(Oleh : Khasanah Isma nabila
/Guru dan Pemerhati sosial)
Bangsa ini sudah terlalu lama berada dalam garis kemiskinan, kemiskinan telah menjadi pakaian sehari -hari yang melekat pada tubuh rakyat, miskin bukan karena ketidak mampuan dalam skill , bukan rasa malas untuk bekerja, bukan pula karena langkanya sumber daya alam di negeri ini, tapi kemiskinan yang disebabkan karena kebijakan penguasa, kesempatan untuk mengembangkan potensi kerja yang dibatasi hanya untuk sekelompok orang saja, sehingga kemiskinan yang terjadi hingga hari ini adalah kemiskinan yang diiringi dengan kemewahan segelintir orang, bahkan ada sebuah lembaga survey masyarakat menyatakan : Bahwa negeri ini dikendalikan oleh tidak lebih dari 500 orang konglomerat, kebijakan ekonomi yang diputuskan buat rakyat sebanyak 270 jutaan jiwa pun di rembug oleh isi kepalanya konglomerat yang mereka sendiri bisa kaya dengan jalan meng eksploitasi rakyat. ( Tulisan Artikel : Para Untouchable) .
Dalam beberapa bulan belakangan ini pukulan ekonomi bertubi- tubi dirasakan oleh rakyat, akibat kenaikan harga kebutuhan pokok mulai dari beras, telur, minyak dan lainnya, gelombang PHK yang tinggi diiringi dengan munculnya berbagai tarikan pajak
baru makin memperparah kondisi ekonomi masyarakat, anehnya pemerintah berulangkali menyatakan sikap optimis bahwa Indonesia masih dalam koridor aman, hal ini terbukti dengan menakar masih banyaknya warga masyarakat yang bisa membayar wajib pajak, mereka / pemerintah terlihat tak serius dalam mengurus kondisi ekonomi rakyat , lihat saja propinsi Jawa tengah yang dinyatakan propinsi dengan rating kedua termiskin di pulau Jawa setelah Yogyakarta,adakah kebijakan ekonomi yang telah dibuat g ubernur Jawa Tengah ( Ganjar Pranowo) untuk mengentaskan angka kemiskinan yang masif dipropinsinya, faktanya malah sibuk plesiran dan melakukan pencitraan demi menaikan elektabilitas pencapresannya di 2024 mendatang, begitu pula dengan propinsi yang lain seperti Banten,Papua dan sebagainya, kondisi rakyat miskin begitu kentara, namun pemerintah pusat tidak melakukan langkah yang riil untuk mengeluarkan masyarakat kita dari kondisi demikian, kecuali hanyalah menambah agenda pinjaman hutang, dan mengobral sisa Sumber daya alam milik rakyat kepada investor asing untuk dikelola semaunya bahkan jika perlu semuanya.
Lucunya lagi, asumsi yang dibuat pemerintah dalam menentukan batas kemiskinan pun tak masuk akal, menurut pemerintah , mereka yang memiliki pengeluaran dibawah 410.000 / bulan atau setara dengan penghasilan 13 ribu rupiah / hari barulah dikatakan kategori miskin, jika masih bisa diangka 15000/ hari belum dimasukan dalam ambang batas rakyat miskin, sebab masih bisa makan sehari sekali,
hal ini justru mengundang pertanyaan berbagai kalangan karena tak logis, bayangkan saja jika seseorang dengan pendapatan RP 13 ribu sd 15 ribu per hari ( misalnya) telah dianggap cukup sejahtera, maka perhitungannya adalah ia hanya bisa makan sekali dalam sehari?
Lalu apakah kebutuhan hidup manusia hanya sekedar makan? belum terhitung biaya tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya, yang selama ini rakyat harus memenuhinya sendiri karena tidak dijamin oleh negara, dimana empati mereka dalam penentuan ambang batas kemiskinan?
Mereka tidak pernah merasakan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup karena semua fasilitas hidup pejabat pemerintah dijamin oleh negara melalui tarikan pajak rakyat, sungguh standar ini sangat merendahkan masyarakat bawah, padahal PBB sendiri telah merevisi bahwa ambang batas kemiskinan secara internasional, yaitu apabila seseorang hanya mampu memiliki pendapatan 27.550/ hari, bukan 15.000/ hari, dan jika standar PBB tersebut dijadikan tolok ukur negeri kita, dapat dipastikan warga negara indonesia yang terkategori miskin angkanya akan melejit tajam, karena begitu banyak lapisan masyarakat merasa untuk mendapatkan pendapatan 20 ribu sehari saja sulit, daya beli masyarakat yang menurun disertai harga kebutuhan yang mahal membuat banyak masyarakat kita berfikir untuk lebih berhati hati lagi dalam menggunakan uang.
Kemiskinan dari Sudut Pandang Islam
Dalam islam, kemiskinan tidak diukur dari besarnya pengeluaran atau pendapatan seseorang, tapi dilihat dari pemenuhan kebutuhan asasiyah (pokoknya) secara perorangan, kebutuhan tersebut mencakup sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak, bahkan dalam islam, seseorang baru dikatakan kaya jika telah memiljki kelebihan harta bersih sebesar 50 dirham yaitu sisa dari memenuhi kebutuhan hidupnya, 50 dirham ( setara dengan uang 2.500.000 .)
Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :
Tidaklah seseorang meminta - minta ( sementara ia kaya) , kecuali pada hari kiamat nanti akan memiliki cacat diwajahnya,
Lalu sahabat bertanya kepada nabi : " Wahai Rasulullah, apa yang menjadikan ia termasuk orang kaya? ,
Kemudian nabi menjawab : Harta sebesar 50 Dirham ( H.R ahmad dan Nasa'i)
Seorang Mujtahid ternama Syekh Abdul Qodir Zallum menerjemahkan hadis diatas : "Siapa yang memiliki harta sebesar 50 Dirham atau ( setara dengan 148,75 gram perak atau emas yang tengah berlaku), yang merupakan kelebihan dari sisa pemenuhan kebutuhan hidup ( Makan, pakaian ,tempat tinggal serta pemenuhan nafkah istri dan anak-anak serta pembantunya) maka ia telah dipandang kaya, ia tidak boleh menerima bagian dari zakat.
( Kitab Al amwal fii ad dawlah alkhilafah ,halaman 173 : Syekh Abdul Qoddim Zallum)
Solusi Islam mengentaskan kemiskinan
Ada beberapa langkah yang ditetapkan dalam islam sebagai ajaran yang paling sempurna untuk keluar dari kemiskinan.
1. Secara individu , Islam mewajibkan bagi setiap muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah baik buat dirinya sendiri maupun orang yang menjadi tanggungannya,
Sebagaimana hadis Rasulallah Saw :
Mencari rizki yang halal adalah satu kewajiban diantara kewajiban yang lain ( HR. Atthabrani)
2.Secara jama'i
Bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk memerhatikan saudaranya yang kekurangan :
Tidaklah beriman kepada, siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang ,sementara tetangganya kelaparan.( HR. Attabrani Albazzar
3. Kewajiban penguasa.
Pemimpin atas manusia adalah pengurus , dan ia bertanggung jawab atas yang diurusnya.( HR .Bukhori muslim-Ahmad)
Dalam Islam, tugas penguasa adalah meriayah( mengurus) kebutuhan rakyat, hingga memastikannya untuk tidak dalam kondisi terlantar sedikitpun, tapi lihatlah saat ini yang terjadi justru sebaliknya , rakyatlah yang dengan susah payah menyejahterakan para penguasa dengan tekanan wajib pajak dan mahalnya harga kebutuhan pokok, sehingga terciptalah kemiskinan yang masif,
angka kesenjangan sosial pun makin tinggi, Indonesia adalah negara peringkat keempat didunia dengan angka kesenjangan sosial yang tinggi,( sumber : Tirto.id)
sementara,kemiskinan yang menimpa umat bukanlah kemiskinan yang individualistik, tapi kemiskinan yang sistemik, maka masalah sistemik harus diselesaikan pula dengan solusi yang sistemik, mengapa?
Karena sistem yang tengah berjalan saat inilah yang menjadi penyebab terwujudnya kemiskinan massal, sistem kapitalisme ini menjadikan seluruh kekayaan negara diprivatisasi oleh segelintir orang melalui kebijakan Perundangan yang dibuat oleh pemerintah, kebutuhan hajat hidup orang banyak seperti Sumber Daya Air, Mineral, Gas alam, Hutan,fasilitas umum seperti jalan tol, dan lainnya telah diprivatisasi oleh para penguasa yang ternyata juga pengusaha, akibatnya rakyat terhalang untuk menikmati hak-hak mereka,jika seperti ini rakyat bisa apa?
Faktanya para penguasa disistem kapitalis demokrasi ini mengurus negara sambil menguras, Oleh karena itu sebagai umat Islam kita harus memiliki agenda tersendiri, yaitu sebuah agenda yang besar untuk mengakhiri kondisi keterpurukan ini, karena sesungguhnya umat islam memiliki kekuatan yang besar jika mau bersatu dan sungguh- sungguh agar keluar dari segala permasalah umat dinegeri ini, caranya yaitu dengan merubah sistem yang saat ini tengah dijalankan, kedalam sistem yang berasal dari Allah SWT.
Dalam islam, segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah milik umat, yang berkenaan dengan Air, api dan juga tanah dikelola sebaik baiknya untuk kepentingan rakyat.
Islam pun telah memiliki aturan terkait tata kelola keuangan negara sesuai dengan hukum- hukum Islam yang sangat membuang jauh sistem ekonomi ribawi, sejarah membuktikan dengan penerapannya kaum muslimin hidup dalam kondisi yang sejahtera karena pemimpin yang menjalankan aturannya adalah pemimpin negara yang bertaqwa, yang selalu merasa diawasi Allah disetiap gerak langkahnya, sehingga akan selalu tunduk pada aturan Allah dalam mengelola negara dan meri'ayah rakyatnya,
Allah SWT berfirman :
"Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertaqwa niscaya kamu membuat untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi"( TQS.Al-Araf : 96)
Allah menciptakan manusia disertai dengan seperangkat aturan yang begitu sempurna dan menyeluruh , dari mulai aktivitas bangun tidur hingga membangun negara, Islam telah memiliki rambu-rambu yang jelas, tidak ada satu pun urusan yang luput dari perhatian Islam, karna Allah begitu sayang kepada hambaNya, dan Allah ingin menjaga manusia agar tetap dalam kemaslahatan, lalu atas dasar apa kita menunda -nunda untuk bersegera kembali kepada aturan Allah, yang begitu lengkap dan sempurna?
Marilah kita bersama umat melakukan perubahan secara totalitas, ajaklah umat untuk segera melakukan perubahan yang besar, berhentilah untuk mengajak umat Islam dalam aktivitas pemilu demokrasi, karena demokrasi bukan bersumber dari ajaran Islam , Islam sudah punya aturan yang baku terkait bagaimana tata cara dalam mengangkat seorang pemimpin, bukan dengan jalan pemilu yang penuh tipu daya hingga meregang ribuan nyawa, oleh karenanya mulai saat ini.
Mari kita campakkan sistem demokrasi kapitalisme, dakwahkan syariat Islam secara kaffah ditengah-tengah umat agar mereka mau menerima dan menerapkannya dengan penuh kesadaran, dengan penerapan aturan Islam yang kaffah insya Allah hidup kita menjadi berkah, Indonesia pun akan menjadi mercusuar dunia, Allahu Akbar.
