Oleh : Ummu Hadyan
Pemerintah akan melakukan impor beras 1 juta ton dari India. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi atas dampak cuaca panas ekstrim atau El Nino.
Impor beras ini dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang biasa menjadi pasokan untuk menjaga stabilitas stok dan harga beras. (finance.detik.com 15/06/2023)
Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) meyakini iklim kemarau ekstrem El Nino tak akan menyebabkan produksi beras nasional jadi defisit. Kementerian Perdagangan (Kemendag) diharapkan mempertimbangkan kembali pembukaan tambahan impor beras satu juta ton asal India.
Wakil Sekretaris Jenderak KTNA, Zulharman Djusman, mengatakan, sebagian petani di Indonesia akan memasuki masa panen raya kedua sebelum puncak El Nino melanda Tanah Air yang diperkirakan pada Agustus hingga Oktober mendatang.
“Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, sudah mulai panen raya. Ada kekhawatiran (pemerintah) menghadapi El Nino, jangan khawatir dulu, tingkatkan potensi (panen) dulu,” kata Zulharman kepada Republika.co.id, (ekonomi.republika.co.id 20/06/2023)
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan kebijakan impor beras tersebut terlihat dilakukan tanpa persiapan yang matang. Pasalnya, El Nino merupakan kondisi yang sudah bisa diperkirakan tahun sebelumnya. Dia mengatakan, pengadaan beras Bulog seharusnya sudah ditingkatkan sejak tahun lalu. Pemerintah juga seharusnya bisa menambah produksi sejak jauh hari dengan meningkatkan kualitas benih dan bantuan pupuk.
Bhima mengatakan, kebijakan impor bisa menjaga keamanan pangan dalam jangka pendek. Namun demikian, hal itu bisa merugikan dalam jangka panjang terutama pada petani. Apalagi kebijakan impor dilakukan saat saat panen raya sehingga berpotensi mengganggu harga gabah di tingkat petani.
"Banyak petani yang kapok menanam padi lagi karena kebijakan beras terlalu diintervensi. Lama-lama mereka akan keluar dan mencari mata pencaharian lain," ujarnya. (Katadata.co.id 17/06/2023)
Tata Kelola Ekonomi Kapitalisme Menjauhkan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Kebijakan impor saat petani sedang panen raya adalah bukti nyata bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tanpa pertimbangan matang apalagi memperhatikan nasib petani. Kebijakan impor juga menunjukkan negara gagal dalam memanfaatkan lahan pertanian yang luas dinegeri ini untuk membangun ketahanan pangan bahkan disaat terjadi kekeringan akinat El Nino.
Inilah gambaran pemerintah yang abai terhadap pengurusan pangan rakyatnya dan kesejahteraan para petani lokal. Pengelolaan dibawah Sistem Ekonomi Kapitalisme hanya menjauhkan terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan.
Sistem Ekonomi Kapitalis Sekuler mewajibkan Indonesia tunduk pada ketentuan perdagangan bebas yang telah ditetapkan oleh WTO tanpa peduli bahwa kebijakan impor yang dianggap murah, cepat dan praktis itu berdampak negatif terhadap para petani dan produsen pangan dalam negeri lainnya.
Padahal kebijakan impor hanya akan menjadikan petani mudah kehilangan kepercayaan dirinya karna tidak didukung oleh negara untuk memproduksi beras dalam negeri. Hilangnya minat petani dalam menanam padi bisa mengakibatkan banyak petani melakukan alih fungsi lahan.Permasalahan pangan negeri ini pun akan bertambah parah. Termasuk minat generasi muda untuk menjadi petani.
Solusi impor dalam Sistem Kapitalisme jelas hanya akan memperlemah produksi pangan nasional. Namun pemerintah sudah menganggap impor sebagai solusi terbaik sehingga selalu mampu berdalih demi memuluskan jalan impor. Bahkan sangat nampak kebijakan pangan dinegeri ini hanya mengikuti kepentingan korporasi swasta maupun asing.
Tata Kelola Pangan dalam Islam
Kondisi berbeda akan terjadi manakala Islam Kaffah di pakai sebagai solusi. Islam memandang bahwa sentral pengaturan seluruh aspek kehidupan termasuk tata kelola pangan berada ditangan negara atau Khilafah sebab negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi hajat hidup rakyat yaitu sebagai Ra'in dan Junnah atau pelindung.
Sebagai pengurus rakyat, penetapan kebijakan harus memperhatikan dan berpihak pada rakyat untuk memudahkan hidup mereka termasuk memperhatikan segala hal yang mungkin terjadi sehingga tepat dalam melakukan antisipasi tanpa harus merugikan petani.
Dalam Islam seluruh rantai pasok pangan akan dikuasai negara meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian namun penguasaan tetap ditangan negara dan tidak boleh dialihkan kepada korporasi. Dalam mewujudkan kedaulatan pangan Khilafah tidak boleh bergantung pada impor.
Khilafah memiliki konsep unggul yang memampukannya mengatasi ancaman krisis pangan karna perubahan iklim atau wabah. Pertama negara akan menjaga kecukupan stok pangan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan dengan cara memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Negara akan mendorong petani melakukan ekstensifikasi pertanian dengan menghidupkan tanah mati serta intensifikasi pertanian dengan teknologi terkini agar kualitas alat produksi, bibit dan pupuk dapat ditingkatkan. Untuk ini negara akan mendukung dengan berbagai subsidi yang dibutuhkan berupa modal,saprotan atau teknologi pendukung termasuk penggunaan drone, sensor dan sebagainya bagi para petani.
Kedua, dalam hal distribusi Khilafah akan menyiapkan sarana dan prasarana logistik yang memadai untuk mendistribusikan pangan ke seluruh daerah. Negara akan menciptakan mekanisme pasar terbaik, penawaran dan permintaan dikembalikan kepada mekanisme pasar namun tetap dalam kontrol negara sebab negara akan menumpas penimbunan, monopoli, penipuan apalagi praktik riba agar harga pasar tetap stabil.
Ketiga, negara harus mampu melakukan manajemen logistik. Disaat panen raya negara harus memasok cadangan lebih yang justru bisa didistribusikan ketika persediaan cadangan pangan menipis. Keempat, negara mengatur kebijakan ekspor impor. Jika seluruh kebutuhan pangan rakyat telah terpenuhi maka boleh melakukan ekspor, sedangkan impor hanya dilakukan ketika negara benar benar tidak memiliki stok pangan sedangkan upaya sebelumnya telah dilakukan. Ketika terpaksa dilakukan pun negara harus memperhatikan pelaku perdagangannya.
Kelima, negara memprediksi cuaca. Adanya teknologi terkini dan fasilitas terbaik mampu mendukung kajian mendalam mengenai perubahan cuaca dan iklim saat ini. Sehingga negara akan mampu mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim yang akan mempengaruhi produksi pangan nasional. Demikianlah strategi negara Khilafah dalam mengatasi persoalan pangan dimana kedaulatan pangan terwujud dengan tetap menyejahterakan petani lokal.
Wallahu a'lam bish shawab.
Tags
Opini
