidup.
Klaim pemerintahan Jokowi tentang keberhasilan menurunkan angka kemiskinan di Papua mengacu pada sejumlah data, yaitu beberapa Kabupaten/Kota telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29. Yakni, Kota Jayapura 80,61; Kabupaten Mimika 75,08; Kabupaten Biak Numfor 72,85; dan Kota Sorong 78,98.
Selain itu, IPM Papua pada 2010 hanya 54,45 persen, kemudian naik menjadi 61,39 pada 2022. Sedangkan IPM Papua Barat pada 2010 hanya 59,60 persen, kemudian meningkat menjadi 65,89 pada 2022.
Pemerintah juga mengeklaim bahwa tingkat kemiskinan di Papua mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 28,17% pada Maret 2010 menjadi 26,56% pada 2022. Sementara itu, Papua Barat juga mengalami penurunan dari 25,82% pada 2010 menjadi 21,33% pada 2022 (CNN Indonesia, 11-6-2023).
Tenaga Ahli KSP, Theofransus Litaay juga menyebut angka harapan hidup mengalami kenaikan.Senada dengan Theofransus, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat mulai mengalami penurunan.
Penurunan angka stunting dan kemiskinan, serta peningkatan IPM di Papua dan Papua Barat memang patut diapresiasi. Namun, penurunan tersebut terjadi dalam rentang waktu sepuluh tahun, padahal sumber daya alam Papua luar biasa besar. Maka, bisa di katakan bahwa perkembangan tersebut terhitung lambat.
Mengapa problem kemiskinan di Papua tidak pernah bisa terselesaikan secara tuntas?
Sistem kapitalisme yang diterapkan dinegeri ini telah menjadikan wilayah yang kaya raya dengan berbagai SDA namun faktanya hidup dalam kemiskinan, kelaparan, staunting hingga rendahnya pembangunan sumber daya manusia. Ini membuktikan buruknya pengaturan sistem ini hingga kekayaan alam yang seharusnya dinikmati oleh rakyat namun hanya dinikmati oleh segelintir orang yakni para para pemilik modal, baik asing maupun aseng.
Papua menyimpan banyak cadangan alam yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi negara, di antaranya: (1) tambang Grasberg Tembagapura, Mimika, Papua yang mampu menghasilkan 1,37 juta pon emas; (2) komoditas hasil tembaga yang diproduksi Papua mencapai 1,34 miliar pon pada tahun 2022; (3) cadangan gas alam mencapai lebih dari 500 miliar; (4) pertambangan minyak yang potensinya sangat besar, bahkan kapasitasnya mencapai ratusan barel per hari; (5) cadangan bijih nikel yang mencapai 0,06 miliar ton (Rumah123, 6-10-2022).
Mengutip Wikipedia, potensi ekonomi di Papua juga sangat tinggi. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terkaya dengan luas wilayah lebih dari tiga kali luas Pulau Jawa. Apalagi jumlah penduduknya masih sedikit, sedangkan alamnya begitu kaya dan banyak yang belum digali seperti hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Jika Papua dikelola dengan baik, tidak akan ada penduduk miskin, anak stunting, atau IPM rendah. Akan tetapi, faktanya, kekayaan alam ini ternyata tidak mampu membawa Papua menjadi wilayah yang maju dan sejahtera.
“ibarat anak ayam mati dilumbung padi.” pepatah ini sekiranya bisa mewakili realitas dipapua. Wilayah yang kaya raya namun rakyatnya hidup menderita hingga mati kelaparan. Sungguh ironi memang, kekayaan Papua tidak lantas menjadikan penduduknya sejahtera. Papua seperti kutukan sumber daya alam, memiliki anugerah SDA melimpah, tetapi penduduknya hidup susah.
Sejatinya, tidak sulit untuk mewujudkan Papua sejahtera asalkan sistem ekonomi dan politik yang diterapkan adalah berasal dari Islam. Dalam naungan syariat Islam, Papua akan mendapat keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi seluruh rakyatnya baik muslim maupun nonmuslim. Dengan sistem ekonomi dan politik Islam, seluruh kebutuhan dasar rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan terwujud.
Dengan kebijakan politik ekonomi Islam, kekayaan alam yang dimiliki Papua diposisikan sebagai harta milik umum. Dalam Islam, pengelolaan harta milik umum harus dikelola oleh negara dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat. Tidak boleh ada swastanisasi dan kapitalisasi dalam harta milik umum. Maka, hanya dengan menerapkan Islam kaffah, kekayaan alam Papua akan membawa berkah.
Waalahu a'lam.
